Penjawab: Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.
(Lembaga Bantuan Hukum Makassar)

Sebelum lebih jauh membahas tentang resiko yang dapat dihadapi konsumen saat transaksi jual beli maka yang harus dipahami lebih dulu adalah mengenai Transaksi Jual beli itu sendiri. Perbuatan Jual-beli diatur dalam pasal 1457 sampai Pasal 1540 KUH Perdata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Kemudian Pasal 1458 KUHPerdata mengatur bahwa: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Jadi walaupun Transaksi jual beli telah terjadi namun tidak serta-merta kepemilikannya pun berpindah, kepemilikan sebuah barang akan berpindah ketika telah terjadi penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 KUHperdata bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616”.

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam jual beli Resiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah “keadaan memaksa” (overmacht, force majeur).

Suatu resiko akan menjadi tanggung jawab konsumen apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460);
“Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.
b. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462).
“Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.
c. Pasal 1505 KUHPerdata “Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli”.

Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Adapun resiko yang akan didapatkan adalah tidak terpenuhinya apa yang menjadi Haknya sebagai konsumen yaitu menerima barang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dijanjikan oleh penjual.

Demikian, semoga dapat membantu.

Penjawab: Taufiqurochim, S.H.
(Lembaga Bantuan Hukum Surabaya)

Sebelum menjawab pertanyaan saudara, terlebih dahulu kami ingin sampaikan bahwa bentuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau mengedarkan sebuah produksi secara spesifik tengah diatur di dalam BAB IV Pasal 8 s/d Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Terhadap bentuk pelanggaran tersebut setidaknya dapat diringkas menjadi dua poin utama, yang pertama adalah produk yang diperjual belikan cacat dan yang kedua produk yang diperjual belikan berbahaya. Adapun yang dimaksud dengan barang cacat berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat keamanan tertentu dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredaranya (Happy Susanto:2008).

Sedangkan kriteria barang yang berbahaya berkenaan dengan penggunaan zat, bahan kimia dan biologi dalam suatu produk yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, apabila pelaku usaha tengan melakukan perbuatan melanggar yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan maka pihak pelaku usaha wajib bertanggungjawab.

Bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, secara perdata lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yakni dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Konsepsi pertanggungjawaban ini dalam tradisi civil law system, seperti Belanda pada kurun waktu kurang lebih 30 tahun sejak 1960-an terdapat dua putusun Hoge Raad.

Putusan pertama adalah Amsterdam v. Jumbo, kasus ini berkaitan tentang peristiwa seorang ibu tengah menggugat produsen botol karena bayi perempuannya tersiram air mendidih yang bocor dari botol yang digunakan oleh bayi tersebut. Hakim memutuskan bahwa Lekkende Kruik terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Pada kasus tersebut, dalam debut sejarah hakim tengah menerapkan prinsip strict liability, kendatipun gugatanya perbuatan melawan hukum (tortius liability).

Kasus kedua adalah peredaran obat tidur merk Halicion, perusahaan Upjhon digugat ganti rugi akibat memasarkan obat rusak (defective). Terhadap dua kasus ini dapat kita pelajari bahwa pada prinsipnya bentuk pertanggungjawaban pelanggaran produk adalah tentang pertanggungjawaban perdata dari produsen untuk mengganti kerugian kepada pihak tertentu. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha apabila melanggar ketentuan yang sudah disayaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat hal tersebut, maka berkaitan dengan pertanyaan saudara, lantas apa kewenangan Pemerintah untuk melakukan tindakan atas persoalan tersebut?

Pada dasarnya tanggung jawaban pemerintah dalam melindungi konsumen sudah diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Dalam ihwal tanggung jawaban tersebut, pemerintah mempunyai dua otoritas pertama, berperan dalam pembinaan dan kedua berperan dalam pengawasan.

Berdasarkan Pasal 29 hayat (4) usaha pembinaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah mencakup beberapa hal diantara adalah: a) menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen; b) mengembangkan lembaga perlindungan swadaya masyarakat; dan c) meningkatkan kwalitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Sedangkan peran pemerintah dalam pengawasan menurut Pasal 30 berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang yang dipasarkan. lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4), apabila ternyata pemerintah menemukan bukti bahwa barang yang diedarkan melanggar peraturan perundang-undangan dan membahayakan konsumen maka pemerintah berwenang mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan pemerintah dalam melindungi konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha juga inheren dengan adanya pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengeketa Konsumen (BPSK).

Lebih lanjut, penindakan pemerintah yang diwakili oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia bahwa apabila terdapat perbuatan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, maka menurut Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan saksi berupa pidana. Adapun bentuk saksi pidana tersebut dapat berbentuk sanksi penjara atau denda dan dapat pula dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan, kewajiban penarikan dan peredarang barang, serta pencabutan izin usaha.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sumber referensi:

Happy Susanto (2008) Has-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia.

Penjawab: Serlly Waileruny
(Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

Tahun 2014 melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pemerintah telah berupaya untuk memberikan kepastian hukum baik bagi produsen ataupun konsumen di Indonesia terkait dengan sertifikasi halal yang ada pada sebuah produk makanan. Adapun kewajiban untuk mencantumkan sertifikat halal termuat dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.
Namun terdapat beberapa pengecualian yang dibuat yaitu pada Pasal 18 yang menyatakan bahwa,

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
a. bangkai;
b. darah;
c. babi; dan/atau
d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.
Terkait dengan bahan yang haram atau tidak halal, berdasarkan Pasal 26 dinyatakan bahwa, Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk. Pada bagian ini dijelaskan lebih lanjut bahwa, “yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.”
Berdasaskan pemaparan di atas telah ada kepastian hukum yang jelas baik bagi produsen dan konsumen di mana bagi adalah wajib bagi semua produsen untuk mencantumkan sertifikat halal pada produk makanan. Namun, bagi produsen yang mengelola produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Hal ini memberikan kemudahan bagi konsumen terutama yang menjalankan kewajiban agamanya untuk mudah memilih produk yang telah bersertifikat halal.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam hal ini adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, yang tugasnya berdasarkan Pasal 49 adalah melakukan pengawasan. Adapun berdasarkan Pasal 50 pengawasan dilakukan terhadap, a) LPH; b) masa berlaku Sertifikat Halal; c) kehalalan Produk; d) pencantuman Label Halal; e) pencantuman keterangan tidak halal; f) pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; g) keberadaan Penyelia Halal; dan/atau h) kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Selain itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari turunan undang-undang a quo, terdapat Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap JPH, yaitu;

Pasal 149
(1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JpH dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku Usaha berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
d. penarikan barang dari peredaran.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap LpH berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. pembekuan operasional.
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.
(6) Dalam hal penetapan denda adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sehingga untuk menjawab “bagaimana jika pemilik usaha kuliner tidak memiliki sertifikasi halal untuk menjamin produk yang mereka jual, sehingga berpotensi menimbulkan risiko berbahaya?”
Bagi pemilik usaha memliki kewajiban untuk mencantumkan sertifikat halal pada produk makanan. Namun, bagi penjual makanan yang mengelola produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Bagi pemilik kuliner yang secara sengaja melakukan penyelenggaraan JPH, terdapat sanksi yang menjerat.

Dasar hukum:
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Penjawab: Hosiana Daniel A. Gultom, S.H., M.H.
(Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

Saat ini dasar hukum sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah sebagian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja). Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP No. 39 Tahun 2021 tentang PBJPH).

Dalam UU No. 33 Tahun 2014 telah dikemukakan bahwa jaminan produk halal diadakan untuk menjalankan ajaran agama, dimana negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Produk yang dinyatakan halal dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah terhadap pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk tersebut. Produk halal merupakan produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 angka 2 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja).

Jaminan kehalalan produk berupa sertifikat diperlukan oleh umat Islam dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kehalalan makanan dan minuman (Pasal 1 angka 5 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja). Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan atas suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh Majelis Ulama Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal (Pasal 1 angka 10 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja). BPJPH dibentuk oleh Pemerintah, fungsinya adalah menyelenggarakan jaminan produk halal dalam bentuk sertifikat (Pasal 1 angka 6 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja).

Produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang memang berasal dari bahan yang diharamkan, dimana produk yang demikian wajib diberikan keterangan tidak halal (Pasal 2 PP No. 39 Tahun 2021 tentang PBJPH). Artinya, pelaku usaha yang memproduksi dan menjual makanan dan minuman, walaupun benar-benar bebas dari bahan non-halal, namun tetap wajib mendapatkan sertifikat halal.

Dalam pertanyaan tidak terdapat keterangan hambatan apa yang dialami oleh pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal. Penjawab menemukan dua kendala yang sering kali dialami pelaku usaha makanan dan minuman di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertama, terkait dengan nomor induk berusaha (NIB) dan izin edar. Kedua, biaya dan prosedur pengurusan sertifikat halal.
NIB merupakan identitas pelaku usaha. Izin edar merupakan persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan dan mutu suatu produk sebelum diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Izin edar wajib tertera pada semua jenis produk yang dikonsumsi langsung oleh konsumen. Fungsinya untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah aman karena telah dikurasi dan diteliti oleh para ahli di lembaga pemerintahan. Keduanya wajib dimiliki oleh pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang membuat, memproduksi, maupun mengimpor makanan.
Pengajuan NIB dilakukan secara daring ke lembaga OSS melalui situs https://oss.go.id/. Persyaratan pengurusan NIB dapat dilihat dalam situs OSS. Pengurusannya tidak dikenakan biaya alias gratis. Adapun lembaga yang berwenang mengeluarkan izin edar makanan dan minuman adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Permohonan izin edar dilakukan secara elektronik ke e-reg.pom.go.id dengan membayar sejumlah biaya sesuai ketetapan. Setelah pelaku usaha makanan dan minuman mendapat NIB dan izin edar, selanjutnya dapat mengurus sertifikat halal ke BPJPH.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, namun hingga saat ini masih banyak pelaku usaha makanan dan minuman kategori UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Guna mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah mengambil dua langkah strategis. Pertama, di tahun 2024 ini Pemerintah mengadakan program sertifikasi halal gratis 2024. Persyaratan pengurusannya terdapat dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022. Pengajuan dilakukan secara daring melalui aplikasi Pusaka SuperApps Kementerian Agama atau melalui sistem informasi halal di ptsp.halal.go.id.

Langkah strategis kedua, Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha kategori UMKM hingga tahun 2026. Hal tersebut dikarenakan hingga pertengahan tahun 2024 ini baru tercapai 4 juta sertifikat dari target 10 juta. Penting diketahui, bagi pelaku usaha kategori UMKM, Pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal dengan mekanisme self declare. Penerbitan sertifikasi halal dengan cara ini tidak dibebankan biaya atau gratis. Self declare adalah sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Penetapan halal akan dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Selain self declare, pemerintah juga menyediakan mekanisme sertifikasi halal regular yakni sertifikasi halal melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sertifikasi halal regular berlaku untuk skala usaha besar, menengah, kecil, dan mikro. Penetapan halal akan dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI, dan Komite Fatwa Produk Halal.
Pelaku usaha makanan dan minuman, khususnya UMKM, harus memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.
Demikian jawaban dari kami, semoga cukup jelas dan bermanfaat.

Dasar hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Referensi:*
https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal
https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-mendaftar-sertifikasi-halal-gratis-2024-lt65f258888be74/
https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-umkm-ditunda-hingga-2026--ini-alasannya-lt66484f0113f64/?page=2