Penjawab: Lingga Parama Liofa, S.H.M,H,
(LBH Surabaya)
Dalam konteks berjalannya aktivitas bisnis, konsumen menduduki peran penting sebagai salah sektor yang dapat menentukan berjalannya suatu usaha. Seringkali, beberapa perusahaan hanya memikirkan bagaimana agar barang dan/ atau poduk yang dipasarkannya dapat diminati oleh konsumen. Selain itu, seringkali perusahaan memasarkan produk yang tidak sesuai denga apa yang diiklankan hanya demi mengejar bagaiman produk dan/ atau barang yang dijual laku. Namun, tidak jarang juga ketika Konsumen merasakan ketidakpuasan akibat dari penggunaan sebuah produk atau barang dan mengajukan kritik serta masukan dianggap sebagi bentuk penghinaan terhadap perusahaan tersebut.
Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 4 huruf d mengatur bahwa memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan. Selain hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, terdapat hak atas informasi yang benar jelas dan jujur atas barang dan/ atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, menjadi hal yang janggal apabila kritik dan saran dianggap sebagai penghinaan.
Dengan adanya potensi permasalahan yang akan muncul antara Konsumen dengan pihak perusahaan yang memproduksi sebuah barang dan/ atau jasa maka penting agar adanya peran pemerintah ditengah permasalahan yang terjadi antara Perusahaan dengan Konsumennya. Peran perlindungan terhadap konsumen yang dapat dilakukan oleh Pemerintah yakni melalui peran Badan Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Dalam hal ini, BPSK telah diletigimasi kewenangannya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional tepatnya pada Pasal 3 Ayat (2) Huruf F yang mengatur bahwa BPKN berwenang untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha. Kewenangan tersebut diperjelas dalam penjelasan pasalnya yang menjelaskan bahwa dari hasil pengaduan tersebut akan dibuat sebuah rekomendasi terkait permasalahan tersebut.
Memang, sifat dari rekomendasi tersebut hanya sekedar untuk meberikan saran kepada para pihak yang bersengkata. Namun, setidaknya dari rekomendasi tersebut dapat digunakan acuan bagi para pihak yang sedang bersengketa untuk mengetahui langkah apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha. Namun, hal yang harus digarisbawahi adalah meskipun seorang konsumen telah selesai menggunakan sebuah produk statusnya tetap sebagai konsumen. Sehingga, bagi setiap konsumen berhak atas pelindungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penjawab: Moh. Soleh, S.H.,M.H
(Lembaga Bantuan Hukum Surabaya)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) lembaga yang memiliki peran dalam Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Dalam Pasal 33 UUPK Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2009 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional disebutkan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
LPKSM yang memenuhi syarat dan diakui oleh pemerintah juga memiliki peran dalam perilndungan konsumen.adapun tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Jo. PP nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah Sebagai berikut :
a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
BPSK memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 8 tahun 1999 Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/mpp/kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu sebagai berikut :
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Lembaga-lembaga diatas merupakan lembaga yang memili tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Sehingga atas permasalahan yang anda sebutkan, anda dapat mengadukan ke 3 lembaga tersebut agar segera ditindak lanjuti.

Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2009 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/mpp/kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan penyelesaian sengketa konsumen.