Sebelum menjawab pertanyaan yang saudara ajukan saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai hak dari konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kedua aturan tersebut pada pokoknya adalah Konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Artinya anda selaku konsumen sebelum melakukan pembelian barang dalam hal ini kendaraan bermotor memiliki hak untuk mengetahui secara detail dan pasti mengenai informasi kondisi kendaraan bermotor yang menjadi objek jual-beli tersebut. Termasuk mengenai jumlah odometer atau pengukur jarak tempuh yang telah dilalui oleh kendaraan bermotor tersebut.
Ketersediaan dan kepastian angka odometer kendaraan bermotor tentu menjadi bagian dari informasi yang berhak anda peroleh selaku calon pembeli, sehingga anda dapat mengukur kondisi dan nilai kendaraan bermotor tersebut sebelum disepakati harga jual beli kendaraan bermotor tersebut.
Dalam hal terjadinya dugaan manipulasi angka odometer kendaraan bermotor, Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuka ruang pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen dalam transaksi jual beli tersebut. Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 62. Dalam hal terjadinya dugaan manipulasi angka odometer tersebut sangat erat kaitanya dengan kondisi atas suatu barang yang diperjanjikan atau diperjual belikan, maka pelaku usaha beserta pengurusnya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam norma pasal 62 ayat (1) mengatur “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dalam kasus yang anda tanyakan, kuat dugaan pelaku usaha atau dealer kendaraan bermotor tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;”
Odometer kendaraan bermotor merupakan salah satu elemen informasi mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang wajib diberikan oleh pelaku usaha, dalam hal ini dealer kendaraan bermotor. Sehingga apabila terjadi Tindakan manipulasi keadaan angka odometer baik itu angka meternya direndahkan atau ditinggikan demi untuk menaikan nilai jual kendaraan bermotor tersebut, maka pelaku usaha dapat dituntut secara pidana melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Nama Konsultan:
Jauhar Kurniawan, S.H

Penjawab: Taufiqurochim, S.H.
(Lembaga Bantuan Hukum Surabaya)

@sari-permata. Menjawab pertanyaan saudari, posisi anda sebagai konsumen mempunyai hak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yakni berupa:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dinjanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang da/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainya.

Terhadap kasus yang anda hadapi, maka praktik pemalsuan dokumen atau surat-surat kendaraan yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Kosumen. Sedangkan di sisi lain, apabila anda meyakini bahwa dealer motor selaku pelaku usaha tersebut benar melakukan pemalsuan surat-surat kendaraan motor yang telah anda beli, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 7 huruf f, pihak dealer berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dipergunakan.

Adapun secara teknis bentuk tanggung jawab pelaku usaha secara rinci dapat dilihat dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; ……

Kedua, Selain ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, apabila pihak dealer terlibat dalam memperjualbelikan kendaraan motor dengan dokumen atau surat-surat palsu, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu, maka anda dapat melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Kepolisian dengan sangkaan melanggar tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang akan diberlakukan 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, yang berbunyi:

Pasal 263 KUHP Lama

Barangsiapa menurut membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan. jika ada kemungkinan terjadinya akibat sebagai berikut, maka akan dikenakan sanksi untuk pemalsuan. kerusakan dan hingga 6 tahun penjara; Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 391 UU No. 1/2023

Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk mengguganakan atau meminta orang lain menggunakan seolan-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersbut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp. 2 miliar; Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1).

Pada kesimpulanya, menurut pengaturan hukum yang berlaku, maka bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pihak dealer dalam kasus yang sedang anda hadapi adalah bisa dengan meminta ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan/atau menempuh dengan jalur hukum pelaporan pidana. Namun langkah awal dalam penyelesaian yang anda hadapi, sebaiknya anda menempuh jalur alternatif penyelesaian diluar pengadilan dahulu/cara kekeluargaan. Apabila ternyata dalam penyenyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, anda dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi dari pihak dealer.

Bagi setiap konsumen yang dirugikan menurut Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen, dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Namun perlu diketahui, bahwa dalam asas hukum acara perdata dikenal istilah “actori incumbit onus probatio” yang berarti siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan dalilnya maka harus membuktikan atas adanya hak atau dalil tersebut. Oleh sebab itu apabila anda hendak melakukan gugatan, kami menyarankan sebaiknya anda harus mempersiapkan terlebih dahulu bukti-bukti yang lengkap. Misal, memvaliditasi keaslian dokumen atau surat-surat kendaraan dengan cara meminta pengecekan keaslian dokumen ke Samsat setempat.

Selain itu, anda juga dapat melakukan upaya hukum berupa pelaporan tindak pidana ke pihak kepolisian setempat. Adapun, hal yang perlu anda persiapkan dalam pelaporan tindak pidana adalah menyiapkan bukti permulaan yang cukup, minimal dual alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP, yakni:
a. Keterangn saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa

Meskipun berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa tugas mencari bukti-bukti terkait suatu tindak pidana adalah penyidik bukan pelapor. Namun, agar memudahkan kerja penyidik dalam melaksanakan tugasnya alangkah baiknya anda juga dapat mempersiapkan bukti-bukti pendukung dalam kasus yang sedang anda hadapi. Setelah proses pelaporan selesai dan anda telah mendapatkan nomor laporan polisi, maka anda sebagai pelapor berhak atas informasi perkembangan terkait proses penyelidikan/penyidikan.

Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Penjawab: Moh. Soleh, S.H.,M.H
(Lembaga Bantuan Hukum Surabaya)

Kami dapat asumsikan bahwa anda telah membeli motor bekas di perusahaan tersebut dengan keadaan lengkap beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat tanda Nomor kendaraan (STNK). Apabila perusahaan penjual motor dengan sengaja menjual motor hasil curian, maka anda bisa melaporkan perusaahan tersebut ke pihak Kepolisian dengan tuduhan penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."

Selain itu, anda juga dapat meminta ganti rugi atas penjualan motor hasil curian tersebut dengan menggugat perusahaan penjual di Pengadilan Negeri setempat.

Tetapi jika anda membeli motor bekas tersebut kepada perusahaan tanpa adanya surat-surat kendaraan yang lengkap. Maka anda dan perusahaan penjual justru dapat dipidana dengan pasal 480 KUHP yang berbunyi :
“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

hal ini karena anda harusnya dapat menduga bahwa motor yang dijual tanpa dilengkapi BPKB dan STNK adalah motor hasil curian.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penjawab: Lingga Parama Liofa, S.H.
(Lembaga Bantuan Hukum Surabaya)

Berkaitan dengan praktik penjualan yang menyesatkan dengan tidak etis adalah dua hal yang berbeda. Dalam konteks informasi penjualan yang menyesatkan maka terdapat sebuah informasi yang seharusnya diberikan oleh pihak penjual namun informasi tersebut tidak diberikan oleh penjual baik sebelum maupun sesudah transaksi. Sementara berkaitan dengan tindakan tidak etis yakni berhubungan dengan nilai etik yang dipahami oleh sekolompok masyarakat seperti halnya sopan santun, adab dan tindakan perilaku.

Secara umum, berkaitan dengan informasi terhadap sebuah produk maka berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikategorikan sebagai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, tindakan tersebut untuk memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas juga bagian dari kewajiban pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam setiap penjualan produk maka menjadi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait produk yang dibelinya.

Dalam pertanyaan tersebut, tidak memperinci bentuk tindakan yang menyesatkan sehingga kami akan mengansumsikan dalam dua bentuk tindakan. Pertama, berkaitan dengan tindakan penipuan dan kedua berkaitan dengan tindakan wanprestasi.

Apabila tindakan yang dimaksud tersebut adalah tindak penipuan maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Dalam buku dengan judul Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentar Lengkap Pasal demi Pasal menyatakan bahwa unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yakni meliputi:

membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang; maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri; dan membujuknya itu memakai.
a. nama palsu;
b. tipu muslihat; dan
c. karangan perkataan bohong.

Oleh karena itu, apabila sejak awal tindakan yang dilakukannya dilakukan dengan niat jahat berupa memalsukan sebuah kondisi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu maka tindakan penjualan yang menyesatkan merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Sehingga langkah hukum yang dapat ditempuh yakni melakukan upaya pelaporan di tempat kejadian tindakan tersebut dilakukan.

Selain itu, apabila tindakan penjualan yang menyesatkan tersebut bukan dilandaskan pada niat jahat untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi disebabkan karena tidak terpenuhinya apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikategorikan sebagai tindak wanprestasi. Wanprestasi sendiri telah diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUHPer yang mengatur bahwa:
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Berdasarkan uraian pasal tersebut maka terdapat beberapa unsur dalam tindakan wanprestasi, yakni:

ada perjanjian; ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Atas dasar hal tersebut maka apabila dalam tindakan penjualan yang menyesatkan dimaksud bukan dengan niat jahat untuk mendapatkan sebuah keuntungan maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dilakukan upaya somasi terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa orang tersebut lalai. Apabila telah dilakukan somasi tidak dijalankan isi dari perjanjian maka dapat dilakukan gugatan.

Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.