Penjawab: Sahid Hadi, S.H., M.H.
(Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia)

Dalam kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan dalam bentuk perdagangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019), perdagangan merujuk pada kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri, termasuk melampaui batas wilayah negara, dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Berdasarkan pertanyaan Anda, dapat dikatakan bahwa objek perdagangannya adalah sepatu.

Dalam transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik ini, toko tempat Anda membeli sepatu dapat disebut sebagai pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik menurut Pasal 1 angka 7 PP 80/2019, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. Anda selaku pembeli dikategorikan sebagai konsumen, yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan apa yang Anda sebut platform tempat pelaku usaha menjual dan mempromosikan barangnya (baca: platform e-commerce), PP 80/2019 mengkategorikan platform yang dimaksud sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), yaitu pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

Berdasarkan status para pihak tersebut di atas, terlihat jelas perbedaan objek usaha antara pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dengan pelaku usaha PPMSE. Merefleksikan pertanyaan Anda, maka sepatu yang dijual dapat kita sebut sebagai objek usaha dari pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik, bukan pelaku usaha PPMSE.

Berkaitan dengan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik, Pasal 8 ayat (1) huruf f UU 8/1999 melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa. Maka dari itu, beberapa prinsip penting ditekankan dalam perdagangan melalui sistem elektronik berdasarkan Pasal 3 PP 80/2019. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam transaksi melalui sistem elektronik, serta membangun kepercayaan antara para pihak yang terlibat.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

Prinsip itikad baik; prinsip kehati-hatian; transparansi; keterpercayaan; Akuntabilitas; dan Keseimbangan.

Berikut penjelasan untuk masing-masing prinsip tersebut di atas. Pertama, prinsip itikad baik menetapkan bahwa pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan melalui sistem elektronik wajib mengimplementasikan itikad baik. Pelanggaran atas asas ini berakibat pada batalnya kesepakatan di antara para pihak. Kedua, prinsip kehati-hatian menetapkan bahwa pelaku usaha dan konsumen wajib bersikap hati-hati dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Segala informasi elektronik yang berkaitan dengan pelaku usaha, konsumen, barang, dan/atau jasa yang menjadi objek perdagangan wajib dipahami dengan baik.

Ketiga, prinsip transparansi. Prinsip ini menetapkan bahwa pelaku usaha dan konsumen wajib menyampaikan segala informasi elektronik sehubungan dengan pelaku usaha, konsumen, barang dan/atau jasa yang menjadi objek perdagangan secara transparan. Keempat, prinsip akuntabilitas dipahami bahwa kepatuhan para pelaku usaha dan konsumen terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Kelima, prinsip keseimbangan yang menetapkan bahwa pelaku usaha dan konsumen harus sama-sama memiliki semangat untuk saling menguntungkan dan bukan merugikan salah satu pihak dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman, adil, dan terpercaya, serta melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam perdagangan elektronik. Dengan demikian, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik semestinya menyampaikan spesifikasi barang dan/atau jasa yang ia jual melalui PPMSE berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini, kewajiban untuk menyampaikan spesifikasi produk secara tepat dan akurat melekat pada pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik, bukan pada platform e-commerce sebagai PPMSE.

Lantas, apa saja kewajiban PPMSE dalam perdagangan melalui sistem elektronik?
Di antara kewajiban-kewajiban PPMSE, Pasal 22 PP 80/2019 menetapkan bahwa PPMSE bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Penjelasan Pasal 22 ayat (1) PP 80/2019 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konten informasi elektronik ilegal meliputi konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 23 PP 80/2019, maka apa yang dimaksud informasi ilegal meliputi konteks penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelola PPMSE sehingga informasi palsu mengenai suatu barang dan/atau jasa menjadi termasuk di dalamnya.

OIeh karena itu, PPMSE dilekati kewajiban untuk menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat atas keberadaan konten informasi elektronik ilegal dan/atau penyalahgunaan ruang pada sistem informasi yang dikelolanya. Pasal 23 PP 80/2019 juga mengatur bahwa PPMSE memiliki kewajiban untuk menjaga sistem elektroniknya aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun keterpercayaan publik terhadap sistem yang diselenggarakan. Dalam hal ini, kewajiban PPMSE dalam hal kemungkinan adanya informasi produk yang tidak tepat dan/atau akurat berada dalam konteks penyediaan pengamanan sistem elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan pemulihan atas kerugian yang diderita konsumen karena informasi produk yang tidak tepat dan/atau akurat.

Bagaimana jika platform e-commerce terbukti gagal melaksanakan kewajiban tersebut? Apabila penyelenggara sarana perantara (platform e-commerce) gagal memenuhi kewajiban mereka dan tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen, mereka dapat dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan bersifat administratif dan diberlakukan oleh Menteri.Pasal 80 ayat (2) PP 80/2019 mengatur sanksi administratif yang lebih spesifik untuk PPMSE yang gagal merealisasikan kewajibannya. Sanksi tersebut dapat berupa:

peringatan tertulis; dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan; dimasukkan dalam daftar hitam; pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau pencabutan izin usaha.

Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggara platform e-commerce mematuhi aturan yang berlaku dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemberlakuan sanksi juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi konsumen dan pelaku usaha terkait kepatuhan platform terhadap standar hukum yang berlaku.

Penjawab: Dzaki Jenevoa Kartika
(Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia)

Penjualan obat keras tanpa resep dokter yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia.

Obat pada dasarnya terbagi menjadi obat dengan resep dan obat tanpa resep. Kategori obat dengan resep mencakup obat keras, narkotika, dan psikotropika. Berdasarkan UU Kesehatan 2023, obat-obat ini diberikan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti obat keras tidak dapat dibeli tanpa resep dokter. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Kepmenkes 02396/1986 yang menyatakan bahwa:
Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.

Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat “Harus dengan resep dokter” yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.
Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar.
Namun, berdasarkan UU Kesehatan 2023 Pasal 320 ayat (5), "Selain Obat bebas dan Obat bebas terbatas, Obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hal ini diperjelas di Pasal 2 Permenkes 919/1993 yang mengatur bahwa obat tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Pengobatan sendiri dengan obat tersebut tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
Penggunaannya tidak memerlukan cara dan/atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Obat tersebut memiliki rasio khasiat dan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Jika melanggar peraturan, UU Kesehatan 2023 mengatur bahwa produksi atau peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar (Pasal 435). Selain itu, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dapat dikenakan denda hingga Rp200 juta, dan jika terkait dengan obat keras, pelaku dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp500 juta (Pasal 436).

Selain itu, UU Perlindungan Konsumen 1999 mengatur dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar sesuai dengan Pasal 62.

Konsekuensi Hukum

Pidana Penjara dan Denda: Pelaku yang terbukti menjual obat keras tanpa resep dokter dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksi Administratif: Selain pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, penutupan tempat usaha, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerugian Materiil dan Imateriil: Pelaku juga dapat dituntut oleh konsumen yang dirugikan untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil yang diakibatkan oleh penjualan obat keras tanpa resep.

Sehingga, penjualan obat keras hanya dibolehkan dengan resep dokter karena obat jenis ini memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan risiko kesehatan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti UU Kesehatan 2023 dan Kepmenkes 02396/1986, obat keras termasuk narkotika dan psikotropika hanya bisa diberikan oleh apoteker atas resep dokter. Penjualan obat keras tanpa resep, apalagi melalui media sosial, melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berat, termasuk pidana penjara, denda, serta sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen 1999.

Penjawab: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

**Dasar hukum yang berlaku terkait keselamatan berlalu linta dan perlindungan konsumen yakni:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)**

Pelaku usaha travel memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan transportasi yang aman, sesuai dengan prosedur keselamatan. Konsumen dalam hal ini penumpang memiliki hubungan hukum dengan pelaku usaha pada saat penumpang telah membeli tiket. Apabila konsumen atau penumpang mengalami kecelakaan, maka pelaku usaha travel memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya pengobatan hingga penumpang pulih.

Adapun kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kmpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) UU LLAJ “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang”. Pasal 192 ayat (2) UU LLAJ “Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan”.

Penjawab: Yolanda Simbolon, S.H.,M.H.
(Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Saat ini marketplace merupakan platform yang paling sering digunakan konsumen untuk melakukan pembelian barang. Marketplace berfungsi sebagai perantara untuk memfasilitasi transaksi jual-beli secara online. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli secara online yaitu meliputi penjual, pembeli dan marketplace sebagai intermediary platform.
Transaksi melalui marketplace terbilang lebih aman karena di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan secara langsung. Para pedagang yang menjual barang melalui marketplace tunduk pada PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berbeda halnya dengan transaksi jual-beli secara online yang dilakukan di luar Marketplace. Konsumen perlu mengupayakan secara mandiri agar transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang aman.
Upaya Terhindar dari Penipuan Online
Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuat platform yang membantu konsumen terhindar dari penipuan online. Melalui laman https://cekrekening.id/, Konsumen dapat terlebih dahulu melakukan pengecekan rekening dan nomor hp pelaku usaha sebelum melakukan transaksi, dengan cara sebagai berikut.

Pengecekan Rekening Pelaku Usaha
• Kunjungi laman https://cekrekening.id/
• Klik icon CEKREKENING.ID
• Pilih Cek Sekarang
• Masukan Nomor Rekening atau E-Wallet Pelaku Usaha
• Apabila muncul hasil Rekening atau E-Wallet mencurigakan, maka pilih Laporkan Rekening tersebut melalui menu yang tersedia. Pengecekan Nomor Seluler Pelaku Usaha
• Kunjungi laman https://cekrekening.id/
• Klik icon ADUANNOMOR.ID
• Pilih Cek Nomor Seluler
• Masukan nomor seluler pelaku usaha
• Apabila muncul nomor seluler mencurigakan, maka Laporkan Nomor Seluler tersebut melalui menu yang tersedia.

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
Pada Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), diatur bahwa “pelaku usaha dilarang untuk menawarkan suatu barang secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut tersedia atau dalam keadaan baik”. Bagi pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan tersebut maka dapat diancam pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum dua miliar rupiah.
Selain merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, penipuan online juga dapat merujuk pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Adapun delik pidana yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Bagi pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara maksimum enam tahun dan/atau denda maksimum satu miliar rupiah.
Demikian penjelasan dari kami atas pertanyaan Saudara, semoga dapat bermanfaat.

Referensi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Penjawab: Fonnyta Laurenzia Rosiga, S.H., M.Kn.
(Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember)

Yang pertama yang harus kita fahami terlebih dahulu adalah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), merupakan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam rangka menciptakan perlindungan yang adil bagi konsumen. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan harkat, martabat konsumen dan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.
Mengkorelasikan keterkaitan antara UUPK dengan perbankan syariah, dalam hal ini harus menyamakan presepsi terlebih dahulu apakah nasabah pada perbankan syariah merupakan konsumen sebagaimana UUPK dengan peraturan perundang – undangan bidang perbankan syariah. Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 1 angka 16 sampai dengan angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) dijelaskan bahwasannya nasabah terdiri dari 4 macam :

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS;

Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;

Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;

Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
Jenis nasabah tersebut menunjukkan bahwa nasabah merupakan pengguna jasa tetapi norma pada pasal - pasal UUPS tidak menggunakan nomenklatur “konsumen”. Konsep “konsumen” pada bidang perbankan dapat diketahui dari Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mendevinisikan:
“Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK”
Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang diatur dalam POJK ini termasuk pada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. OJK selaku Lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan, memiliki konsep Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang mana konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga ini. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Selain dari pada peran OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa para pihak diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), terdapat juga lembaga yang memiliki kewenangan yang sama yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mana sesuai dengan Pasal 52 UUPK, BPSK juga memiliki wewenang dalam hal penyelesaian sengketa konsumen. Pada penerapan di atas maka jelas bahwa BPSK juga merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Akan tetapi banyak permasalahan yang terjadi terkait kewenangan menyelesaian sengketa antara BPSK dan LAPS sebagai lembaga yang keduanya memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
Adapun tugas dan wewenang LAPS SJK adalah sebagai berikut:

Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan;

Memberikan konsultasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;

Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;

Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;

Melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional, dan

Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS SJK.
Sedangkan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK;

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Secara garis besar kita dapat diartikan bahwasannya tugas dan wewenang dari BPSK dan LAPS SJK sama-sama berwenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, hanya saja LAPS SJK lebih fokus pada sengketa di sektor jasa keuangan yang kewenangannya lahir berdasarkan Peraturan OJK tetapi tidak dibentuk langsung dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lain hal dengan BPSK yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara general sebagaimana diamanatkan langsung oleh UUPK. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan dan sebagaimana peraturan perundang - undangan mengatur, tetapi adanya LAPS yang lahir berdasarkan Peraturan OJK tidak dapat menghilangkan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen pada perbankan syariah, karena:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan langsung pembentukan LAPS, melaikan bedasarkan Peraturan OJK;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, bukan lex spesialis dari UUPK.

Peraturan OJK tidak dapat menghilangkan kewenangan lembaga yang diatur oleh Undang - Undang.

Merujuk pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mana menyatakan :

Pasal 70
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan pelaksanaannya; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) dan peraturan pelaksanaannya; dan peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan aturan khusus yang dapat mengesampingkan 6 undang - undang sebagaimana Pasal 70 diatas, tetapi bukan merupakan aturan khusus yang dapat mengesampingkan UUPK yang merupakan dasar kewenangan dari BPSK.