Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Transaksi Online

Task force umk

Selama ini, yang umum ditanyakan adalah tentang pelindungan konsumen dalam transaksi online, namun pelaku usaha juga memiliki hak untuk dilindungi. Saya ingin menanyakan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, serta bagaimana perlindungan mereka diatur oleh peraturan yang berlaku?

LBH Soratice

Penjawab: Syauqi Libriawan, S.H.
(Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya Justice)

Pada dasarnya, hak dan kewajiban dari seorang pelaku transaksi online sama dengan pelaku usaha pada umumnya. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sebagai berikut:

Hak Pelaku Usaha adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara Pasal 7 undang-undang yang sama mengatur kewajiban Pelaku Usaha sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Namun, mengingat pembahasan ini mengenai jual beli secara online, penting bagi Pelaku Usaha Online untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan platform online, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi yang dimaksud diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) mengenai data pribadi spesifik dan data pribadi umum, khususnya mengenai data keuangan dan nama lengkap serta alamat IP.

Dasar hukum:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.