Saat ini, banyak usaha makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal, meskipun bahan yang mereka gunakan benar-benar bebas dari bahan non-halal. Setelah diteliti lebih lanjut, banyak pelaku usaha yang mengaku mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal karena berbagai hambatan. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Bagaimana strategi pemerintah agar proses pengurusan sertifikasi halal menjadi lebih mudah?

Bagaimana jika pemilik usaha kuliner tidak memiliki sertifikasi halal untuk menjamin produk yang mereka jual, sehingga berpotensi menimbulkan risiko berbahaya? Kejadian seperti ini masih sering terjadi pada usaha yang baru dimulai. Apa peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mengatasi masalah ini?