Selamat datang di Forum Konsumen Cerdas

Penjawab: Dr. Ign.Sumarsono Raharjo, S.H. ,M.Hum.
(Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Sebelum menjawab pertanyaan Saudara secara rinci, kita perlu melihat hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sedangkan kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 yaitu :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Aktivitas e-commerce biasa melalui platform daring yang digunakan untuk memfasilitasi jual beli produk atau layanan melalui internet sehingga tidak diperlukan perjumpaan fisik (seperti Platform: Tokopedia, Shopee, Lazada, dll) memerlukan pencermatan mengenai otentikasi subyek yang membuat transaksi melalui internet; mencermati obyek transaksi yang diperjualbelikan. Meskipun barang yang diperjual belikan dalam transaksi e-commerce telah jelas dispesifikan dan telah dijelaskan secara detail, namun risiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan terjadi. Oleh karena itu, dalam transaksi ini, pihak penjual (Platform Digital) memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan menerima pembayarannya atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.
Langkah yang dapat Saudara lakukan apabila barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi antara lain :

Periksa kebijakan pengembalian dan pengaduan dari toko online dimana Saudara membeli barang tersebut. Kemudian hubungi penjual secara langsung serta jelaskan masalah yang Saudara alami disertai dengan bukti seperti foto atau video. Apabila penjual tidak memberikan solusi yang memuaskan, coba ajukan komplain melalui platform pembelian, di setiap Platform biasanya menjelaskan mengenai mekanisme pengajuan komplain. Gunakan fitur pengaduan yang tersedia di platform e-commerce. Kemudian ikuti prosedur yang diberikan. Selanjutnya apabila pengajuan komplain melalui platform belum mendapat penyelesaian maka Saudara dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat.

Penjawab: Dr. C. Kastowo, S.H., M.Hum.
(Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Sebelum menjawab secara lebih rinci, perlu adanya pemahaman bersama bahwa plagiarisme adalah merupakan istilah teknis dalam Hak Cipta. Plagiarisme secara sederhana dapat diberikan pengertian bahwa seseorang menggunakan karya orang lain yang sebenarnya dilindungi hak cipta, tapa memberikan keterangan yang cukup bahwa karya itu adalah karya orang lain. Oleh karena itu menjadi baik jika memanfaatkan karya orang lain wajib memberikan keterangan yang cukup atau kalau untuk suatu karya tulis, penulis memberikan sitasi yang benar.
Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), memberikan hak kepada pencipta hak ekonomi dan hak moral (pasal 4). Hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk melakukan aktivitas yang memberikan hasil atau manfaat ekonomi, sedangkan hak moral berisikan hak untuk diakui bahwa suatu karya adalah karya seseorang yang memiliki keunikan, oleh karena itu dilarang mengubah atau jika akan dimanfaatkan oleh orang lain harus memberi pengakuan bahwa karya itu karya si pencipta.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UUHC dinyatakan bahwa terdapat berbagai karya di mana penciptanya dilindungi hak cipta. Ketentuan Pasal 40 mencakup antara lain karya pamflet dan karya fotografi sebagai hal yang penciptanya dilindungi hak cipta.
Terkait dengan pertanyaan tentang informasi produk, katalog, foto yang terdaftar di DJKI, jelas karya ini telah tercatat dan dilindungi hak cipta sehingga pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi oleh pihak lain secara ekonomi wajib untuk meminta izin kepada pencipta. Izin menjadi penting karena hak cipta memberikan hak secara hanya kepada pencipta, artinya orang lain dapat saja memanfaatkan dengan syarat memperoleh izin dari pencipta. Pihak lain selain pencipta yang memanfaatkan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pencipta adalah pelanggaran hak cipta.
Sebagai informasi tambahan, bahwa karya dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan sekalipun tidak didaftarkan di DJKI tetap dilindungi hak cipta. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka1 UUHC pada intinya menyatakan bahwa hak cipta itu diperoleh pencipta secara otomatis setelah karya itu dituangkan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu sekalipun karya cipta tidak didaftar, jika ada orang lain yang memanfaatkan secara ekonomi tanpa izin, maka perbuatan tersebut tetap merupakan pelanggaran dan memberikan kedudukan bagi pencipta untuk menuntut haknya.
Terkait dengan pertanyaan yang diajukan, dalam perdagangan secara on-line maka E-commerce Platform sebagai penyedia layanan yang kedudukannya sebagai pemberi fasilitas untuk terjadinya transaksi antara penjual (merchant) dengan pembeli (buyer atau konsumen). Oleh karena itu dalam hal ini posisi e commerce platform adalah sebagai pihak yang memuat informasi di mana informasinya sebagai hal yang melanggar hak cipta. Hal ini tentu berbeda jika E-commerce Platform memfasilitasi adanya perdagangan atas produk yang melanggar hak cipta.
Jika E-commerce Platform memfasilitasi untuk adanya transaksi produk yang melanggar Hak Cipta maka E-commerce Platform harus hati-hati dan mempertimbangkannya. Hal ini terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan perluasan isi muatan pasal 10 dan Pasal 114 (UUHC). Dalam putusan MK tersebut pada intinya bahwa Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dilarang membiarkan adanya penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait pada tempat perdagangan dan/atau pada Platform digital yang dikelolanya.
Dari penjelasan di atas maka dapat dikemukakan bahwa dalam konteks pelanggaran hak cipta (plagiarisme) atas, e commerce dalam hal ini platform digital tidak dapat dikualifikasikan sebagai melakukan pelanggaran hak cipta. Pelaku pelanggaran hak cipta adalah pihak pemilik produk yang memanfaatkan informasi produk, termasuk foto katalog yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) milik orang lain.
Terima kasih

Sumber hukum

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/Puu-XXI/2023

Referensi:
Henry Soelistyo Budi, 2011, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Kanisius, Yogyakarta.

Penjawab: Reinardus Budi Prasetiyo, S.H., M.H.
(Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Peraturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia pada dasarnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ini merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Maksud dari pengertian konsumen yang dilindungi dalam hal ini bukan dalam aspek sebagai konsumen antara melainkan memberikan perlindungan hukum sebagai konsumen akhir. Sebagaimana yang diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, Black’s Law Dictionary pun mendefinisikan bahwa konsumen akhir merupakan setiap orang maupun sekelompok orang yang menggunakan atau memakai barang dan atau jasa untuk digunakan bagi kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga apabila membicarakan mengenai perlindungan konsumen maka hal tersebut merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Lantas mengapa konsumen perlu dilindungi? Perlindungan kepada konsumen dalam hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan posisi/kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha, Dimana pelaku usaha memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi atau lebih kuat dibandingkan konsumen yang berada pada kedudukan yang lemah. Oleh karena itu dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan konsumen ini negara berusaha melakukan intervensi terhadap warga negaranya yang berada dalam posisi lemah tersebut.
Berikut merupakan Hak yang diperoleh konsumen sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :
a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan atas konsumen yang tercantum dalam undang-undang Perlindungan konsumen ini pada dasarnya turut dijadikan dasar bagi perlindungan konsumen dalam kegiatan lainnya terutama dalam aspek transaksi elektronik yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik. Apabila melihat peraturan ini tentunya tidak akan diketemukan istilah “konsumen” di dalamnya dikarenakan istilah “konsumen” ini di definisikan sebagai “Pengguna Sarana Elektronik” yang memiliki pengertian setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan sistem elektronik dan transaksi elektronik di Indonesia. Berikut adalah beberapa hak pengguna sistem elektronik yang diatur dalam PP PSTE:

Hak atas Informasi yang Akurat dan Tidak Menyesatkan:
Pengguna sistem elektronik berhak mendapatkan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan terkait dengan layanan yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Hak atas Keamanan Data Pribadi:
Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi mereka. Penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi pengguna.

Hak untuk Memperoleh Pelayanan yang Optimal:
Pengguna berhak untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari penyelenggara sistem elektronik, termasuk layanan bantuan dan dukungan teknis jika diperlukan.

Hak atas Penghapusan Data Pribadi:
Pengguna berhak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dari sistem elektronik jika data tersebut tidak relevan lagi atau jika pengguna menarik persetujuan yang telah diberikan sebelumnya.

Hak untuk Mendapatkan Perlindungan atas Kerugian:
Pengguna berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan sistem elektronik atau pelanggaran keamanan yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Hak atas Persetujuan Penggunaan Data Pribadi:
Pengguna memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan terkait dengan penggunaan data pribadi mereka oleh penyelenggara sistem elektronik. Setiap penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pengguna, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Hak untuk Mengajukan Keluhan dan Penyelesaian Sengketa:
Pengguna berhak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian sengketa atas masalah yang timbul dalam penggunaan sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan efektif.

Hak atas Pengawasan dan Pengendalian:
Pengguna berhak atas pengawasan dan pengendalian atas penggunaan data pribadi mereka oleh penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara wajib memberikan akses kepada pengguna untuk memeriksa dan memperbaiki data pribadi mereka.

Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pengguna sistem elektronik dan memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian pengaturan atas Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk memberikan kesadaran, pemahaman, kepastian hukum peningkatan terhadap kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen di Indonesia agar dapat memperjuangkan hak-haknya dan sadar akan kedudukannya bahwa konsumen memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan pelaku usaha. Harapannya semakin banyak konsumen yang memahami hak-haknya dan bisa menjadi konsumen yang Cerdas. Terima kasih.

Penjawab: Yolanda Simbolon S.H., M.H.
(Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Platform online saat ini menjadi sarana yang populer di berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan. Tingginya penggunaan platform online juga menimbulkan risiko berupa munculnya kejahatan yang bergeser dari sistem konvensional menuju kejahatan berbasis digital salah satunya adalah penipuan online. Secara normatif, penipuan online merupakan kejahatan yang pengaturannya sama dengan penipuan yang terjadi secara konvensional. Adapun yang menjadi pembeda adalah modus, sarana, dan cara yang digunakan.
Tindak Pidana Penipuan Online
Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan online dapat merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), diatur bahwa “pelaku usaha dilarang untuk menawarkan suatu barang secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut tersedia atau dalam keadaan baik”. Bagi pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan tersebut maka dapat diancam pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum dua miliar rupiah.
Selain merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, penipuan online juga dapat dipersamakan dengan penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang masih berlaku saat ini. Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.
Pelaku penipuan online dapat dikenakan Pasal ini apabila memenuhi unsur-unsur diantaranya:
a. Terdapat maksud memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
b. Dilakukan dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan; dan
c. Mendorong orang lain untuk memberikan barang atau menghapus piutang.
Lebih lanjut dalam Pasal 378 KUHP disebutkan bahwa pelaku tindak pidana penipuan dapat dikenakan pidana penjara maksimum empat tahun.
Selain merujuk pada KUHP, tindak pidana penipuan online juga dapat merujuk pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Adapun delik pidana yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini berbeda dengan delik pidana terkait penyebaran berita bohong. Konteks informasi atau pemberitahuan bohong yang dimaksud berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Bagi pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara maksimum enam tahun dan/atau denda maksimum satu miliar rupiah.
Tiga ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, KUHP dan UU ITE tersebut memang mengatur mengenai penipuan namun dengan unsur-unsur yang berbeda. Meskipun demikian, ketiga ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dakwaan alternatif sehingga masing-masing dapat dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Tentu kasus yang satu berbeda dengan kasus yang lainnya, namun secara garis besar penipuan online dapat dikenakan satu dari antara tiga ketentuan tersebut.
Upaya Terhindar dari Penipuan Online
Dalam maraknya penipuan online, konsumen seringkali ada pada posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, konsumen perlu untuk mendapatkan pelindungan hukum. Salah satunya konsumen berhak untuk terhindar dari adanya kerugian akibat pelaku usaha yang melakukan penipuan. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuat platform yang membantu konsumen terhindar dari penipuan online. Melalui laman https://cekrekening.id/, Konsumen dapat terlebih dahulu melakukan pengecekan rekening dan nomor hp pelaku usaha sebelum melakukan transaksi, dengan cara sebagai berikut.

Pengecekan Rekening Pelaku Usaha
• Kunjungi laman https://cekrekening.id/
• Klik icon CEKREKENING.ID
• Pilih Cek Sekarang
• Masukan Nomor Rekening atau E-Wallet Pelaku Usaha
• Apabila muncul hasil Rekening atau E-Wallet mencurigakan, maka pilih Laporkan Rekening tersebut melalui menu yang tersedia. Pengecekan Nomor Seluler Pelaku Usaha
• Kunjungi laman https://cekrekening.id/
• Klik icon ADUANNOMOR.ID
• Pilih Cek Nomor Seluler
• Masukan nomor seluler pelaku usaha
• Apabila muncul nomor seluler mencurigakan, maka Laporkan Nomor Seluler tersebut melalui menu yang tersedia.

Demikian penjelasan dari kami atas pertanyaan Saudara, semoga dapat bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

Peran Iklan dalam Memberikan Informasi kepada Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Iklan atau promosi adalah cara bagi konsumen untuk mengetahui barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau pengiklan. Konsumen pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan memilih. Hak ini dilindungi oleh Pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana ditegaskan bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Pada saat yang sama, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tertentu.

Pelaku usaha biasanya menggunakan promosi sebagai bentuk informasi dan komunikasi nonpersonal yang didanai dan bersifat persuasif, mengenai produk-produk (barang, jasa, dan gagasan) dari sponsor yang teridentifikasi, disampaikan melalui berbagai macam media.
Konsumen yang berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dijabarkan sebagai:
a. setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk tujuan tertentu;
b. setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dalam membuat barang atau jasa lain yang akan diperdagangkan (tujuan komersial); dan
c. setiap individu yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Ketentuan-ketentuan di atas mengharuskan para pelaku usaha untuk menciptakan perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat diproses dan dijual sesuai dengan aturan hukum. Itulah sebabnya, Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha, pertama, berkewajiban untuk melakukan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan, kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Regulasi dan Pertanggungjawaban dalam Promosi Produk oleh Influencer

Dalam konteks promosi, Pasal 8 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang “pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.” Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab pengiklan atau pihak yang mempromosikan produk, seperti content creator, KOL, atau influencer, meskipun tidak spesifik istilahnya. Dalam hal ini, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, dan/atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut memenuhi kualifikasi/kriteria tertentu. Walaupun Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyebut content creator, KOL, atau influencer secara spesifik, namun undang-undang ini mendefinisikan pelaku usaha sebagai “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Artinya, sepanjang content creator, KOL, atau influencer melakukan kegiatan usaha berupa promosi melalui akunnya masing-masing, maka mereka dikategorikan sebagai pelaku usaha yang tunduk pada larangan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, content creator, KOL, atau influencer sesungguhnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi atas produk dan/atau jasa yang akan mereka tawarkan, termasuk product liability (tanggung jawab produk) dan professional liability (tanggung jawab profesional).

Jika konsumen dirugikan akibat informasi yang diberikan saat promosi, mereka berhak menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas ketidaklengkapan informasi tersebut. Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab. Dalam hal ini, pelaku usaha yang dimaksud mencakup content creator, KOL, atau influencer karena mereka berperan sebagai pelaku usaha periklanan. Mengenai pertanggungjawaban ini juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan jika informasi palsu menyebabkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain harus diganti oleh pelaku yang bersalah.
Namun demikian, sebagai catatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh content creator, KOL, atau influencer yang melakukan promosi.

Hal ini dikarenakan undang-undang belum secara spesifik menyebut istilah-istilah tersebut sehingga diperlukan progresivitas hakim/penegak hukum dalam memahami content creator, KOL, atau influencer sebagai pelaku usaha. Dalam skema promosi ini. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab hukum atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan keterangan promosinya juga dapat dibebankan kepada pelaku usaha penjual produk dan/atau jasa tersebut, serta sebagai pihak pengiklan yang memanfaatkan content creator, KOL, atau influencer untuk mempromosikan produknya.