Kategori

• Lainnya
  6
  Topik
  11
  Post

  L

  Penjawab: Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Makassar)

  Sebelum lebih jauh membahas tentang resiko yang dapat dihadapi konsumen saat transaksi jual beli maka yang harus dipahami lebih dulu adalah mengenai Transaksi Jual beli itu sendiri. Perbuatan Jual-beli diatur dalam pasal 1457 sampai Pasal 1540 KUH Perdata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Kemudian Pasal 1458 KUHPerdata mengatur bahwa: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

  Jadi walaupun Transaksi jual beli telah terjadi namun tidak serta-merta kepemilikannya pun berpindah, kepemilikan sebuah barang akan berpindah ketika telah terjadi penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 KUHperdata bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616”.

  Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam jual beli Resiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah “keadaan memaksa” (overmacht, force majeur).

  Suatu resiko akan menjadi tanggung jawab konsumen apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
  a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460);
  “Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.
  b. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462).
  “Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.
  c. Pasal 1505 KUHPerdata “Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli”.

  Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
  Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
  a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
  b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
  c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
  d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
  e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

  Adapun resiko yang akan didapatkan adalah tidak terpenuhinya apa yang menjadi Haknya sebagai konsumen yaitu menerima barang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dijanjikan oleh penjual.

  Demikian, semoga dapat membantu.

• Pelaku Usaha Menjual Barang Cacat Tersembunyi
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Makassar)

  Jual beli secara elektronik atau Electronic commerce (e-commerce) adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik (internet). Jual beli secara Elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang mengatur bahwa: “Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”.

  Pasal 65 UU Perdagangan mengatur bahwa:
  (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
  (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
  b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
  e. cara penyerahan Barang
  (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
  Berdasarkan Pasal 65 ayat (5) UU Perdagangan diatas maka upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dilakukan melalui Pengadilan dan diluar pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 45, 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlndungan Konsumen):

  Pasal 45
  (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
  (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
  (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
  (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

  Pasal 47
  Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

  Pasal 48
  Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.
  Berdasarkan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen tersebut, maka Penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk yang cacat dan tidak sesuai dengan ulasan serta deskripsi yang tertera dapat ditempuh penyelesaian diluar pengadilan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian apabila konsumen mengalami kerugian akibat pembelian suatu barang yang diperdagangkan oleh suatu pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pelaku usaha telah melanggar hak konsumen terkait “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa” yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen UU Perlindungan Konsumen. Sehingga atas kerugian yang dialami, konsumen memiliki “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” sebagaimana di atur dalam Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen.
  Terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen maka pelaku usaha wajib “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen.

  Adapun lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha disebut BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. Selain gugatan ganti kerugian, penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga dapat dilakukan apabila yang dilanggar adalah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UU Perlindungan konsumen, dengan Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen.

  Selain melalui BPSK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui peradilan umum perdata dengan mengajukan Gugatan Ganti Kerugian menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata. Ganti kerugian harus dilakukan atas dasar adanya pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan lali/kelalaian atau ‘Negligence’ yang dikaitkan dengan tanggung jawab dari produsen produk tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (kelalaian/Negligence) yang dilakukan. Adapun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti:

  adanya tingkah laku yang mengalami kerugian, yang tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal pada umumnya; harus membuktikan bahwa pelaku usaha (pihak tergugat jika sudah digugat) lalai atas prinsip Duty of Care terhadap konsumen (pihak penggugat jika suda digugat); dan kelakuan itu seharusnya menjadi penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

  Penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk yang cacat dan tidak sesuai dengan ulasan serta deskripsi yang tertera melalui jalur pidana apabila pelaku usaha diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:: tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”; dan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

  Terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen akan dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) bahwa:
  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  Dapat pula dikenakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen bahwa:
  Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:
  a. perampasan barang tertentu;
  b. pengumuman keputusan hakim;
  c. pembayaran ganti rugi;
  d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
  f. pencabutan izin usaha

  Demikian, semoga jawaban ini dapat membantu.

• Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Syauqi Libriawan, S.H.
  Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya Justice

  Sebelum kami jelaskan mengenai tata cara gugatan kelompok, atau yang biasa dikenal dengan Gugatan "Class Action", perlu kami jelaskan secara singkat bahwa sengketa mengenai perlindungan konsumen dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui peradilan. Dalam hal ini, peradilan yang dimaksud adalah peradilan umum, bisa melalui peradilan secara pidana (jika terdapat tindak pidana) atau peradilan secara perdata.

  Prosedur mengenai tata cara Gugatan "Class Action" diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pada dasarnya, Gugatan "Class Action" sama dengan tata cara dalam Hukum Acara Perdata. Namun, terdapat beberapa hal khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, yakni sebagai berikut.

  Terdapat istilah "Wakil Kelompok", yang memiliki makna satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang orang yang lebih banyak jumlahnya. Dengan kata lain, tata cara Gugatan "Class Action" tidak serta merta berarti banyak orang yang melakukan gugatan langsung, tetapi diwakili oleh satu atau beberapa orang saja;

  Karena Gugatan "Class Action" tersebut diwakili oleh satu atau beberapa orang, perwakilan tersebut tidak memerlukan surat kuasa layaknya perwakilan dalam perkara perdata pada umumnya;

  Di dalam Gugatan "Class Action", perlu ditekankan adanya identitas definisi kelompok, keterangan tentang anggota kelompok, posita (latar belakang sengketa), dan petitum (tuntutan).

  Tata cara lebih lengkap dapat dilihat di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Hal-hal lain di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, selebihnya menyesuaikan dengan Hukum Acara Perdata.

  Dasar Hukum:

  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

• Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  0
  Topik
  0
  Post
  Tidak ada post terbaru
• Iklan Menyesatkan dan Promosi Tidak Jujur
  3
  Topik
  5
  Post

  Z

  Seorang konsumen e-commerce berniat membeli produk di sebuah platform, misalnya sepatu. Konsumen yakin ingin membeli produk dari toko tersebut mempromosikan label "original" pada produk tersebut. Namun, ketika barang tersebut sampai dan diperiksa, ternyata barang itu palsu. Apakah ada tanggung jawab dari platform e-commerce dalam kasus seperti ini, ataukah ini sepenuhnya kesalahan penjual yang tidak jujur?

• Pelindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Properti
  3
  Topik
  5
  Post

  N

  Bagaimana cara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memastikan kepatuhan pengembang properti terhadap standar etika dan regulasi yang berlaku, termasuk prosedur spesifik untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menindak praktik tidak jujur seperti manipulasi informasi, penggelapan data, atau pengumuman yang menyesatkan dalam pemasaran properti di Indonesia?

• Pelindungan Konsumen Terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor
  3
  Topik
  6
  Post

  L

  Penjawab: Taufiqurochim, S.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Surabaya)

  @sari-permata. Menjawab pertanyaan saudari, posisi anda sebagai konsumen mempunyai hak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yakni berupa:

  a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dinjanjikan;
  c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dan/atau jasa;
  d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang da/atau jasa yang digunakan;
  e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainya.

  Terhadap kasus yang anda hadapi, maka praktik pemalsuan dokumen atau surat-surat kendaraan yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Kosumen. Sedangkan di sisi lain, apabila anda meyakini bahwa dealer motor selaku pelaku usaha tersebut benar melakukan pemalsuan surat-surat kendaraan motor yang telah anda beli, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 7 huruf f, pihak dealer berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dipergunakan.

  Adapun secara teknis bentuk tanggung jawab pelaku usaha secara rinci dapat dilihat dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

  Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; ……

  Kedua, Selain ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, apabila pihak dealer terlibat dalam memperjualbelikan kendaraan motor dengan dokumen atau surat-surat palsu, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu, maka anda dapat melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Kepolisian dengan sangkaan melanggar tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang akan diberlakukan 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, yang berbunyi:

  Pasal 263 KUHP Lama

  Barangsiapa menurut membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan. jika ada kemungkinan terjadinya akibat sebagai berikut, maka akan dikenakan sanksi untuk pemalsuan. kerusakan dan hingga 6 tahun penjara; Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

  Pasal 391 UU No. 1/2023

  Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk mengguganakan atau meminta orang lain menggunakan seolan-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersbut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp. 2 miliar; Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1).

  Pada kesimpulanya, menurut pengaturan hukum yang berlaku, maka bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pihak dealer dalam kasus yang sedang anda hadapi adalah bisa dengan meminta ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan/atau menempuh dengan jalur hukum pelaporan pidana. Namun langkah awal dalam penyelesaian yang anda hadapi, sebaiknya anda menempuh jalur alternatif penyelesaian diluar pengadilan dahulu/cara kekeluargaan. Apabila ternyata dalam penyenyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, anda dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi dari pihak dealer.

  Bagi setiap konsumen yang dirugikan menurut Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen, dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

  Namun perlu diketahui, bahwa dalam asas hukum acara perdata dikenal istilah “actori incumbit onus probatio” yang berarti siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan dalilnya maka harus membuktikan atas adanya hak atau dalil tersebut. Oleh sebab itu apabila anda hendak melakukan gugatan, kami menyarankan sebaiknya anda harus mempersiapkan terlebih dahulu bukti-bukti yang lengkap. Misal, memvaliditasi keaslian dokumen atau surat-surat kendaraan dengan cara meminta pengecekan keaslian dokumen ke Samsat setempat.

  Selain itu, anda juga dapat melakukan upaya hukum berupa pelaporan tindak pidana ke pihak kepolisian setempat. Adapun, hal yang perlu anda persiapkan dalam pelaporan tindak pidana adalah menyiapkan bukti permulaan yang cukup, minimal dual alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP, yakni:
  a. Keterangn saksi;
  b. Keterangan ahli;
  c. Surat;
  d. Petunjuk;
  e. Keterangan terdakwa

  Meskipun berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa tugas mencari bukti-bukti terkait suatu tindak pidana adalah penyidik bukan pelapor. Namun, agar memudahkan kerja penyidik dalam melaksanakan tugasnya alangkah baiknya anda juga dapat mempersiapkan bukti-bukti pendukung dalam kasus yang sedang anda hadapi. Setelah proses pelaporan selesai dan anda telah mendapatkan nomor laporan polisi, maka anda sebagai pelapor berhak atas informasi perkembangan terkait proses penyelidikan/penyidikan.

  Dasar Hukum:
  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

• Pelindungan Konsumen Terhadap Pembelian Tiket Hiburan
  2
  Topik
  4
  Post

  L

  Penjawab: Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Makassar)

  Jika dicermati pertanyaan saudara terkait dengan bagaimana pelaku usaha (Platform Online) dapat menjamin atau memitigasi/mencegah transaksi pembelian tiket aman dari risiko pemalsuan tiket dan kebocoran data pribadi konsumen.

  Jika ditarik kesimpulan pertanyaan saudara meliputi aspek hukum dan aspek teknis dalam transaksi jual beli tiket konser melalui platform online. Jawaban ini akan menekankan pada aspek hukum perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.

  Jika ditinjau dari aspek hukum Hukum perlindungan konsumen, pada dasarnya hubungan antara pembeli tiket dengan penjual tiket konser tunduk pada UU Perlindungan Konsumen
  Berdasarkan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen Kewajiban pelaku usaha adalah:
  a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

  Sehingga terkait dengan verifikasi keaslian tiket adalah kewajiban dari Pelaku usaha, sehingga terhadap pelanggaran apabila ternyata tiket yang dijual adalah palsu dan tidak memiliki keandalan maka pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

  Pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai janji dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

  Selain itu Konsumen dapat Mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Atau mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. yang didasarkan pada pelanggaran hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen.
  Terkait dengan Kebocoran data pribadi yang diproses/dikelola oleh perusahaan e-commerce, baik karena peretasan pihak ketiga ataupun secara sengaja dibocorkan kepada pihak ketiga/publik, merupakan tanggung jawab perusahaan selaku pengendali data pribadi. Perusahaan e-commerce digolongkan sebagai pengendali data pribadi yang berbentuk korporasi yang tunduk pada ketentuan pelindungan data pribadi dalam UU PDP.

  Pada dasarnya perusahaan e-commerce mempunyai kewajiban untuk mencegah kebocoran data pribadi dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan dan penghilangan data pribadi.
  Apabila terjadi kebocoran data pribadi maka e-comerce (patform online) dapat dikenakan sanksi adminsitratif. Apabila pengendali data pribadi yang tidak mengumumkan kebocoran data pribadi yang telah terjadi, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  a. peringatan tertulis;
  b. penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
  c. penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
  d. denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
  Dalam hal ini, Anda dapat melaporkan ke lembaga khusus yang menyelenggarakan pelindungan data pribadi yang nantinya akan ditetapkan oleh presiden.

  Selain sanksi administratif, atas kebocoran data konsumen atau dalam hal ini pengguna e-commerce dapat digugat secara perdata oleh pengguna yang dirugikan. Hal ini diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP yang menyebutkan bahwa subjek data pribadi (pengguna) berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna atau konsumen yang dirugikan atas kebocoran data tersebut dapat menggugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

  Terkait dengan aspek teknis pada prinsipnya transaksi secara online harus berdasarkan Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (payment gateway), jaminan keamanan dan keandalan website electronic commerce yang dapat dimitigasi dengan penggunaan sistem dan teknologi yang terus berkembang,

  Demikian jawaban saya, semoga dapat membantu saudara.

• Keselamatan Penumpang dalam Perjalanan Transportasi Umum
  1
  Topik
  1
  Post

  J

  Belum lama ini, terjadi sebuah kasus kecelakaan bus yang membawa rombongan murid-murid sekolah untuk Study Tour, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Setelah di usut, kecelakaan tersebut terjadi akibat bus tersebut tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan yang seharusnya, hingga akhirnya menyebabkan rem bus blong. Apakah penumpang sebagai konsumen yang dirugikan dapat memintakan pertanggungjawaban kepada pelaku usaha travel dari bus yang ditumpangi?

• Pelindungan Konsumen Terhadap Keselamatan Perjalanan Transportasi Umum
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Rizky Karo Karo, S.H., M.H.
  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

  Kami asumsikan dari pertanyaan Saudara bahwa penyedia jasa transportasi yang dimaksud adalah penyedia jasa transportasi umum dengan kendaraan bermotor. Pengguna moda transportasi umum baik darat, udara, dan air merupakan konsumen yang memiliki hak untuk dilindungi, memilih jenis angkutan umum transportasi darat yang akan digunakan dan dijamin keselamatannya oleh penyedia jasa transportasi, pengemudi, misalnya dalam Pasal 4 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
  Kelalaian penyedia jasa transportasi yang tetap memaksakan muatan penumpang demi keuntungan perusahaan dapat berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan membahayakan penumpang selaku konsumen.
  Konsumen memiliki hak hukum atas kelalaian tersebut dengan dasar hukum di bawah ini:

  Pengaturan tentang hubungan antara konsumen dengan penyedia jasa transportasi yakni:

  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ); dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

  Berdasarkan Pasal 140 UU LLAJ bahwa Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas: a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek. Berdasarkan Pasal 143 UU LLAJ bahwa kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus: a. memiliki rute tetap dan teratur; b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas negara; dan c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan. Berdasar Pasal 151 UU LLAJ bahwa Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu.

  Kewajiban-kewajiban penyedia jasa transportasi berdasarkan UU LLAJ, yakni:

  Pasal 138 ayat (1) UU LLAJ mewajibkan agar angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau; Pasal 169 ayat (1) UU LLAJ mewajibkan Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan. Pasal 191 UU LLAJ “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”; Pasal 192 ayat (1) UU LLAJ “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang”; Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ “ Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

  Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi langsung kepada penyedia jasa transportasi dengan melampirkan bukti-bukti yang tersedia, misalnya: (i) Konsumen wajib membuktikan bukti pembelian tiket atas nama konsumen langsung ataupun jika ada penggantian nama, konsumen dapat membuktikannya; (ii) Bukti keberangkatan bis atas nama konsumen langsung tiket baik bentuk fisik atau online; dan (iii) Bukti pembayaran rumah sakit apabila konsumen mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh penyedia jasa transportasi. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama).

  Pertanggungjawaban pelaku usaha transportasi tersebut juga merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU PK. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU PK bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU PK bahwa Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  Referensi:
  Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

  Dasar Hukum:
  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

• Efek Samping Produk
  4
  Topik
  6
  Post

  L

  Penjawab: Siti Nur Alisa, S.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Makassar)

  Terkait dengan pertanyaan saudara apibila terdapat situasi di mana efek samping produk terjadi secara massal atau menyebabkan dampak kesehatan yang serius bagi banyak konsumen penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap produsen atau pemasok produk tersebut dapat dilakukan melalui Peradilan Umum baik Perdata maupun Pidana. Juga dapat dilakukan upaya hukum diluar peradilan.

  Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 45, 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlndungan Konsumen):
  Pasal 45
  (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
  (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
  (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
  (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
  Pasal 47
  Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
  Pasal 48
  Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

  Berdasarkan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen tersebut Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian apabila konsumen mengalami kerugian akibat peggunaan barang yang diperdagangkan oleh suatu pelaku usaha. Adapun lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha disebut BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.

  Selain gugatan ganti kerugian, penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga dapat dilakukan apabila yang dilanggar adalah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UU Perlindungan konsumen, dengan Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen.

  Selain melalui BPSK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui peradilan umum perdata dengan mengajukan Gugatan Ganti Kerugian menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata. Ganti kerugian harus dilakukan atas dasar adanya pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu perbuatan lali/kelalaian atau ‘Negligence’ yang dikaitkan dengan tanggung jawab dari produsen produk tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (kelalaian/Negligence) yang dilakukan. Adapun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti:

  adanya tingkah laku yang mengalami kerugian, yang tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal pada umumnya; harus membuktikan bahwa pelaku usaha (pihak tergugat jika sudah digugat) lalai atas prinsip Duty of Care terhadap konsumen (pihak penggugat jika suda digugat); dan kelakuan itu seharusnya menjadi penyebab nyata dari kerugian yang timbul.
  Adapun yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha, diatur dalam Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen:
  (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
  (2) Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perllindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah
  Berdasarkan hal tersebut maka apabila efek samping produk terjadi secara massal atau menyebabkan dampak kesehatan yang serius bagi banyak konsumen, maka dapat diajukan gugatan oleh kelompok konsumen, atau lembaga perllindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah kepada Peradilan Umum.

  Namun yang perlu digaris bawahi disini bahwa pelaku usaha dapat saja terbebas dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28 UU Perlindungan Konsumen.
  Pasal 27
  Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
  a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
  b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
  c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
  d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
  e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.
  Pasal 28
  Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

  Selain gugatan ganti kerugian, terhadap efek samping produk yang terjadi secara massal atau menyebabkan dampak kesehatan yang serius bagi banyak konsumen, Penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat sebagai tindak pidana apabila pelaku usaha diduga melanggar pasal 9 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: …….menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap”.

  Terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen akan dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) bahwa:
  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

  Apabila efek samping tersebut menimbulkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP. Hal ini sebagaimana diiatur dalam Pasal 62 ayat (3) bahwa: “Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”.
  Dapat pula dikenakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen bahwa:
  Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:
  a. perampasan barang tertentu;
  b. pengumuman keputusan hakim;
  c. pembayaran ganti rugi;
  d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
  f. pencabutan izin usaha

• Pelindungan Pasien di Bidang Kesehatan
  3
  Topik
  5
  Post

  T

  Seperti yang diketahui, obat keras hanya boleh diperjualbelikan dengan resep langsung dari dokter karena perlu penyesuaian dengan kondisi konsumen. Namun, saat ini dengan kemajuan media sosial, akses terhadap berbagai hal termasuk obat-obatan keras semakin mudah. Bagaimana hukum mengatur penjualan obat-obatan keras tanpa resep dokter yang dilakukan melalui media sosial? Apa konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat dalam praktik ini?

• Pelindungan Konsumen dalam Platform E-commerce
  7
  Topik
  13
  Post

  W

  Apa saja langkah efektif yang dapat diambil oleh konsumen ketika melakukan transaksi online di luar marketplace untuk memastikan hak-haknya tetap terlindungi?

• Pelindungan Konsumen Terhadap Kejahatan Siber
  3
  Topik
  5
  Post

  

  Penjawab: Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., C.TA., C.Med. dan Olivia Pauline Hartanti, S.H., M.H.
  Lembagaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti*

  Bagaimana pemerintah dapat menangani dan mencegah kebocoran data di masa mendatang?
  = Dalam hal penanganan dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dimasa mendatang, berkaca pada kasus sebelumnya yang sempat ramai di media sosial, sudah seharusnya pemerintah memperkuat keamanan (keamanan ganda), kemudian merekrut lulusan-lulusan terbaik dibidang Informasi dan Teknologi dan menempatkan pada posisi yang tepat dan memperbarui segala sistem keamanan agar tak mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

  Apakah peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat Indonesia?
  = Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber Dan Sandi Negara, pada pasal 2 yang berbunyi:
  “BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.”
  Kemudian dalam menjalankan tugasnya dan menjaga keamanan data-data, BSSN memiliki fungsi melakukan penyusunan kebijakan teknis dibidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, hingga pada pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam urusan keamanan siber.

  Dasar hukum:
  Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber Dan Sandi Negara

• Jasa Pinjaman Online
  3
  Topik
  6
  Post

  

  Penjawab: Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., C.TA., C.Med. dan Olivia Pauline Hartanti, S.H., M.H.
  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Pelita Harapan)

  Bagaimana cara memastikan keamanan data dari pinjaman online tersebut?
  = Untuk memastikan keamanan data dari Pinjaman Online (pinjol) perlu dipastikan perizinan atau legalitas dari pinjol tersebut. Dapat dibuktikan dengan telah diperolehnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan tersebut.

  Keamanan data tersendiri dikembalikan kepada ketegasan pemerintah dalam menjalankan peraturan UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi) yang di dalamnya mengatur akan pertanggungjawaban dari pada si pemberi data (calon debitur) maupun penerima data yang dalam hal ini adalah aplikasi yang memberikan pinjol.

  Apa strategi terbaik untuk menghindari permasalahan semacam ini? Apakah pembuat aplikasi tersebut dapat dikenakan sanksi hukum?
  = Strategi yang terbaik dalam menghindari permasalahan seputar pinjol ini ialah konsumen perlu lebih cermat dalam memilih pinjol dengan melakukan pemeriksaan pada laman resmi OJK di www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx. Selain itu dapat juga membaca review dari konsumen lain yang telah menggunakan jasa tersebut.

  Merujuk pada pasal 27B UU ITE dapat dikenakan ancaman hukuman selama 6 tahun penjara atas tindakan penyebaran informasi pribadi dan utang debitur melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya dan ditekankan pada pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 6 Ayat (2) yang mengatur jika setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh data atau dokumen elektronik lainnya dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling bank sebesar 700 juta rupiah dan Pinjol yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE. Sedangkan UU PDP sendiri telah mengatur di dalam Pasal 65 UU PDP bagi yang memberikan data bukan miliknya dengan sembarangan dapat diancam dengan pidana penjara paling banyak 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp.4 miliar.

  Dasar hukum:
  UU ITE (UU No.11 Tahun 2008; UU No. 19 Tahun 2016; UU No.1 Tahun 2024)
  UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022)

  Sumber referensi:*
  https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-terhindar-dari-pencurian-data-pribadi-oleh-pinjol- lt6347dd485ff42/?page=all
  Putu Bagus Eka Aditya Wiguna dan Made Aditya Pramana Putra “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA”, Jurnal IJCCS.
  https://infokomputer.grid.id/read/123925082/lakukan-ini-untuk-melindungi-data-pribadi-dari-pinjol-ilegal
  https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-pinjol-legal-atau-ilegal

• Kelembagaan (Lembaga Perlindungan Konsumen)
  3
  Topik
  4
  Post

  L

  Pada tahun 2023, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Indonesia menemukan beberapa produk makanan ringan yang dijual di pasaran mengandung bahan berbahaya seperti Rhodamin B dan Formalin, yang diketahui berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam operasi yang dilakukan, BPOM menyita ribuan produk tersebut dari berbagai pasar tradisional dan modern. Selain itu, BPOM juga memberikan sanksi administratif dan rekomendasi untuk penutupan pabrik kepada produsen yang terbukti melanggar aturan.

  Pertanyaan

  Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil oleh BPOM dalam menangani kasus ini? Bagaimana proses hukum terhadap produsen yang terbukti menggunakan bahan berbahaya dalam produknya? Apakah ada kerjasama dengan lembaga lain seperti kepolisian atau kejaksaan dalam proses penegakan hukum? Apakah pemerintah memiliki program edukasi atau sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya bahan kimia berbahaya dalam produk makanan? Jika ya, bagaimana efektivitas program tersebut?
• Klausula Baku
  1
  Topik
  2
  Post

  L

  Penjawab: Rizky Karo Karo, S.H., M.H.
  (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

  Dasar hukum perlindungan konsumen dalam layanan e-commerce diatur dalam 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen); 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

  Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yakni: 1. Penyelenggara PMSE; 2. Pedagang; 3 konsumen. Definisi normatif penyelenggara PMSE diatur dalam Pasal 1 Angka 11 PP PMSE bahwa Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan. Definisi normatif penyelenggara PMSE diatur dalam Pasal 1 Angka 10 PP PMSE bahwa Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE.

  Definisi normatif konsumen diatur dalam Pasal 1 Angka 17 PP PMSE yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  Hubungan hukum antara para pihak dalam e-commerce didasari oleh perjanjian elektronik setelah pedagang, ataupun konsumen melakukan pendaftaran elektronik dengan mengisi data pribadi secara elektronik ke dalam sistem elektronik penyedia e-commerce (Karo Karo & Prasetyo, 2020).

  Penggunaan e-commerce sebagai hasil dari kemajuan teknologi membawa pengaruh yang luas di berbagai sektor, termasuk ranah hukum. Meskipun regulasi e-commerce di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, keabsahannya tetap diikat oleh aturan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh. Perdata), khususnya terkait syarat sahnya perjanjian dalam e-commerce (Hernoko, 2010).

  Berdasarkan Pasal 1320 Kuh. Perdata diatur tentang syarat sahnya perjanjian, yakni: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Selain itu, berdasarkan Pasal 1234 Kuh. Perdata, “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

  Sedangkan pengaturan tentang kontrak elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) junto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) PP 71/2019 kontrak elektronik dianggap sah apabila: 1. terdapat kesepakatan para pihak; 2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. terdapat hal tertentu; dan 4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,. kesusilaan, dan ketertiban umum.

  Syarat dan ketentuan (S&K) yang diberikan baik oleh pemilik platform maupun penjual dalam sistem e-commerce berbentuk klausula baku ataupun perjanjian sepihak. Namun, menurut pendapat saya, konsumen sebagai pembeli memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan 1. Undang-undang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Perdagangan; 3. PP PMSE. S&K tersebut memiliki beberapa fungsi antara lain: 1. Memberikan pengaturan hak dan kewajiban para pihak; 2. Meningkatkan kepercayaan (trust) konsumen; 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

  Dengan demikian menjawab pertanyaan saudari, penyelenggara e-commerce wajib menyusun S&K yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas, misalnya tidak mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

  Apabila terjadi sengketa terhadap S&K tersebut maka berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Konsumen dapat mengadu sengketa konsumen tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia dalam website https://pengaduan.bpkn.go.id/ ataupun datang langsung ke kantor BPKN di Graha BPKN RI Jln. Jambu No.32 RT 05 / RW 02 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat indonesia – 10310 baik didampingi oleh Advokat dengan didasarkan pada Surat Kuasa Khusus ataupun tidak didampingi Advokat.

  Sumber Referensi:
  Hernoko, A. Y. (2010). Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
  Karo Karo, R. P., & Prasetyo, T. (2020). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Nusa Media: Bandung.

  Dasar Hukum:
  Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).
  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).
  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

• Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
  2
  Topik
  4
  Post

  L

  Penjawab: Syauqi Libriawan, S.H.
  (Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya Justice)

  Pada dasarnya, hak dan kewajiban dari seorang pelaku transaksi online sama dengan pelaku usaha pada umumnya. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

  Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sebagai berikut:

  Hak Pelaku Usaha adalah:

  a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

  Sementara Pasal 7 undang-undang yang sama mengatur kewajiban Pelaku Usaha sebagai berikut:

  a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
  c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

  Namun, mengingat pembahasan ini mengenai jual beli secara online, penting bagi Pelaku Usaha Online untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan platform online, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi yang dimaksud diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) mengenai data pribadi spesifik dan data pribadi umum, khususnya mengenai data keuangan dan nama lengkap serta alamat IP.

  Dasar hukum:
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

• Penyelesaian Sengketa
  15
  Topik
  42
  Post

  F

  Pada tanggal 1 Agustus 2024, Andi melakukan pembelian sebuah laptop melalui akun media sosial Instagram yang mengiklankan produk tersebut dengan harga diskon besar. Setelah melakukan komunikasi dengan penjual, Andi mentransfer pembayaran sebesar Rp5.000.000 ke rekening yang diberikan penjual. Penjual menjanjikan pengiriman dalam waktu 3 hari. Namun, setelah 7 hari berlalu, barang yang diterima Andi ternyata berbeda jauh dari deskripsi yang diiklankan, dengan spesifikasi dan kondisi yang jauh di bawah standar. Andi telah mencoba menghubungi penjual berkali-kali melalui pesan langsung dan nomor telepon yang diberikan, namun tidak mendapat tanggapan. Andi kemudian melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, namun belum ada perkembangan. Pertanyaan Andi untuk konsultasi kepada lembaga perlindungan konsumen adalah:

  "Bagaimana langkah-langkah yang harus saya ambil untuk mendapatkan pengembalian dana penuh atau penggantian barang sesuai deskripsi, mengingat saya memiliki bukti pembayaran, komunikasi dengan penjual, dan laporan kepada pihak berwajib yang belum ada tindak lanjutnya?"

• Nasabah Perbankan
  7
  Topik
  12
  Post

  

  Penjawab: Fonnyta Laurenzia Rosiga, S.H., M.Kn.
  (Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember)

  Yang pertama yang harus kita fahami terlebih dahulu adalah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), merupakan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam rangka menciptakan perlindungan yang adil bagi konsumen. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan harkat, martabat konsumen dan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.
  Mengkorelasikan keterkaitan antara UUPK dengan perbankan syariah, dalam hal ini harus menyamakan presepsi terlebih dahulu apakah nasabah pada perbankan syariah merupakan konsumen sebagaimana UUPK dengan peraturan perundang – undangan bidang perbankan syariah. Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 1 angka 16 sampai dengan angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) dijelaskan bahwasannya nasabah terdiri dari 4 macam :

  Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS;

  Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;

  Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;

  Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
  Jenis nasabah tersebut menunjukkan bahwa nasabah merupakan pengguna jasa tetapi norma pada pasal - pasal UUPS tidak menggunakan nomenklatur “konsumen”. Konsep “konsumen” pada bidang perbankan dapat diketahui dari Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mendevinisikan:
  “Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK”
  Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang diatur dalam POJK ini termasuk pada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. OJK selaku Lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan, memiliki konsep Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang mana konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga ini. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
  Selain dari pada peran OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa para pihak diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), terdapat juga lembaga yang memiliki kewenangan yang sama yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mana sesuai dengan Pasal 52 UUPK, BPSK juga memiliki wewenang dalam hal penyelesaian sengketa konsumen. Pada penerapan di atas maka jelas bahwa BPSK juga merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Akan tetapi banyak permasalahan yang terjadi terkait kewenangan menyelesaian sengketa antara BPSK dan LAPS sebagai lembaga yang keduanya memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
  Adapun tugas dan wewenang LAPS SJK adalah sebagai berikut:

  Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan;

  Memberikan konsultasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;

  Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;

  Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;

  Melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional, dan

  Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS SJK.
  Sedangkan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

  Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

  Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

  Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

  Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK;

  Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

  Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

  Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

  Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

  Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

  Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

  Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

  Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

  Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
  Secara garis besar kita dapat diartikan bahwasannya tugas dan wewenang dari BPSK dan LAPS SJK sama-sama berwenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, hanya saja LAPS SJK lebih fokus pada sengketa di sektor jasa keuangan yang kewenangannya lahir berdasarkan Peraturan OJK tetapi tidak dibentuk langsung dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lain hal dengan BPSK yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara general sebagaimana diamanatkan langsung oleh UUPK. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan dan sebagaimana peraturan perundang - undangan mengatur, tetapi adanya LAPS yang lahir berdasarkan Peraturan OJK tidak dapat menghilangkan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen pada perbankan syariah, karena:

  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan langsung pembentukan LAPS, melaikan bedasarkan Peraturan OJK;

  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, bukan lex spesialis dari UUPK.

  Peraturan OJK tidak dapat menghilangkan kewenangan lembaga yang diatur oleh Undang - Undang.

  Merujuk pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mana menyatakan :

  Pasal 70
  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) dan peraturan pelaksanaannya; dan peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan,
  dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

  dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan aturan khusus yang dapat mengesampingkan 6 undang - undang sebagaimana Pasal 70 diatas, tetapi bukan merupakan aturan khusus yang dapat mengesampingkan UUPK yang merupakan dasar kewenangan dari BPSK.