Kategori

• Lainnya
  0
  Topik
  0
  Post
  Tidak ada post terbaru
• Pelaku Usaha Menjual Barang Cacat Tersembunyi
  0
  Topik
  0
  Post
  Tidak ada post terbaru
• Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
  0
  Topik
  0
  Post
  Tidak ada post terbaru
• Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  0
  Topik
  0
  Post
  Tidak ada post terbaru
• Iklan Menyesatkan dan Promosi Tidak Jujur
  1
  Topik
  2
  Post

  P

  Berkaitan dengan pertanyaan pertama, yaitu apakah tindakan pelaku usaha yang menjual barang tidak sesuai dengan yang diiklankan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan/tindakan pidana. Perbuatan/tindakan pidana merujuk pada tindakan yang melanggar hukum pidana, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh individu yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan definisi tersebut, untuk dapat mengatakan suatu perbuatan/tindakan merupakan suatu perbuatan/tindakan pidana, maka perbuatan/tindakan itu harus telah ditetapkan oleh undang-undang pidana sebagai perbuatan/tindakan pidana. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan perbuatan/tindakan pidana sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dilarang oleh suatu norma hukum, yang kemudian diberi ancaman sanksi pidana berupa hukuman tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

  Mengenai ketidaksesuaian barang yang diiklankan dengan barang yang sebenarnya dijual, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang larangan penipuan dapat dirujuk. Dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa:
  “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

  Dalam KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (mulai berlaku pada 2026), Pasal 492 KUHP yang baru menyatakan bahwa:
  “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

  Merujuk pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP yang baru, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penipuan, pelaku tidak menggunakan paksaan, melainkan menggunakan tipu muslihat untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, unsur-unsur objektif dari perbuatan/tindakan penipuan adalah: (1) adanya perbuatan untuk menggerakkan/membujuk orang lain; (2) perbuatan tersebut bertujuan agar orang lain menyerahkan suatu benda, memberi utang, atau menghapuskan utang; dan (3) perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan.

  Berdasarkan unsur-unsur objektif tersebut, tindakan pelaku usaha yang menjual barang tidak sesuai dengan yang diiklankan dapat saja dikategorikan sebagai tindakan penipuan sepanjang tindakan pelaku usaha tersebut dapat dikonstruksi memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun, dalam KUHP, pasal penipuan yang secara khusus menyangkut penjual/pelaku usaha diatur dalam Pasal 383 KUHP. Pasal 383 KUHP sendiri menyatakan bahwa:
  "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

  Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; Mengenai jenis, keadaan, atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat."

  Berdasarkan Pasal 383 KUHP tersebut di atas, untuk dianggap melakukan penipuan, Anda harus memenuhi beberapa unsur penting dalam delik penipuan, yaitu:

  perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli; perbuatan curang tersebut mengenai jenis, keadaan, atau jumlah barang yang diserahkan; perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat.

  Jika tindakan pelaku usaha yang menjual barang tidak sesuai dengan yang diiklankan terbukti memenuhi unsur-unsur di atas, maka perbuatan/tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 383 KUHP.

  Berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu berdasarkan dasar hukum apa hal tersebut dapat dinilai, Anda dapat menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah rangkaian usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Merujuk pada Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen, antara lain, untuk (1) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (2) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (3) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan (4) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

  Adapaun cakupan perlindungan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu: (1) perlindungan terhadap kemungkinan bahwa barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen; dan (2) perlindungan terhadap konsumen yang dikenakan syarat-syarat yang tidak adil.

  Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa hak konsumen meliputi hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Melalui pasal yang sama, UU Perlindungan Konsumen juga memungkinkan setiap konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

  Itulah sebabnya, setiap pelaku usaha berkewajiban berdasarkan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk yang dijualnya. Masih dalam pasal yang sama, pelaku usaha juga diwajibkan untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut juga diikuti dengan kewajiban mereka untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

  Berdasarkan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, pengiklanan dari pelaku usaha atas produk yang dijual wajib mengandung informasi yang akurat, jujur, dan sesuai dengan kenyataan. Bahkan, UU Perlindungan Konsumen menegaskan kewajiban tersebut dengan normal larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan barang dan/atau jasa yang diiklankan. Larangan ini dapat ditemukan dalam BAB IV tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen.

  Lantas, bagaimana jika dalam praktiknya, konsumen tetap saja menerima produk yang tidak sesuai dengan yang diiklankan oleh pelaku usaha? Berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha pada prinsipnya bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa:

  Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

  Dengan diberlakukannya UU Perlindungan Konsumen tersebut, konsumen diberikan hak untuk menuntut perlindungan jika mereka merasa dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang memberikan produk tidak sesuai dengan yang diiklankan.

  Referensi:
  Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
  Wiwik Sri Widiarty, Hukum Perlindungan Konsumen, Depok: PT Komodo Books, 2016.
  Elia WUria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
  Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
  R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1986.
  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
  Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014.
  Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.

  Dasar Hukum:
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  Dzaki Jenevoa Kartika (PUSHAM UII)

• Pelindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Properti
  1
  Topik
  2
  Post

  

  Penjawab: N.Budi Arianto Wijaya, S.H, M.Hum.
  (Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

  Berdasarkan pertanyaan yang diajukan bahwa pembeli membuat perjanjian jual beli bangunan perumahan (rumah) pada saat unit rumah yang akan dibeli belum dibangun maka perlu dibahas apakah persyaratan menjual rumah yang belum dibangun.Pada saat dibangun ternyata spesifikasi bahan bangunannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pembeli dengan pengembang dan dalam perjanjian yang dibuat tidak mencakup ketentuan perlindungan terhadap pembeli apabila pengembang melakukan pelanggaran tersebut maka perlu dibahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli.

  Untuk menjawab pertanyaan di atas harus melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian secara umum termasuk akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu diatur pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Tentang Perikatan dan secara khusus melihat perjanjian jual beli rumah yang belum dibangun. Jual beli rumah yang belum dibangun dikenal dengan istilah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut PPJB diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

  Berdasarkan Pasal 42 UU No 6 Tahun 2023 pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan melalui sistem PPJB. PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

  a. status pemilikan tanah;
  b. hal yang diperjanjikan;
  c. Persetujuan Bangunan Gedung;
  d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
  e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

  Berdasarkan Penjelasan Pasal 42 UU No 6 Tahun 2023 ditentukan bahwa PPJB adalah kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dengan penyedia rumah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Pada pasal tersebut tidak disebutkan pejabat apa yang berwenang untuk membuat PPJB ini, namun kemudian pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PP Nomor 12 tahun 2021) dijelaskan bahwa PPJB tersebut dibuat dihadapan Notaris.

  PPJB merupakan perjanjian permulaan sebelum menuju pada pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan PPJB bukan merupakan bukti berpindahnya hak kepemilikan tanah dan/atau bangunan dari penjual pada pembeli melainkan hanya sebagai pengikat atas kesepakatan yang telah terjadi. Pembuatan PPJB dilakukan oleh para pihak dihadapan Notaris, sementara itu, pembuatan AJB dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada umumnya dibuat ketika para pihak hendak melakukan jual-beli, namun masih ada proses-proses yang belum selesai maupun masih adanya pembayaran yang belum lunas.

  Pembuatan PPJB ini sama halnya dengan pembuatan perjanjian pada umumnya, sehingga harus memenuhi asas-asas perjanjian pada umumnya serta harus tunduk pula pada ketentuan-ketentuan umum dalam KUH Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Ketika hendak membuat PPJB perlu memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat tersebut yaitu:

  Kesepakatan para pihak;
  Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara pihak yang satu dengan yang lain. Persesuaian kehendak ini merupakan proses bertemunya penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) yang saling berkaitan satu sama lain. Kecakapan para pihak;
  Berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata ditentukan bahwa pada dasarnya setiap orang berwenang untuk membuat perikatan (perjanjian) kecuali ia merupakan golongan orang yang tidak cakap. Suatu hal tertentu; dan
  Obyek dan segala hal dalam perjanjian harus merupakan hal yang jelas sekalipun obyek tersebut belum ada atau sedang dalam proses pembuatan. Hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian berarti bahwa apa yang diperjanjikan baik mengenai hak dan kewajiban para pihak serta paling tidak jenis barang yang diperjualbelikan sudah ditetapkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Suatu sebab yang tidak terlarang (causa yang halal).
  Isi/obyek perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusuilaan, dan ketertiban umum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
  Pembuatan PPJB sama halnya dengan pembuatan perjanjian pada umumnya, sehingga PPJB tersebut harus dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ( asas pacta sunt servanda) serta harus dilaksanakan dengan itikad baik (asas itikad baik atau goede trouw) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Maksud dari hal itu adalah bahwa hal-hal yang termuat dalam PPJB harus dilaksanakan dengan pantas, baik pantas secara rasio (layak) maupun pantas secara moral (patut) dan PPJB tersebut berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya selayaknya undang-undang, sehingga segala konsekuensi yang timbul harus dipertanggungjawabkan. Pasal 1338 KUH Perdata merupakan akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah. Pasal 1338 KUH Perdata ini mengikat terhadap PPJB yang telah dibuat antara pembeli dan pengembang. Apabila pengembang dalam membangun unit rumah tidak sesuai spesifikasi bahan yang telah disepakati maka dapat dikatakan pengembang tidak beritikad baik atau bisa dikatakan bahwa pengembang telah melakukan wanprestasi. Tidak menjadi persoalan apabila dalam PPJB yang dibuat tidak ada sanksi bagi pengembang yang melanggar perjanjian, ketentuan mengenai wanprestasi yang ada pada KUH Perdata dapat diberlakukan kepada pengembang.
  Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perikatan antara mereka dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi yaitu : Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan; Melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

  Apabila pengembang membangun unit rumah dengan spesifikasi bahan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka dapat dikatakan bahwa pengembang telah melakukan wanprestasi khususnya bentuk wanprestasi melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata kepada pihak yang dirugikan akibat dari wanprestasi diberikan hak untuk menggugat dengan meminta pengadilan agar memaksa pihak yang wanprestasi untuk kembali melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian atau meminta pengadilan menghentikan perjanjian tersebut dan menghukum pihak yang wanprestasi untuk membayar ganti rugi.
  Secara khusus pada UU No 6 Tahun 2023 Pasal 134 diatur bahwa Setiap orang dilarang menyelenggarakan perumahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan. Pasal 151 menegaskan adanya sanksi pidana denda bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 134. Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas maka apabila pengembang melakukan pembangunan tidak sesuai spesifikasi bahan dapat dikategorikan melanggar Pasal 134 dan dapat dikenakan pidana denda seperti diatur pada Pasal 151.
  Terlepas Pengembang dapat dinyatakan wanprestasi dan dapat diminta memberikan ganti kerugian berdasarkan ketentuan yang ada pada KUH Perdata atau dapat dijatuhkan sanksi pidana denda seperti diatur pada Pasal 151 UU No 6 Tahun 2023, sebaiknya penyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat seperti diatur pada Pasal 147 UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

  Dasar Hukum:
  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  Undang- Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti; Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah; Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

  Referensi:
  Simanjuntak, R. (2011). Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis). Jakarta: Kontan Publishing. 2011.

• Pelindungan Konsumen Terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor
  2
  Topik
  4
  Post

  L

  Penjawab: Moh. Soleh, S.H.,M.H
  (Lembaga Bantuan Hukum Surabaya)

  Kami dapat asumsikan bahwa anda telah membeli motor bekas di perusahaan tersebut dengan keadaan lengkap beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat tanda Nomor kendaraan (STNK). Apabila perusahaan penjual motor dengan sengaja menjual motor hasil curian, maka anda bisa melaporkan perusaahan tersebut ke pihak Kepolisian dengan tuduhan penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :
  "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."

  Selain itu, anda juga dapat meminta ganti rugi atas penjualan motor hasil curian tersebut dengan menggugat perusahaan penjual di Pengadilan Negeri setempat.

  Tetapi jika anda membeli motor bekas tersebut kepada perusahaan tanpa adanya surat-surat kendaraan yang lengkap. Maka anda dan perusahaan penjual justru dapat dipidana dengan pasal 480 KUHP yang berbunyi :
  “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

  barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

  hal ini karena anda harusnya dapat menduga bahwa motor yang dijual tanpa dilengkapi BPKB dan STNK adalah motor hasil curian.

  Dasar Hukum:

  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
• Pelindungan Konsumen Terhadap Pembelian Tiket Hiburan
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Siti Nur Alisa, S.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Makassar)

  @veronika-ananda Tiket Elektronik adalah suatu cara mendokumentasikan proses penjualan online yang hasil keluarannya berupa tiket yang dapat memudahkan orang untuk membeli tiket untuk berbagai acara semua konser dalam satu situs web. Tiket dapat dibeli online melalui pembayaran dengan metode transfer ataupun kartu kredit. Permasalahannya adalah pembeli masih perlu menukarkan tiket elektronik menjadi tiket fisik sebelum memasuki tempat acara.
  Perjanjian jual beli melalui internet hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah media yang digunakan pada saat perjanjian itu terjadi yaitu melalui internet. Maka dari itu perjnajian jual beli melalui internet tunduk pada PP No.80/2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik selain itu juga harus tunduk pada aturan induk megenai syarat sahnya perjanjian yang diatur pada KUHPerdata.
  Pasal 1320 mengatur bahwa syarat sah perjanjian adalah:

  Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Suatu pokok persoalan tertentu Suatu sebab yang tidak terlarang
  Pasal 52 PP No.80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur bahwa:
  Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:
  a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
  b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
  c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
  d. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  e. Terdapat hal tertentu; dan
  f. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
  Perjanjian jual beli Tiket Elektronik adalah sah apabila memenuhi unsur-unsur tersebut, meskipun terdapat pengecualian pada unsur subjektifnya mengenai kecakapan melakukan karena tidak dapat diverifikasi secara langsung, yang apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, namun apabila tidak dibatalkan tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri.
  Dalam konteks kasus di atas, maka perjanjian jual beli tiket elektronik tersebut tidak memenuhi unsur “sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik” karena Penjual dalam hal ini melakukan penjualan tiket yang tidak sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran. Yang harusnya Pembeli memperoleh tiket fisik pada saat ditukarkan, namun tidak bisa karena dianggap palsu, padahal di beli pada platform yang sama dan resmi.
  Selain itu perjanjian tersebut juga tidak memenuhi unsur “suatu pokok persoalan tertentu” dikarenakan ditinjau dari sifat tiket elektronik yang memiliki nomor seri yang hanya dapat digunakan satu kali dan oleh 1 orang saja. Sehingga apabila terdapat 2 tiket yang sama yang dibeli pada pelaku usaha yang sama, mengakibatkan salah satu tiket tersebut menjadi tidak berlaku, kerena tiket elektronik yang diakui pada saat memasuki tempat konser adalah tiket fisik. Sehingga apabila pembeli yang satu telah menukarkan tiketnya lebih dahulu, maka pembeli lainnya telah melakukan perjanjian jual beli yang tidak berobjek. Untuk menentukan siapa yang lebih berhak dari kedua tiket tersebut adalah dapat dilihat pada siapa yang lebih dahulu melakukan pembayaran, namun tentu saja hak-hak pembeli yang lain yang tidak mendapatkan tiket berhak atas pengembalian dan/atau ganti rugi dari pelaku usaha tersebut.
  Pembelian Tiket Elektronik yang sama yang dibeli pada situs resmi/pelaku usaha yang sama memperlihatkan bahwa pelaku usaha tersebut tidak beritikad baik pada saat melakukan transaksi jual beli karena menjual barang yang telah dibeli oleh pembeli lainnya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur “suatu sebab yang tidak dilarang”. Perbuatan pelaku usaha tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumennya.
  Perjanjian jual beli tiket elektronik yang objek perjanjiannya sama sebagaimana kasus yang terjadi di atas mengakibatkan salah satu perjanjian jual beli tiket elektronik tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur objektif perjanjian yakni “suatu pokok persoalan tertentu” dan “seuatu sebab yang tidak terlarang” serta unsur “sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik”. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas maka konsumen/pembeli tersebut dapat menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian yang merupakan kewajiban pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen.
  Adapun upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Konsumen yang merasa dirugikan dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur bahwa: “penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.
  Selain itu dapat juga ditempuh dengan jalur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bahwa Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Adapun sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu:
  Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  Penyelesaian melalui jalur Non-Litigasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugan yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen Non-litigasi dapat ditempuh melalui Badan Penyelenggara Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai pasal 58 UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen.

  Dasar Hukum:
  Kitab Undang Undang Hukum Perdata
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

• Keselamatan Penumpang dalam Perjalanan Transportasi Umum
  0
  Topik
  0
  Post
  Tidak ada post terbaru
• Pelindungan Konsumen Terhadap Keselamatan Perjalanan Transportasi Umum
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Rizky Karo Karo, S.H., M.H.
  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

  Kami asumsikan dari pertanyaan Saudara bahwa penyedia jasa transportasi yang dimaksud adalah penyedia jasa transportasi umum dengan kendaraan bermotor. Pengguna moda transportasi umum baik darat, udara, dan air merupakan konsumen yang memiliki hak untuk dilindungi, memilih jenis angkutan umum transportasi darat yang akan digunakan dan dijamin keselamatannya oleh penyedia jasa transportasi, pengemudi, misalnya dalam Pasal 4 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
  Kelalaian penyedia jasa transportasi yang tetap memaksakan muatan penumpang demi keuntungan perusahaan dapat berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan membahayakan penumpang selaku konsumen.
  Konsumen memiliki hak hukum atas kelalaian tersebut dengan dasar hukum di bawah ini:

  Pengaturan tentang hubungan antara konsumen dengan penyedia jasa transportasi yakni:

  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ); dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

  Berdasarkan Pasal 140 UU LLAJ bahwa Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas: a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek. Berdasarkan Pasal 143 UU LLAJ bahwa kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus: a. memiliki rute tetap dan teratur; b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas negara; dan c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan. Berdasar Pasal 151 UU LLAJ bahwa Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu.

  Kewajiban-kewajiban penyedia jasa transportasi berdasarkan UU LLAJ, yakni:

  Pasal 138 ayat (1) UU LLAJ mewajibkan agar angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau; Pasal 169 ayat (1) UU LLAJ mewajibkan Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan. Pasal 191 UU LLAJ “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”; Pasal 192 ayat (1) UU LLAJ “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang”; Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ “ Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

  Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi langsung kepada penyedia jasa transportasi dengan melampirkan bukti-bukti yang tersedia, misalnya: (i) Konsumen wajib membuktikan bukti pembelian tiket atas nama konsumen langsung ataupun jika ada penggantian nama, konsumen dapat membuktikannya; (ii) Bukti keberangkatan bis atas nama konsumen langsung tiket baik bentuk fisik atau online; dan (iii) Bukti pembayaran rumah sakit apabila konsumen mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh penyedia jasa transportasi. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama).

  Pertanggungjawaban pelaku usaha transportasi tersebut juga merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU PK. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU PK bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU PK bahwa Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  Referensi:
  Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

  Dasar Hukum:
  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

• Efek Samping Produk
  1
  Topik
  1
  Post

  E

  Bagaimana langkah yang sebaiknya diambil oleh konsumen ketika mengalami efek samping dari penggunaan produk kosmetik yang berasal dari perusahaan yang sudah tidak beroperasi? Kepada siapa konsumen dapat menuntut tanggung jawab hukum dalam hal ini?

• Pelindungan Pasien di Bidang Kesehatan
  1
  Topik
  2
  Post

  P

  Penjawab: Yasyfa Febriani, S.H.
  (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia)

  Dokter merupakan salah satu tenaga medis. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU No.17/2023), tenaga medis didefinisikan sebagai “setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Dalam melaksanakan kewenangannya melakukan upaya kesehatan, setiap dokter di Indonesia wajib tunduk pada ketentuan UU No.17/2023.

  UU No.17/2023 mengatur, antara lain, mengenai kewajiban dokter. Berdasarkan Pasal 274 ayat (2), dokter dalam menjalankan praktik wajib untuk:

  Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien; Memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; Menjaga rahasia kesehatan pasien; Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan Merujuk pasien ke dokter atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

  Di saat yang sama, UU No.17/2023 juga mengatur hak pasien. Secara umum, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak antara lain untuk mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mendiri dan bertanggung jawab, menerima dan menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap, memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya, dan memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari dokter. Secara spesifik, Pasal 276 menegaskan bahwa pasien mempunyai hak untuk:

  Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya; Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya; Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu; Menolak atau menyetujui tindakan medis tertentu, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis; Meminta pendapat dokter; dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  Dalam kaitannya dengan praktik medis, kewajiban dokter, dan hak pasien, perlakuan dokter yang tidak etis atau penyalahgunaan kekuasaan dokter sering kali disebut sebagai malpraktik medis. Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), suatu tindakan dokter dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis jika memenuhi berbagai elemen yuridis. Elemen-elemen tersebut mencakup:

  Adanya tindakan pengabaian; Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau orang di bawah pengawasannya; Tindakan tersebut berupa tindakan medis, yaitu tindakan diagnosis, terapeutik, manajemen kesehatan; Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya; Tindakan tersebut dilakukan secara:
  a. Melanggar hukum, dan atau;
  b. Melanggar kepatutan, dan atau;
  c. Melanggar kesusilaan, dan atau;
  d. Prinsip-prinsip profesional. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidakhati-hatian (kelalaian, kecerobohan); Tindakan tersebut mengakibatkan pasien dalam perawatannya:
  a. Salah tindak, dan atau;
  b. Rasa sakit, dan atau;
  c. Luka, dan atau;
  d. Cacat, dan atau;
  e. Kematian, dan atau;
  f. Kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau;
  g. Kerugian lainnya terhadap pasien. Menyebabkan dokter harus bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana.

  Mengingat adanya kemungkinan dalam malpraktik medis, UU No.17/2023 mengatur aspek penyelenggaraan praktik medis melalui pasal-pasalnya. Dalam Pasal 279, ditegaskan bahwa setiap dokter bertanggung jawab secara moral untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Dokter juga bertanggung jawab untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi dokter dan untuk mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam menjalankan praktik medis, setiap dokter juga harus melaksanakan upaya terbaik sebagaimana ditegaskan Pasal 280.

  Namun, bagaimana jika malpraktik medis oleh dokter tetap terjadi? Dalam hukum Indonesia, jika terjadi malpraktik medis terhadap pasien, seorang dokter dapat bertanggung jawab berdasarkan hukum perdata, pidana, dan administrasi. Berikut pengaturannya:

  Dalam hal hukum perdata, malpraktik medis secara keperdataan terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) di dalam transaksi terapeutik oleh dokter, atau terjadinya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian kepada pasien. Jika hal ini terjadi, maka dokter dapat digugat secara keperdataan melalui mekanisme gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal hukum pidana, UU No.17/2023 mengatur sejumlah larangan dan sanksi pidana yang dapat ditemukan ketentuannya BAB XVIII mengenai Ketentuan Pidana. Di dalam bab tersebut, terdapat larangan-larangan yang ditujukan kepada setiap orang dan secara spesifik kepada dokter dalam konteks upaya kesehatan. Sebagai contoh, UU No.17/2023 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seorang perempuan:
  a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam konteks ini, jika hingga mengakibatkan kematian perempuan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun;
  b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Dalam konteks ini, jika hingga mengakibatkan kematian perempuan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
  c. Jika dokter yang melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas, maka pidananya ditambah dengan ⅓ (satu per tiga). Dalam hal ini, dokter yang terbukti melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu: (a) hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/atau hak menjalankan profesi tertentu. Namun demikian, jika dokter melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, maka Pasal 429 ayat (3) menegaskan bahwa dokter tersebut tidak dipidana.
  Lebih lanjut, larangan dan sanksi pidana yang ditujukan kepada dokter dapat dilacak dalam Pasal 427 hingga 448 UU No.17/2023. Dalam hal hukum administrasi, malpraktik medis secara administratif terjadi saat petugas melanggar hukum administrasi negara, seperti menjalankan praktik tanpa izin, melakukan tindakan di luar lisensi atau izin yang dimiliki, atau praktik dengan izin yang kadaluarsa. Menurut Pasal 283 UU No.17/2023 misalnya, seorang dokter yang berpraktik secara perseorangan harus memberikan informasi identitas yang jelas, termasuk nomor Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR), di tempat praktiknya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka sanksi administratif dapat diterpkan dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pencabutan izin.

  Namun demikian, dalam Bagian Kesebelas mengenai Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Penyelesaian Perselisihan, UU No.17/2023 mengatur bahwa dalam hal dokter diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian pada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan adanya ketentuan ini, dapat diketahui bahwa setiap perselisihan yang terjadi antara dokter dan pasien, terutama yang diakibatkan oleh kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya, diselesaikan melalui jalur non-judisial terlebih dahulu. Jika penyelesaian melalui jalur non-judisial tidak membuahkan hasil yang baik untuk kedua belah pihak, barulah penyelesaian jalir judisial baik melalui mekanisme perdata, pidana, maupun administrasi dapat ditempuh.

  Dasar Hukum:
  Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

• Pelindungan Konsumen dalam Platform E-commerce
  2
  Topik
  4
  Post

  

  Penjawab: Reinardus Budi Prasetiyo, SH., MH.
  (Pusat Biro dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  Berdasarkan pertanyaan yang diajukan bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan transaksi e-commerce bahwa diantara pembeli/konsumen maupun penjual/pelaku usaha tidak mengalami pertemuan secara langsung sehingga rentan menimbulkan tindak kecurangan khususnya yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Kita harus mengetahui terlebih dahulu hak yang dimiliki konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, b, c, g, dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini memiliki hak konsumen diantaranya adalah :
  a) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
  Berdasarkan pernyataan dari peraturan diatas menunjukan bahwa terdapat hak konsumen yang secara fundamental harus diperhatikan oleh pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya khususnya dalam lingkup e-commerce. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan tentang kewajiban pelaku usaha yakni:
  a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
  Pemaparan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan diatas dengan kata lain ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya segala kegiatan penyelenggaraan transaksi e-commerce yang dilakukan oleh penjual bersifat consument oriented. Sehingga apabila diketahui terdapat tindakan maupun hal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertentangan dengan segala hal yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan di atas misalnya saja menyampaikan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, memberikan harga yang berbeda terhadap produk yang ditawarkan sehingga harga yang dibayarkan oleh konsumen menjadi lebih mahal, menjual barang atau produk yang ternyata mengalami cacat produksi sehingga menyebabkan barang atau produk tersebut rusak dan atau tidak dapat digunakan dimana konsumen telah membeli barang tersebut tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijual, dan lain sebagainya. Maka terhadap segala tindakan tersebut termasuk tindakan yang melanggar hukum sehingga pelaku usaha yang demikian dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.,- (dua miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

  Dasar Hukum:
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

• Pelindungan Konsumen Terhadap Kejahatan Siber
  1
  Topik
  2
  Post

  

  Penjawab: Dr. Andi Widiatno, S.Kom., S.H., M.H., C.TA., C.MED. dan ⁠Olivia Pauline Hartanti, S.H., M.H.
  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks dalam terminologinya mengandung makna berita bohong dan berita tidak bersumber. Hoaks juga dapat diartikan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran atau juga suatu berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi tersebut juga tidak memiliki landasan faktual dan disajikan seakan-akan sebagai suatu serangkaian fakta. Hoaks juga sebagai informasi yang direkayasa untuk menutupi kebenaran informasi yang sebenarnya.

  Pada dasarnya mengenai istilah hoaks itu sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi ada beberapa peraturan yang menyingung dan mengatur tentang berita bohong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut “UU ITE”). Pada ketentuan a quo tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”, sebagaimana bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:

  Pasal 28 ayat (1) UU ITE
  “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik..”

  Pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 menjelaskan bahwa pelaku yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan mengenai informasi yang memuat kebohongan dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian, bisa dipidanakan sebagaimana tertuang pada ketentuan dibawah ini:

  Pasal 45A ayat (1)
  “Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

  Kemudian, dalam memaknai cybercrime, The Black’s Law Dictionary mengartikannya sebagai yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu kejahatan yang menggunakan komputer. Selain itu, website resmi Badan Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) mengartikan cybercrime itu sebagai suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwasannya, kejahatan siber itu merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital atau internet sebagai alat pelaksanaan perbuatan tersebut.

  Dalam melihat penjelasan diatas, bahwa tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau teknologi lainnya yang dengan tujuan untuk menyebarkan suatu berita dan/atau informasi yang menyesatkan atau bohong termasuk dalam ranah kategori salah satu kejahatan siber. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa perbuatan penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan tindakan kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup dunia maya sebagaimana yang saudara maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber.

  Bagaimana bentuk pelindungan hukum bagi konsumen terhadap berita palsu yang menyesatkan dan merugikan di dunia maya?

  Berkaitan dengan bentuk pelindungan hukum yang dapat berikan kepada konsumen terhadap berita palsu yang menyesatkan dan merugikan di dunia maya dapat dilakukan analisis dengan menggunakan perspektif hukum perlindungan konsumen yang pada dasarnya telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut “UU Perlindungan Konsumen”) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut “KUHP”) juga ketentuan perundang – undangan lain.

  Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen
  “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
  a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
  b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
  c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
  d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
  e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”

  Pasal 11 UU Perlindungan Konsumen
  “Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:
  a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
  b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
  c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
  d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
  e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
  f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.”

  Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen
  ”(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

  Pasal 390 KUHP
  “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”
  ​
  Sebagaimana ketentuan diatas, dengan ditimbulkannya kerugian atas perbuatan penyebaran berita bohong tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlindungan hukum dalam lingkup hukum perdata untuk menuntut atas kerugian yang dialami. Tuntutan yang dilakukan dapat dilakukan atas perbuatan wanprestasi (apabila melibatkan perjanjian antara pihak yang berperkara) atau perbuatan melawan hukum dengan berkewajiban mengganti rugi sejumlah yang dialami oleh korban penyebaran berita bohong tersebut, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut “ KUHPer”) Pasal 1365 KUHPer:

  Pasal 1365 KUHPer
  “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

  Bahwa melihat penjelasan diatas, bahwa disimpulkan jika terdapat berita bohong dan/atau menyesatkan yang merugikan konsumen dapat dilakukannya tuntutan hak dan kepada para pelaku dapat dikenakan sanksi administrasi (dalam bentuk pencabutan izin dan/atau denda) dan sanksi pidana.

  Dengan bentuk perlindungan hukum yang sedemikian rupa tentunya sebagai konsumen dan pengguna layanan informasi berbasis online atau media sosial juga perlu jelih dan cermat dalam menerima serta menyebarkan berita-berita yang ditemui atau diterima. Adapun cara pelaporan terkait hoaks yang dapat dilakukan guna mencegah penyebarluasan berita bohong tersebut adalah dengan melakukan screen capture disertai url link, kemudian mengirimkan data ke e-mail layanan pengaduan [email protected].

  Dasar Hukum:
  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

  Sumber Referensi:
  The Black’s Law Dictionary.
  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
  Kementrian Komunikasi dan Telekomunikasi (https://www.kominfo.go.id/).

• Jasa Pinjaman Online
  1
  Topik
  2
  Post

  

  Penjawab: Dr. Andi Widiatno, S.Kom., S.H., M.H., C.TA., C.MED. dan ⁠Olivia Pauline Hartanti, S.H., M.H.
  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

  Dalam keadaan mengenai pinjaman online, perlu diketahui bahwa terdapat dua peraturan pokok yang mengatur yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022).

  Berdasarkan ketentuan di dalam POJK 10/2022, di dalam terjadinya perjanjian pinjaman online terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu: (i) LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) atau Platform; (ii) Pemberi Dana atau Kreditur; dan (iii) Penerima Dana atau Debitur. Perjanjian pinjaman online akan terbentuk pada saat adanya kesepakatan untuk melakukan pinjaman uang oleh pemberi dana kepada penerima dana. Platform pada posisinya hanya sebagai media yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana, sekaligus menjadi media pendukung secara adminsitrasi untuk terlaksananya suatu perjanjian pinjaman online.

  Dalam hal dikategorikan bahwa suatu pinjaman online ilegal, maka pertama perlu dilihat kembali status dari kata ‘ilegal’, yang dalam hal ini artinya bahwa ini terdapat subjek hukum atau objek hukum yang tidak sah menurut hukum. Ilegal di dalam kategori pinjaman online berdasarkan Pasal 21 ayat (1) POJK 10/2022 adalah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga akan diberikan sanksi administrative dalam bentuk peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin, yang diberikan dan ditetapkan oleh OJK.

  Untuk perjanjian pinjam-meminjam meskipun dilakukan secara tradisional maupun digital masih menerapkan peraturan yang ketentuannya diatur di dalam KUHPerdata khususnya perjanjian dibuat dan sah dapat diberlakukan. Berdasarkan syarat sah-nya suatu perjanjian yang telah diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yang berbunyi sebagai berikut:

  “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

  sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.”

  Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga wajib hukumnya dipenuhi secara keseluruhan. Syarat 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan syarat subjektif (berkaitan dengan pihak yang melakukan perjanjian) yang apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat diajukan pembatalannya oleh pihak dalam perjanjian. Sedangkan dua syarat lainnya merupakan syarat objektif (berkaitan dengan objek yang diperjanjikan), yang apabila tidak terpenuhi unsurnya, maka perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum. Dapat dilihat bahwa perjanjian pinjam-meminjam secara online adalah tindakan yang sah secara hukum karena telah memenuhi persyaratan untuk menjadi sah-nya suatu perjanjian.

  Atas hal tersebut di atas, untuk dapat mengatakan bahwa tidak adanya keperluan untuk membayar atau setidaknya meminta pembatalan perjanjian, maka hal ini perlu dibawa ke pengadilan untuk diperiksa apakah perjanjian ini, khususnya subjek hukumnya untuk diperiksa kecakapan hukumnya, apakah dia cakap atau tidak.

  Bagaimana perlindungan terhadap pemberi pinjaman dalam kasus Pinjaman Online Ilegal tersebut?

  Pada dasarnya karena pemberi pinjaman dalam kasus ini ilegal, sehingga diperlukan adanya pemeriksaan khusus oleh pengadilan. Di Indonesia sendiri belum terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap pemberi jaminan, akan tetapi dikarenakan ini pokoknya adalah mengenai perjanjian pinjam-meminjam dan adanya kesepakatan, maka perlindungan yang dapat diberikan terdapat di dalam perjanjian yang telah dibuat antara para pihak. Dikarenakan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

  Dasar Hukum:
  ​Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

• Kelembagaan (Lembaga Perlindungan Konsumen)
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Moh. Soleh, S.H.,M.H
  (Lembaga Bantuan Hukum Surabaya)

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) lembaga yang memiliki peran dalam Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  Dalam Pasal 33 UUPK Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2009 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional disebutkan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
  a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
  b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
  c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
  d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
  e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
  f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
  g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
  LPKSM yang memenuhi syarat dan diakui oleh pemerintah juga memiliki peran dalam perilndungan konsumen.adapun tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Jo. PP nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah Sebagai berikut :
  a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
  BPSK memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 8 tahun 1999 Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/mpp/kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu sebagai berikut :
  a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
  e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
  i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

  Lembaga-lembaga diatas merupakan lembaga yang memili tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Sehingga atas permasalahan yang anda sebutkan, anda dapat mengadukan ke 3 lembaga tersebut agar segera ditindak lanjuti.

  Dasar Hukum:
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2009 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
  Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/mpp/kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan penyelesaian sengketa konsumen.

• Klausula Baku
  0
  Topik
  0
  Post
  Tidak ada post terbaru
• Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Syauqi Libriawan, S.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya Justice)

  Dalam mempromosikan barang/jasa yang diperdagangkan, produsen wajib memuat hal-hal yang sesuai dengan kondisi barang/jasa yang diperdagangkan. Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  Pasal 8 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Produsen dilarang memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang/jasa tersebut.
  Jika Produsen terbukti melakukan promosi barang/jasa yang tidak sesuai dengan kondisi barang/jasa tersebut, maka dapat dijatuhi sanksi pidana. Sebagaimana di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur bahwa :
  "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"

  Maka berdasarkan peraturan tersebut, Produsen wajib mempromosikan barang/jasa sesuai dengan kondisi barang/jasa yang diperdagangkan, tanpa melebih-lebihkan atau bahkan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi barang/jasa yang diperdagangkan.

  Dasar Hukum:
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

• Penyelesaian Sengketa
  12
  Topik
  38
  Post

  L

  Penjawab: Syauqi Libriawan, S.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya Justice)

  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). BPKN lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

  Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen di Indonesia (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019). Lebih lanjut, tugas dari BPKN adalah sebagai berikut:
  a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang Perlindungan Konsumen;
  b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perlindungan Konsumen;
  c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan Konsumen;
  d. mendorong berkembangnya LPKSM;
  e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai Perlindungan Konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada Konsumen;
  f. menerima pengaduan tentang Perlindungan Konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau Pelaku Usaha; dan
  g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan Konsumen.

  Jika dilihat dari fungsi dibentuknya BPKN yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, BPKN dibentuk hanya untuk memberikan usulan dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah dalam hal pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Sehingga, menurut kami, pengaduan yang diterima oleh BPKN menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan pengembangan-pengembangan yang selanjutnya akan diteruskan kepada Pemerintah.

  Sedangkan, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pengusaha terdapat pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kesimpulannya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pengusaha. Kewenangan penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pengusaha ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

  Dasar Hukum:
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

• Nasabah Perbankan
  4
  Topik
  6
  Post

  

  Penjawab: Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H., M.Kn.
  (Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember)

  Bank merupakan salah satu badan usaha yang memilki fungsi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Melihat dari banyaknya layanan keuangan yang disediakan oleh Bank, Kredit menjadi salah satu layanan yang banyak diminati oleh masyarakat umum maupun Nasabah Perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga
  Bank dalam memberikan kredit (pinjaman) kepada Debitur (Nasabah) didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan bahwa penerima kredit yakni Debitur mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan Perjanjian yang disepakati bersama.
  Kredit yang macet atau Non-Performing Loan (NPL) dapat terjadi apabila dalam proses terlaksananya pinjam meminjam dana, debitur tidak dapat membayar cicilan pokok dan/atau bunga yang dimilikinya secara tepat waktu. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua keterlambatan pembayaran utang dapat dikatakan sebagai kredit macet. Hal tersebut mengacu pada Pasal 92 Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, bahwa terdapat klasifikasi dalam pembayaran kredit :

  Klasifikasi Lancar : dibayarkan utang secara tepat waktu atau tidak lebih dari
  10 hari sejak jatuh tempo. Klasifikasi Dalam Perhatian Khusus (DPK) : pembayaran terlambat antara 10-90 hari sejak jatuh tempo Klasifikasi Kurang Lancar : pembayaran terlambat antara 90-120 hari sejak jatuh tempo Klasifikasi Diragukan : pembayaran terlambat antara 120-180 hari sejak jatuh tempo

  Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dalam pembayaran utang dapat diklasifikasikan sebagai kredit macet apabila telah melewati waktu 180 hari (sekitar 6 bulan) terhitung sejak jatuh tempo.
  Setiap Nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran kredit, biasanya pihak perbankan akan mengirimkan surat somasi atau peringatan, dan ketika debitur membayar cicilannya lebih dari tenggat waktu yang telah ditentukan, debitur akan dikenakan biaya denda keterlambatan.
  Debitur yang mengalami kredit macet, dapat melakukan upaya penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi kredit. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menyebutkan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilkakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
  Beberapa langkah yang dapat ditempuh bank dalam manajemen kredit sekaligus untuk penyelamatan kredit dari Nasabah dan Debitur sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum diantaranya:

  Penjadwalan Kembali (Rescheduling)
  a. Memperpanjang jangka waktu kredit, diberikan kepada debitur agar debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikan atau membayar kreditnya; dan
  b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga membuat angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

  Penyesuaian Kembali (Reconditioning)
  Perubahan syarat-syarat kredit seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:
  a. Penurunan suku bunga;
  b. Pengurangan tunggakan bunga kredit; dan
  c. Pengungangan tunggakan pokok Kredit.

  Penataan Kembali (Restructuring)
  Perubahan syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dapat dilakukan dengan cara:
  a. Penambahan fasilitas kredit;
  b. Pengambil alihan agunan/aset debitur;
  c. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi Penyertaan dalam perusahaan; dan
  d. Pembaharuan kredit (novasi).

  Nasabah atau Debitur yang mengalami kredit macet dapat mengajukan upaya penyelamatan kredit dengan pilihan tersebut. Apabila langkah langkah tersebut di atas sudah dilakukan dan belum juga berhasil maka langkah yang terakhir adalah Penghapus bukuan kredit Macet. Berdasarkan hasil pengamatan, sebaiknya untuk para nasabah yang beritikad baik untuk mengangsur sedang mereka sedang mengalami kemunduran dalam berusaha maka sebaiknya mereka diberi kesempatan dengan cara non litigasi seperti negosiasi atau mediasi terlebih dahulu sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil.

  Menjawab Pertanyaan Kedua,
  Selain dasar kepercayaan, terdapat juga unsur kredit lainnya yaitu waktu, tingkat resiko (degree of risk), dan Prestasi. Dalam mengajukan kredit tentu pihak bank atau kreditur biasanya menginginkan sebuah dasar kepercayaan berupa jaminan yaitu benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik debitur.

  Ketika Debitur dinyatakan kredit macet dan tidak dapat membayar kredit sesuai dengan yang di perjanjikan maka kreditur dapat mengambil alih jaminan milik debitur dalam hal ini berupa benda bergerak (kendaraan bermotor, mobil dll.) atau benda tidak bergerak (rumah, tanah). Benda jaminan tersebut dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hanya apabila sebelum dilaksanakan perjanjian kredit, benda tersebut sudah dibebankan Hak Tanggungan bagi benda tidak bergerak dan dibebankan Sertifikat Jaminan Fidusia bagi benda bergerak dikarenakan tanpa melalui putusan pengadilan sudah terdapat titel eksekutorial yang membuat pihak bank atau kreditur dapat langsung melaksanakan lelang. Namun, Apabila belum dibebankan hak tanggungan maupun jaminan fidusia maka kreditur harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri setempat untuk meminta agar putusan dari hakim dapat memerintahkan KPKNL untuk melaksanakan lelang.

  Gugatan yang diajukan oleh Pihak Bank (Kreditur) kepada Debitur akibat kredit macet biasanya adalah gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) ataupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata bahwa ada 3 macam bentuk prestasi yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, kredit macet dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi dikarenakan debitur tidak berbuat sesuatu yang mana sesuatu tersebut wajib untuk dilaksanakan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Sehingga, ketika ada klausul dalam perjanjian kredit yang mewajibkan suatu prestasi kepada debitur untuk membayar dalam jangka waktu tertentu tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa Debitur wanprestasi (ingkar janji). Serupa dengan Wanprestasi, perbuatan melawan hukum dapat didalilkan kepada subyek hukum yang dirasa telah menimbulkan kerugian bagi subyek hukum yang lain dengan melanggar norma maupun aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini debitur yang merugikan pihak bank dapat juga digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebelum kemudian jaminan milik debitur akan dilelang.

  Oleh karena itu, melihat alasan dilakukannya sita jaminan atau lelang dapat disimpulkan bahwa benda jaminan yang telah dijaminkan kepada Kreditur tidak bergantung pada selesai atau tidaknya masa kredit (jangka waktu pembayaran), dikarenakan pihak bank dapat kapanpun melakukan gugatan kepada debitur atas Wanprestasi maupun Perbuatan Melanggar Hukum akibat tidak terlaksananya prestasi oleh debitur. Pihak bank berhak untuk melaksanakan eksekusi barang jaminan dengan catatan telah ada kesepakatan sebelumnya, baik dalam perjanjian kredit maupun dalam pembebanan hak tanggungan dan/atau jaminan fidusia. Sementara gugatan yang diajukan akan melalui proses persidangan seperti mediasi, gugatan, pembuktian sehingga nanti semua tergantung kepada keputusan hakim.

  Dasar Hukum:
  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.