Kategori

• Lainnya
  5
  Topik
  10
  Post

  L

  Penjawab: Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Makassar)

  Sebelum lebih jauh membahas tentang resiko yang dapat dihadapi konsumen saat transaksi jual beli maka yang harus dipahami lebih dulu adalah mengenai Transaksi Jual beli itu sendiri. Perbuatan Jual-beli diatur dalam pasal 1457 sampai Pasal 1540 KUH Perdata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Kemudian Pasal 1458 KUHPerdata mengatur bahwa: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

  Jadi walaupun Transaksi jual beli telah terjadi namun tidak serta-merta kepemilikannya pun berpindah, kepemilikan sebuah barang akan berpindah ketika telah terjadi penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 KUHperdata bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616”.

  Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam jual beli Resiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah “keadaan memaksa” (overmacht, force majeur).

  Suatu resiko akan menjadi tanggung jawab konsumen apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
  a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460);
  “Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.
  b. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462).
  “Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.
  c. Pasal 1505 KUHPerdata “Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli”.

  Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
  Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
  a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
  b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
  c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
  d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
  e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

  Adapun resiko yang akan didapatkan adalah tidak terpenuhinya apa yang menjadi Haknya sebagai konsumen yaitu menerima barang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dijanjikan oleh penjual.

  Demikian, semoga dapat membantu.

• Pelaku Usaha Menjual Barang Cacat Tersembunyi
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Makassar)

  Jual beli secara elektronik atau Electronic commerce (e-commerce) adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik (internet). Jual beli secara Elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang mengatur bahwa: “Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”.

  Pasal 65 UU Perdagangan mengatur bahwa:
  (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
  (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
  b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
  e. cara penyerahan Barang
  (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
  Berdasarkan Pasal 65 ayat (5) UU Perdagangan diatas maka upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dilakukan melalui Pengadilan dan diluar pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 45, 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlndungan Konsumen):

  Pasal 45
  (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
  (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
  (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
  (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

  Pasal 47
  Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

  Pasal 48
  Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.
  Berdasarkan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen tersebut, maka Penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk yang cacat dan tidak sesuai dengan ulasan serta deskripsi yang tertera dapat ditempuh penyelesaian diluar pengadilan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian apabila konsumen mengalami kerugian akibat pembelian suatu barang yang diperdagangkan oleh suatu pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pelaku usaha telah melanggar hak konsumen terkait “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa” yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen UU Perlindungan Konsumen. Sehingga atas kerugian yang dialami, konsumen memiliki “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” sebagaimana di atur dalam Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen.
  Terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen maka pelaku usaha wajib “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen.

  Adapun lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha disebut BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. Selain gugatan ganti kerugian, penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga dapat dilakukan apabila yang dilanggar adalah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UU Perlindungan konsumen, dengan Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen.

  Selain melalui BPSK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui peradilan umum perdata dengan mengajukan Gugatan Ganti Kerugian menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata. Ganti kerugian harus dilakukan atas dasar adanya pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan lali/kelalaian atau ‘Negligence’ yang dikaitkan dengan tanggung jawab dari produsen produk tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (kelalaian/Negligence) yang dilakukan. Adapun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti:

  adanya tingkah laku yang mengalami kerugian, yang tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal pada umumnya; harus membuktikan bahwa pelaku usaha (pihak tergugat jika sudah digugat) lalai atas prinsip Duty of Care terhadap konsumen (pihak penggugat jika suda digugat); dan kelakuan itu seharusnya menjadi penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

  Penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk yang cacat dan tidak sesuai dengan ulasan serta deskripsi yang tertera melalui jalur pidana apabila pelaku usaha diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:: tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”; dan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

  Terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen akan dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) bahwa:
  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  Dapat pula dikenakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen bahwa:
  Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:
  a. perampasan barang tertentu;
  b. pengumuman keputusan hakim;
  c. pembayaran ganti rugi;
  d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
  f. pencabutan izin usaha

  Demikian, semoga jawaban ini dapat membantu.

• Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
  2
  Topik
  4
  Post

  

  @ariakiven

  BAGAIMANA MEMASTIKAN PERLINDUNGAN HAK NASABAH TERKAIT DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIGITAL?
  Muhlisin, S.H., M.H.

  Perihal perlindungan data pribadi merupakan penjabaran dari jaminan hak bagi warga negara yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam ketentuan tersebut secara jelas mengatur terkait “Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Perlindungan data pribadi tersebut kemudian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 tahun 2022).
  Dalam UU No. 27 tahun 2022 tersebut menyebutkan bahwa “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”. Dalam upaya perlindungan tersebut, kemudian ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) mengatur perihal larangan bagi siapapun mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan Pasal 67 tersebut menyebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi pihak lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
  Dalam konteks data pribadi Nasabah, maka dapat disebut pula sebagai bagian dari rahasia bank. Pasal 14 Angka 1 ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No. 4 tahun 2023) menyebutkan, “Rahasia Bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan”. Artinya dalam konteks data pribadi nasabah dapat dimaknai dalam bentuk 2 hal, yakni berkaitan dengan identitas nasabah dan data yang berkaitan dengan nominal simpanan dari nasabah.
  Secara tegas kemudian Pasal 14 Angka 37 ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 2023 menyebutkan, bahwa Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Kewajiban merahasiakan informasi tersebut, berlaku juga kepada Nasabah Penyimpan yang menyandang identitas sebagai Nasabah Debitur, Bank dan/atau Pihak Terafiliasi. Dalam penjelasan kebijakan tersebut bahwa kewajiban bank berlaku diantaranya kepada pegawai Bank baik kepada semua pejabat maupun karyawan Bank. Akan tetapi hal tersebut dikecualikan untuk kepentingan-kepentingan atau kebutuhan yang berkenaan dengan kepentingan/kebutuhan ketentuan dalam Pasal 14 Angka 38 ketentuan Pasal 40A UU No. 4 Tahun 2023 yang dirinci secara jelas dalam ketentuan tersebut. Dalam undang-undang yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 40C ketentuan tersebut, larangan untuk membocorkan data rahasia Nasabah Penyimpan dan simpanannya, bukan hanya berlaku bagi Bank dan Pihak Terafiliasi semata tetapi siapapun orang yang mendapatkan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.

  Jika ketentuan terkait kewajiban merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya dilanggar, maka tindakan tersebut tergolong sebagai perbuatan tindak pidana. Perbuatan yang dimaksud berlaku pula bagi pihak yang dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan informasi rahasia bank tanpa izin OJK atau tanpa kewenangan. Ancaman pidana atas tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Angka 51 ketentuan Pasal 47 UU No. 4 Tahun 2023 yang menyebutkan:
  (1) Setiap Orang yang tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
  (2) Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  Ketentuan diatas juga berlaku bagi bank digital, yang dimaksud bank digital dalam penjelasan Pasal 14 Angka 4 ketentuan Pasal 7B ayat (1) UU No. 4 Tahun 2023 yaitu Bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum (POJK No. 12/POJK.03/2021).
  Perlindungan terhadap data nasabah dalam perbankan digital secara terang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e POJK No. 12/POJK.03/2021 yang mengatur bahwa Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang beroperasi sebagai Bank Digital harus memenuhi persyaratan salah satunya menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah.
  Jika melihat ketentuan Pasal 2 POJK No. 12/POJK.03/2021 yang menyebutkan:
  (1) Dalam Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank dari OJK, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
  (2) Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian dan penutupan kegiatan usaha.
  Izin usaha tersebut terhadap bank digital bukan sesuatu yang dikecualikan sebagaimana pasal 2 tersebut diatas, bahwa syarat mengenai pendirian BHI sebagai bank digital yang diatur dalam pasal 11 sampai pasal 22 berlaku pula bagi bank digital. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat (1) POJK No. 12/POJK.03/2021 yang menyebutkan:
  (1) Ketentuan mengenai pendirian Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap pendirian Bank BHI baru yang akan beroperasi sebagai Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a kecuali diatur khusus dalam Peraturan OJK ini.

  Berkaitan dengan rahasia data pribadi nasabah dapat dikatakan pula sebagai data pribadi/informasi pribadi konsumen. Kerahasian data pribadi/informasi tersebut, pada tahun 2014 OJK telah mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat edaran tersebut dalam angka romawi II menyebutkan Perlindungan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen sebagai berikut:

  PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dalam hal:
  a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
  b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal Konsumen memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, PUJK dapat memberikan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dengan kewajiban memastikan pihak ketiga dimaksud tidak memberikan dan/atau menggunakan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen untuk tujuan selain yang disepakati antara PUJK dengan pihak ketiga. Tata cara persetujuan tertulis dari Konsumen dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain:
  a. pilihan setuju atau tidak setuju; atau
  b. memberikan tanda persetujuan.
  dalam dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan. Dalam hal PUJK yang memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan PUJK akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, PUJK wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun termasuk PUJK. PUJK wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penggunaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang paling kurang memuat:
  a. menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan kepada Konsumen mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan tertulis serta pemberian dan/atau penyebarluasan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a; dan
  b. meminta persetujuan tertulis dari Konsumen dalam hal PUJK akan memberikan dan/atau menyebarluaskan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen kepada pihak ketiga untuk tujuan apapun, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional mengenai penggunaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen sebagai berikut:
  a. pejabat dan/atau petugas PUJK menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan tertulis dari Konsumen terkait dengan pemberian dan/atau penyebarluasan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen bahwa: hanya akan digunakan untuk kepentingan internal PUJK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau akan diberikan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain atas persetujuan tertulis Konsumen.
  b. dalam hal akan memberikan dan menyebarluaskan kepada pihak lain, maka pejabat dan/atau petugas PUJK: memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen; dan menyampaikan pernyataan tertulis bahwa PUJK telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Konsumen.
  c. pejabat dan/atau petugas PUJK meminta persetujuan tertulis dari Konsumen sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
  Berhubungan dengan pertanyaan terkait Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Perbankan Digital dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa ketentuan dalam bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) secara mutatis mutandis berlaku pula pada bank digital baik pada operasional bank dengan pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital atau dengan pendirian berupa transformasi dari Bank BHI menjadi Bank Digital. Bahwa ketentuan sanksi pidana maupun administrasi dalam ketentuan UU No. 7 tahun 1992, UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang perbankan berlaku pula bagi bank digital. Bahwa ketentuan norma yang diatur UU No. 27 tahun 2022 terkait larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda berlaku pula terhadap pelaku perbankan baik bank digital maupun konvensional. Bahwa ketentuan POJK No. 12/POJK.03/2021 telah mengatur entitas perbankan wajib sebelumnya memperoleh izin usaha sebagai Bank dari OJK, jika melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian dan penutupan kegiatan usaha, tanpa menghilangkan sanksi pidana jika terdapat perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran Pidana. Bahwa sebagaimana poin 4 diatas, Perlindungan terhadap data nasabah dalam perbankan digital ketentuan POJK No. 12/POJK.03/2021 telah mengatur pelaku usaha Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang beroperasi sebagai Bank Digital harus memenuhi persyaratan salah satunya menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah.
• Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  0
  Topik
  0
  Post
  Tidak ada post terbaru
• Iklan Menyesatkan dan Promosi Tidak Jujur
  4
  Topik
  7
  Post

  S

  Bagaimana pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang barang yang dijual, terutama jika cacat tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata?

• Pelindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Properti
  4
  Topik
  7
  Post

  

  Penjawab: Yohana Simbolon, S.H., M.H.
  (Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Univeristas Atma Jaya Yogyakarta)

  Perlu diketahui bahwa sejak diundangkannya UU Cipta Kerja, istilah IMB tidak dikenal lagi. Saat ini istilah yang digunakan adalah Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”). Menurut PP Nomor 16 Tahun 2021 (“PP 16/2021”) disebutkan bahwa PBG adalah perizinan yang diberikan pada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, melakukan perubahan, perluasan, mengurangi dan/atau melalukan perawatan Bangunan Gedung sesuai standar teknis Bangunan Gedung.
  Menurut Pasal 11 PP 16/ 2021 disebutkan bahwa PBG memuat fungsi Bangunan Gedung dan klasifikasi Bangunan Gedung. Salah satu fungsi Bangunan Gedung yang dimaksud adalah fungsi hunian sebagaimana untuk pembangunan rumah. Kemudian menurut Pasal 9 PP 16/2021 klasifikasi Bangunan Gedung dapat dikategorikan berdasarkan:
  a. tingkat kompleksitas;
  b. tingkat permanensi;
  c. tingkat risiko bahaya kebakaran;
  d. lokasi;
  e. ketinggian Bangunan Gedung;
  f. kepemilikan Bangunan Gedung; dan
  g. klas bangunan.
  Dalam Pasal 24 Angka 34 UU Cipta Kerja di atur bahwa pelaksanaan pembangunan bangunan gedung baik mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan wajib dilakukan apabila sudah mendapatkan PBG. Adapun PBG diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  Dikarenakan PBG wajib terbit sebelum proyek pembangunan maka bagi yang tidak memenuhinya dapat dikenakan sanksi salah satunya sanksi administratif. Dalam Pasal 24 Angka 37 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa Bangunan Gedung dapat dibongkar apabila beberapa syarat tidak terpenuhi salah satunya adalah tidak memiliki PBG.
  Apabila sewaktu-waktu rumah Saudara mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis lalu sampai dengan dilakukannya pembongkaran Bangunan Gedung akibat tidak memiliki PBG yang seharusnya sudah dilakukan oleh pihak developer sebelum pembangunan, maka Saudara dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap developer atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.
  Namun perlu diingat kembali bahwa permasalahan tersebut dapat dilakukan secara non-litigasi atau di luar pengadilan terlebih dahulu misalnya melalui mediasi. Konsumen maupun developer dapat melibatkan mediator untuk menyelesaikan konflik terkait dengan PBG tersebut. Penyelesaian dapat berupa permintaan pengurusan PBG dengan segera kepada developer, atau jika rumah konsumen sudah dilakukan maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada developer.
  Demikian penjelasan dari kami atas pertanyaan Saudara, semoga dapat bermanfaat.

  Referensi
  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

• Pelindungan Konsumen Terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor
  4
  Topik
  8
  Post

  L

  Sebelum menjawab pertanyaan yang saudara ajukan saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai hak dari konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kedua aturan tersebut pada pokoknya adalah Konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  Artinya anda selaku konsumen sebelum melakukan pembelian barang dalam hal ini kendaraan bermotor memiliki hak untuk mengetahui secara detail dan pasti mengenai informasi kondisi kendaraan bermotor yang menjadi objek jual-beli tersebut. Termasuk mengenai jumlah odometer atau pengukur jarak tempuh yang telah dilalui oleh kendaraan bermotor tersebut.
  Ketersediaan dan kepastian angka odometer kendaraan bermotor tentu menjadi bagian dari informasi yang berhak anda peroleh selaku calon pembeli, sehingga anda dapat mengukur kondisi dan nilai kendaraan bermotor tersebut sebelum disepakati harga jual beli kendaraan bermotor tersebut.
  Dalam hal terjadinya dugaan manipulasi angka odometer kendaraan bermotor, Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuka ruang pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen dalam transaksi jual beli tersebut. Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 62. Dalam hal terjadinya dugaan manipulasi angka odometer tersebut sangat erat kaitanya dengan kondisi atas suatu barang yang diperjanjikan atau diperjual belikan, maka pelaku usaha beserta pengurusnya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  Dalam norma pasal 62 ayat (1) mengatur “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

  Dalam kasus yang anda tanyakan, kuat dugaan pelaku usaha atau dealer kendaraan bermotor tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;”
  Odometer kendaraan bermotor merupakan salah satu elemen informasi mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang wajib diberikan oleh pelaku usaha, dalam hal ini dealer kendaraan bermotor. Sehingga apabila terjadi Tindakan manipulasi keadaan angka odometer baik itu angka meternya direndahkan atau ditinggikan demi untuk menaikan nilai jual kendaraan bermotor tersebut, maka pelaku usaha dapat dituntut secara pidana melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

  Nama Konsultan:
  Jauhar Kurniawan, S.H

• Pelindungan Konsumen Terhadap Pembelian Tiket Hiburan
  3
  Topik
  6
  Post

  L

  @ikhbar-sabilar-r

  Terima kasih atas pertanyan saudara.

  Terkait dengan mekanisme refund atau penggantian tiket di Indonesia tunduk pada UU Nomor 8 Tahun 199 Tentang perlindungan konsumen. Dalam konteks terjadi refund atau penggantian tiket kepada konsumen hal itu merupakan bagian dari hak konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 4 hurf h Undang Undang Konsumen yang menyatakan bahwa “kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”

  Sedangkan bagi Pelaku Usaha refund atau penggantian tike adalah kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf f yang mengatur kewajiban pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”

  Terkait dengan mekanisme refund atau penggantian tiket di Indonesia adalah sangat beragam dan umumnya bergantung pada klausul yang dibuat oleh pelaku usaha. Misalnya dalam pembelian tiket pesawat dalam keadaan tertentu refund dapat dilakukan dengan pengembalian dana 100 persen, dan dalam kondisi lain dapat diberikan tidak sepenuhnya, bahkan terdapat juga kondisi di mana pelaku usaha tidak memberlakukan refund. Sedangkan dari sisi waktu pun juga beragam dari 30 hari hingga 90 hari.

  Dalam konteks keadilan konsumen, pada prinsipnya refund atau penggantian adalah hak konsumen sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan dalam KUH Perdata dikategorikan sebagai hak yang timbul dalam perjanjian akibat wanprestasi karena tidak mampu menyerahkan barang seperti dijanjikan (Pasal 1236 KUH Perdata) atau tidak mampu melakukan perbuatan tertentu (Pasal 1236 KUHPerdata) sehingga dalam hali ini pelaku usaha berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Sedangkan terkait dengan jangka waktu dalam Pasal 19 ayat (3) UU Konsumen pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

  Sehingga kesimpulannya adalah idealnya pelaku usaha wajib menyediakan mekanisme refund dan pengembalian tiket yang tidak merugikan konsumen. Penggantian nilai dan kualitasnya harus secara penuh, tidak boleh lebih rendah atau dalam bentuk yang berbeda, dan dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

  Masalahnya, jika merujuk pada praktik, penerapan refund dan pengembalian tiket dalam transaksi jual-beli masih terdapat kendala dan mekanismenya belum berpihak pada konsumen juga bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen. Mekanisme yang diterapkan oleh pengusaha sering kali memakan waktu sangat lama atau melebihi 7 (tujuh) hari, bahkan dalam beberapa kasus transaksi jual beli yang dibatalkan sepihak oleh pelaku usaha diterapkan refund yang dikompensasikan dalam bentuk kupon atau voucher, bukan pengembalian dana, sehingga tidak sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen.

  Jika pelaku usaha tidak memenuhi ganti rugi atau hak konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan (Pasal 23 UU Konsumen) atau melaporkan secara pidana (Pasal 61 UU Konsumen).

  Demikian jawaban yang diberikan semoga dapat dipahami, Terima Kasih

• Keselamatan Penumpang dalam Perjalanan Transportasi Umum
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

  **Dasar hukum yang berlaku terkait keselamatan berlalu linta dan perlindungan konsumen yakni:

  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)**

  Pelaku usaha travel memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan transportasi yang aman, sesuai dengan prosedur keselamatan. Konsumen dalam hal ini penumpang memiliki hubungan hukum dengan pelaku usaha pada saat penumpang telah membeli tiket. Apabila konsumen atau penumpang mengalami kecelakaan, maka pelaku usaha travel memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya pengobatan hingga penumpang pulih.

  Adapun kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen:
  a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  g. memberi kmpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

  dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) UU LLAJ “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang”. Pasal 192 ayat (2) UU LLAJ “Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan”.

• Pelindungan Konsumen Terhadap Keselamatan Perjalanan Transportasi Umum
  2
  Topik
  3
  Post

  H

  Bagaimana mengawasi pemenuhan standar keselamatan pada transportasi online yang operasionalnya sulit dipantau?

• Efek Samping Produk
  4
  Topik
  6
  Post

  L

  Re: Edukasi Pelaku Usaha Terhadap Efek Samping Produk

  Terima kasih atas pertanyaan saudara.

  Sebelum menjawab pertanyaan pokok yang saudara ajukan, saya sependapat dengan pernyataan bahwa konsumen sering kali tidak mengetahui dampak yang timbul dari penggunaan produk, sehingga menjadi korban. Dalam bagian umum penjelasan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang sering merugikan konsumen.

  Salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan untuk melindungi kepentingan konsumen dengan cara pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

  UU Perlindungan Konsumen tidak secara tegas menyebut atau mengatur konsumen dalam kategori orang tua atau lanjut usia. Terkait dengan informasi apakah suatu barang aman untuk digunakan oleh konsumen, hak ini dijamin dalam Pasal 4 huruf b, yaitu “konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan (Pasal 7 huruf b).

  Berdasarkan ketentuan tersebut, lansia sebagai konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi. Ini termasuk informasi tentang penggunaan, risiko, efek samping dan manfaat produk yang mereka gunakan, di mana pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi tersebut.

  Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 7 huruf c, pelaku usaha berkewajiban memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Karena tidak semua lansia memiliki akses ke internet atau teknologi digital, berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku usaha berkewajiban mencari solusi atau metode lain bagi konsumen lansia agar mereka mendapatkan mutu layanan yang sama dengan konsumen lainnya.

  Beberapa metode lain yang dapat menjadi solusi, misalnya, penggunaan media tradisional seperti radio dan televisi dengan program khusus yang ditujukan kepada lansia dan disiarkan secara rutin, memberikan brosur, atau memberikan penjelasan secara langsung dan menjawab pertanyaan yang mereka miliki. Edukasi langsung adalah cara yang efektif untuk menjangkau lansia yang tidak memiliki akses ke teknologi digital, serta memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang memadai sebagai konsumen.

• Pelindungan Pasien di Bidang Kesehatan
  4
  Topik
  7
  Post

  A

  Bagaimana regulasi di Indonesia mengantisipasi pelanggaran etika dalam praktik telemedicine untuk melindungi hak-hak pasien?

• Pelindungan Konsumen dalam Platform E-commerce
  7
  Topik
  14
  Post

  

  Penjawab: Yolanda Simbolon, S.H.,M.H.
  (Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

  Saat ini marketplace merupakan platform yang paling sering digunakan konsumen untuk melakukan pembelian barang. Marketplace berfungsi sebagai perantara untuk memfasilitasi transaksi jual-beli secara online. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli secara online yaitu meliputi penjual, pembeli dan marketplace sebagai intermediary platform.
  Transaksi melalui marketplace terbilang lebih aman karena di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan secara langsung. Para pedagang yang menjual barang melalui marketplace tunduk pada PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berbeda halnya dengan transaksi jual-beli secara online yang dilakukan di luar Marketplace. Konsumen perlu mengupayakan secara mandiri agar transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang aman.
  Upaya Terhindar dari Penipuan Online
  Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuat platform yang membantu konsumen terhindar dari penipuan online. Melalui laman https://cekrekening.id/, Konsumen dapat terlebih dahulu melakukan pengecekan rekening dan nomor hp pelaku usaha sebelum melakukan transaksi, dengan cara sebagai berikut.

  Pengecekan Rekening Pelaku Usaha
  • Kunjungi laman https://cekrekening.id/
  • Klik icon CEKREKENING.ID
  • Pilih Cek Sekarang
  • Masukan Nomor Rekening atau E-Wallet Pelaku Usaha
  • Apabila muncul hasil Rekening atau E-Wallet mencurigakan, maka pilih Laporkan Rekening tersebut melalui menu yang tersedia. Pengecekan Nomor Seluler Pelaku Usaha
  • Kunjungi laman https://cekrekening.id/
  • Klik icon ADUANNOMOR.ID
  • Pilih Cek Nomor Seluler
  • Masukan nomor seluler pelaku usaha
  • Apabila muncul nomor seluler mencurigakan, maka Laporkan Nomor Seluler tersebut melalui menu yang tersedia.

  Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
  Pada Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), diatur bahwa “pelaku usaha dilarang untuk menawarkan suatu barang secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut tersedia atau dalam keadaan baik”. Bagi pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan tersebut maka dapat diancam pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum dua miliar rupiah.
  Selain merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, penipuan online juga dapat merujuk pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Adapun delik pidana yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Bagi pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara maksimum enam tahun dan/atau denda maksimum satu miliar rupiah.
  Demikian penjelasan dari kami atas pertanyaan Saudara, semoga dapat bermanfaat.

  Referensi
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

• Pelindungan Konsumen Terhadap Kejahatan Siber
  3
  Topik
  6
  Post

  

  Penjawab : Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., C.TA., C.Med. dan Olivia P.H., S.H., M.H.
  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Trisakti)

  Data pribadi merupakan suatu data yang dimiliki oleh orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP"). Data pribadi ini terbagi atas dua jenis utama, yang digolongkan berdasarkan sifatnya, yaitu umum (nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status, perkawinan) dan spesifik (data kesehatan, biometric, genetika, catatan kejahatan,keuangan, nomor handphone dll.) menurut Pasal 4 UU PDP.

  Subjek data pribadi merupakan orang perseorangan yang melekat padanya data pribadi, berhak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasasr kepentingan hukum yang bertujuan untuk permintaan dan pengunan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. (Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 5 UU PDP) Ini berarti bahwa data pribadi yang digunakan oleh pihak lain wajib diketahui tujuan dan penggunaannya oleh pemilik data pribadi serta mendapatkan persetujuan sah untuk memproses data pribadi. (Pasal 20 UU PDP)

  Perusahaan ojol dapat disebut sebagai pengendali data pribadi. Sebab pengendali data pribadi adalah setiap orang (perseorangan atau koperasi), badan public, dan organisasi internasional yang bertindak secara sendiri atau bersama-sama dalam menentikan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan dta pribadi. (Pasal 1 angka 4,7,9 huruf a UU PDP)

  Untuk mendapatkan persetujuan penggunaan data pribadi, pegendali data pribadi wajib menyampaikan (Pasal 21 ayat (1) UU PDP): legalitas pemrosesan data pribadi; tujuan pemrosesan data pribadi; jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses; jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi; rincian mengenai informasi yang dikumpulkan; jangka waktu pemrosesan data pribadi; dan hak subjek data pribadi.

  Apabila customer merasa dirugikan dan terganggu, maka dapat melakukan beberapa langkah hukum yang akan dijabarkan sebagai berikut:

  Melakukan block atau blokir nomor handphone driver
  Customer dapat melakukan blokir nomor handphone driver yang dianggap meresahkan sehingga tidak menganggu customer.

  Melakukan pendokumentasian bukti
  Dapat mensave atau melakukan screenshoot terhadap bukti chat yang pernah dikirimkan oleh driver ojol yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti dalam pelaporan kasus.

  Melaporkan kejadian tersebut kepada perusahaan ojol
  Hubungi layanan pelanggan atau pusat pengaduan dari perusahaan ojek online tersebut dan laporkan perilaku driver yang mengirimkan pesan pribadi. Dalam hal ini, peraturan perusahaan digunakan untuk menangani masalah seperti ini. umumnya sanksi yang diberikan dapat berbentuk sanksi administratif.

  Mengajukan pengaduan kepada BPSK
  Customer dapat mengajukan pengaduan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dikarenakan UU Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan. Salah satu hak yang dilindungi adalah hak untuk tidak diganggu secara tidak wajar. (Pasal 4 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen) Sanksi yang dapat diberikan umumnya sanksi administratif yang jenisnya dapat berupa peringatan tertulis; penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi; penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administrative (maksimal 2% dari pendapatan tahunan). (Pasal 57 UU PDP)

  Melaporkan driver kepada kepolisian
  Melaporkan driver ke polisi dengan dasar Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi: “(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi;
  (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.”*
  Orang yang melanggar ketentuan ini dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar.

  Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri
  Subjek data pribadi dalam hal ini customer berhak untuk menggugat dan menerima ganti kerugian atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan. Apabila mengalami kerugian atau menimbulkan kerugian maka dapat diajukan ke pengadilan negeri berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

  Sumber :
  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

• Jasa Pinjaman Online
  4
  Topik
  8
  Post

  

  @hanadirda

  Platform pinjaman online dapat dikatakan sebagai suatu Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Hal ini sesuai pengertiannya dalam Pasal 1 ayat (7) UU ITE yang menjelaskan bahwa PSE merupakan setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk kepentingan sendiri, kepentingan pihak lain, atau untuk kepentingan publik. Ditambahkan pula dalam Pasal 1 angka 3 UU PDP, bahwa PSE yang dimaksud adalah setiap orang atau bada hukum yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk kepentingan pengolahan data pribadi. Ini membuat meskipun untuk Platform pinjaman online ini diatur secara khusus dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, akan tetapi pengaturan mengenai pertanggungjawaban masih diatur dalam UU ITE dan UU PDP.

  Platform pinjaman online sebagai PSE tentu bertanggungjawab atas data-data pengguna yang telah dikumpulkan dalam sistemnya disalahgunakan oleh pihak ketiga.Sehingga PSE memiliki kewajiban utama untuk dapat menjamin keamanan sistem elektronik yang dikelola (Pasal 32 ayat (2) UU ITE).

  Penggunaan data oleh pihak ketiga seringkali terjadi karena terdapatnya suatu kejadian yaitu terdapatnya kebocoran data akibat kelalaian PSE dalam menjaga keamanan data pengguna yang mengakibatkan data-data tersebut dapat digunakan oleh pihak ketiga tanpa seizin pemilik data (Pasal 26 UU ITE). Tanggungjawab atas kebocoran data ini akan ditanggung oleh PSE (Pasal 14 UU PDP) apabila PSE gagal melaporkan kepada pihak berwajib paling lambat 72 jam setelah kejadian kebocoran data terjaadi (Pasal 15 UU PDP).

  Akibat dari PSE yang telah lalai dalam menjalankan kewajiban serta tanggungjawabnya dalam hal ini dapat diberikan sanksi pidana dalam bentuk hukuman penjara(Pasal 48 UU ITE), sanksi perdata berupa denda (UU PDP) serta sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin operasional (UU PDP).

  Dapat disimpulkan bahwa platform pinjaman online merupakan suatu PSE yang mana dia memiliki tanggung jawab atas penyalahgunaan data pengguna oleh pihak ketiga apabila data yang diperoleh oleh pihak ketiga berasal dari kejadian terjadinya kebocoran data.

  DAFTAR PUSTAKA
  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  Undang-Undang Nomot 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

• Kelembagaan (Lembaga Perlindungan Konsumen)
  3
  Topik
  5
  Post

  L

  Penjawab: Lingga Parama Liofa, S.H.M,H,
  (LBH Surabaya)
  Dalam konteks berjalannya aktivitas bisnis, konsumen menduduki peran penting sebagai salah sektor yang dapat menentukan berjalannya suatu usaha. Seringkali, beberapa perusahaan hanya memikirkan bagaimana agar barang dan/ atau poduk yang dipasarkannya dapat diminati oleh konsumen. Selain itu, seringkali perusahaan memasarkan produk yang tidak sesuai denga apa yang diiklankan hanya demi mengejar bagaiman produk dan/ atau barang yang dijual laku. Namun, tidak jarang juga ketika Konsumen merasakan ketidakpuasan akibat dari penggunaan sebuah produk atau barang dan mengajukan kritik serta masukan dianggap sebagi bentuk penghinaan terhadap perusahaan tersebut.
  Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 4 huruf d mengatur bahwa memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan. Selain hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, terdapat hak atas informasi yang benar jelas dan jujur atas barang dan/ atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, menjadi hal yang janggal apabila kritik dan saran dianggap sebagai penghinaan.
  Dengan adanya potensi permasalahan yang akan muncul antara Konsumen dengan pihak perusahaan yang memproduksi sebuah barang dan/ atau jasa maka penting agar adanya peran pemerintah ditengah permasalahan yang terjadi antara Perusahaan dengan Konsumennya. Peran perlindungan terhadap konsumen yang dapat dilakukan oleh Pemerintah yakni melalui peran Badan Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Dalam hal ini, BPSK telah diletigimasi kewenangannya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional tepatnya pada Pasal 3 Ayat (2) Huruf F yang mengatur bahwa BPKN berwenang untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha. Kewenangan tersebut diperjelas dalam penjelasan pasalnya yang menjelaskan bahwa dari hasil pengaduan tersebut akan dibuat sebuah rekomendasi terkait permasalahan tersebut.
  Memang, sifat dari rekomendasi tersebut hanya sekedar untuk meberikan saran kepada para pihak yang bersengkata. Namun, setidaknya dari rekomendasi tersebut dapat digunakan acuan bagi para pihak yang sedang bersengketa untuk mengetahui langkah apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun, hal yang harus digarisbawahi adalah meskipun seorang konsumen telah selesai menggunakan sebuah produk statusnya tetap sebagai konsumen. Sehingga, bagi setiap konsumen berhak atas pelindungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

• Klausula Baku
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Rizky Karo Karo, S.H., M.H.
  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

  Dasar hukum perlindungan konsumen dalam layanan e-commerce diatur dalam 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen); 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

  Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yakni: 1. Penyelenggara PMSE; 2. Pedagang; 3 konsumen. Definisi normatif penyelenggara PMSE diatur dalam Pasal 1 Angka 11 PP PMSE bahwa Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan. Definisi normatif penyelenggara PMSE diatur dalam Pasal 1 Angka 10 PP PMSE bahwa Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE.

  Definisi normatif konsumen diatur dalam Pasal 1 Angka 17 PP PMSE yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  Hubungan hukum antara para pihak dalam e-commerce didasari oleh perjanjian elektronik setelah pedagang, ataupun konsumen melakukan pendaftaran elektronik dengan mengisi data pribadi secara elektronik ke dalam sistem elektronik penyedia e-commerce (Karo Karo & Prasetyo, 2020).

  Penggunaan e-commerce sebagai hasil dari kemajuan teknologi membawa pengaruh yang luas di berbagai sektor, termasuk ranah hukum. Meskipun regulasi e-commerce di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, keabsahannya tetap diikat oleh aturan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh. Perdata), khususnya terkait syarat sahnya perjanjian dalam e-commerce (Hernoko, 2010).

  Berdasarkan Pasal 1320 Kuh. Perdata diatur tentang syarat sahnya perjanjian, yakni: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Selain itu, berdasarkan Pasal 1234 Kuh. Perdata, “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

  Sedangkan pengaturan tentang kontrak elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) junto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) PP 71/2019 kontrak elektronik dianggap sah apabila: 1. terdapat kesepakatan para pihak; 2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. terdapat hal tertentu; dan 4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,. kesusilaan, dan ketertiban umum.

  Syarat dan ketentuan (S&K) yang diberikan baik oleh pemilik platform maupun penjual dalam sistem e-commerce berbentuk klausula baku ataupun perjanjian sepihak. Namun, menurut pendapat saya, konsumen sebagai pembeli memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan 1. Undang-undang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Perdagangan; 3. PP PMSE. S&K tersebut memiliki beberapa fungsi antara lain: 1. Memberikan pengaturan hak dan kewajiban para pihak; 2. Meningkatkan kepercayaan (trust) konsumen; 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

  Dengan demikian menjawab pertanyaan saudari, penyelenggara e-commerce wajib menyusun S&K yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas, misalnya tidak mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

  Apabila terjadi sengketa terhadap S&K tersebut maka berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Konsumen dapat mengadu sengketa konsumen tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia dalam website https://pengaduan.bpkn.go.id/ ataupun datang langsung ke kantor BPKN di Graha BPKN RI Jln. Jambu No.32 RT 05 / RW 02 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat indonesia – 10310 baik didampingi oleh Advokat dengan didasarkan pada Surat Kuasa Khusus ataupun tidak didampingi Advokat.

  Sumber Referensi:
  Hernoko, A. Y. (2010). Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
  Karo Karo, R. P., & Prasetyo, T. (2020). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Nusa Media: Bandung.

  Dasar Hukum:
  Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).
  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).
  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

• Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
  2
  Topik
  4
  Post

  L

  Penjawab: Syauqi Libriawan, S.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya Justice)

  Pada dasarnya, hak dan kewajiban dari seorang pelaku transaksi online sama dengan pelaku usaha pada umumnya. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

  Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sebagai berikut:

  Hak Pelaku Usaha adalah:

  a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

  Sementara Pasal 7 undang-undang yang sama mengatur kewajiban Pelaku Usaha sebagai berikut:

  a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
  c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

  Namun, mengingat pembahasan ini mengenai jual beli secara online, penting bagi Pelaku Usaha Online untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan platform online, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi yang dimaksud diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) mengenai data pribadi spesifik dan data pribadi umum, khususnya mengenai data keuangan dan nama lengkap serta alamat IP.

  Dasar hukum:
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

• Penyelesaian Sengketa
  16
  Topik
  46
  Post

  L

  Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan.

  Ketika seorang konsumen mengajukan keluhan atau komplain kepada produsen mengenai barang atau jasa yang dijual oleh produsen, maka wajib bagi produsen untuk menanggapi keluhan atauu komplain dari konsumen tersebut. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf f yang mengatur bahwa "kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan", serta dalam pasal yang sama pada huruf g mengatur bahwa "memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".

  Karena produsen wajib untuk memberikan kompensasi/ganti rugi/penggantian terhadap barang atau jasa yang menjadi keluhan atau komplain dari konsumen, maka hal ini tidak dapat diabaikan oleh produsen. Dalam hal ini, bagaimana konsumen menilai bahwa produsen telah memberikan kompensasi/ganti rugi/penggantian tersebut?

  Produsen dianggap telah memberikan kompensasi/ganti rugi/penggantian terhadap barang atau jasa yang dikeluhkan oleh konsumen ketika produsen memberikan kompensasi/ganti rugi/penggantian tersebut yang senilai dengan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen tersebut. Hal ini tentu hanya menyangkut kerugian materiil saja. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa "ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pemberian ganti rugi tersebut dapat diberikan dari produsen dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

  Demikian jawaban dari kami. Apabila ada pertanyaan lain, silakan disampaikan kepada kami melalui e-mail [email protected]

  Terima kasih

  Penyusun:
  Syauqi Libriawan, S.H. (LBH Solo Raya Justice)

  Sumber:
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

• Nasabah Perbankan
  7
  Topik
  12
  Post

  

  Penjawab: Fonnyta Laurenzia Rosiga, S.H., M.Kn.
  (Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember)

  Yang pertama yang harus kita fahami terlebih dahulu adalah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), merupakan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam rangka menciptakan perlindungan yang adil bagi konsumen. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan harkat, martabat konsumen dan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.
  Mengkorelasikan keterkaitan antara UUPK dengan perbankan syariah, dalam hal ini harus menyamakan presepsi terlebih dahulu apakah nasabah pada perbankan syariah merupakan konsumen sebagaimana UUPK dengan peraturan perundang – undangan bidang perbankan syariah. Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 1 angka 16 sampai dengan angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) dijelaskan bahwasannya nasabah terdiri dari 4 macam :

  Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS;

  Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;

  Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;

  Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
  Jenis nasabah tersebut menunjukkan bahwa nasabah merupakan pengguna jasa tetapi norma pada pasal - pasal UUPS tidak menggunakan nomenklatur “konsumen”. Konsep “konsumen” pada bidang perbankan dapat diketahui dari Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mendevinisikan:
  “Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK”
  Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang diatur dalam POJK ini termasuk pada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. OJK selaku Lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan, memiliki konsep Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang mana konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga ini. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
  Selain dari pada peran OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa para pihak diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), terdapat juga lembaga yang memiliki kewenangan yang sama yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mana sesuai dengan Pasal 52 UUPK, BPSK juga memiliki wewenang dalam hal penyelesaian sengketa konsumen. Pada penerapan di atas maka jelas bahwa BPSK juga merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Akan tetapi banyak permasalahan yang terjadi terkait kewenangan menyelesaian sengketa antara BPSK dan LAPS sebagai lembaga yang keduanya memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
  Adapun tugas dan wewenang LAPS SJK adalah sebagai berikut:

  Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan;

  Memberikan konsultasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;

  Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;

  Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;

  Melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional, dan

  Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS SJK.
  Sedangkan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

  Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

  Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

  Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

  Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK;

  Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

  Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

  Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

  Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

  Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

  Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

  Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

  Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

  Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
  Secara garis besar kita dapat diartikan bahwasannya tugas dan wewenang dari BPSK dan LAPS SJK sama-sama berwenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, hanya saja LAPS SJK lebih fokus pada sengketa di sektor jasa keuangan yang kewenangannya lahir berdasarkan Peraturan OJK tetapi tidak dibentuk langsung dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lain hal dengan BPSK yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara general sebagaimana diamanatkan langsung oleh UUPK. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan dan sebagaimana peraturan perundang - undangan mengatur, tetapi adanya LAPS yang lahir berdasarkan Peraturan OJK tidak dapat menghilangkan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen pada perbankan syariah, karena:

  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan langsung pembentukan LAPS, melaikan bedasarkan Peraturan OJK;

  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, bukan lex spesialis dari UUPK.

  Peraturan OJK tidak dapat menghilangkan kewenangan lembaga yang diatur oleh Undang - Undang.

  Merujuk pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mana menyatakan :

  Pasal 70
  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) dan peraturan pelaksanaannya; dan peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan,
  dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

  dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan aturan khusus yang dapat mengesampingkan 6 undang - undang sebagaimana Pasal 70 diatas, tetapi bukan merupakan aturan khusus yang dapat mengesampingkan UUPK yang merupakan dasar kewenangan dari BPSK.