Duka itu masih ada. Membekas. Membuat ceruk yang curam di dalam ingatan. Padahal empat tahun sudah berlalu, tapi jiwa masih saja tersandera. Mungkin karena badai yang datang kala itu terlalu bertubi-tubi, melihat nyawa diregang dalam kedipan mata.

Menyesal dan marah, itu yang dirasakan oleh Fransisca Fistanio. Di penghujung kariernya, dia terbenam dalam penyesalan. Dia dipaksa menyaksikan ayahnya menghembuskan nafas terakhir dalam situasi menyedihkan setelah terserang virus mematikan, Covid-19 pada 2020 silam.

Kepergian itu merusak hampir setengah hidupnya. Ketidakberdayaan Sisca kala itu membuat dirinya pasrah. Dia terpaksa menyetop pengobatan ayahnya di salah satu rumah sakit karena terkendala biaya. Hampir seluruh dana yang dikumpulkan untuk masa tua terparkir di sebuah lembaga keuangan bernama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta sejak 2019 lalu.

“Lalu saya bilang sama dokternya bahwa kita sudah enggak sanggup, jadi dicabut saja alat-alat semua karena biaya sehari berkisar 15 sampai 20 juta. Saat itu sudah habis 200 juta lebih. Akhirnya karena memang saya sudah enggak punya uang, papa meninggal dengan kondisi gitu,” ucap Sisca sedih.

Baca Juga:

Bukan tanpa perjuangan, sebelum ayahnya menghembuskan nafas terakhir Sisca sudah berupaya untuk menarik sedikit dana miliknya di KSP Indosurya demi pengobatan sang ayah. Namun siapa nyana, permintaan tersebut tak kunjung dikabulkan.

Cobaan rupanya tak berhenti sampai di sana. Tak lama setelah kepergian ayahnya, musibah lain pun datang. Buah hatinya mengalami kecelakaan. Kedua tangan dan sebelah kaki sang anak mengalami patah tulang. Sisca pun memaksa fisik dan pikirannya bergerilya untuk kesembuhan anaknya dengan biaya yang sangat besar, sampai ia menjual aset yang dimilikinya.

Setelah sang buah hati pulih, Sisca pun terpaksa mengambil keputusan yang cukup ekstrim, yakni menghentikan studi sang anak yang sudah menginjak semester 6. Pilihan itu dia lakukan karena keterbatasan biaya.

“Karena kecelakaan kaki patah, tangan patah, anak saya tidak bisa kuliah dan cuti setengah tahun. Tapi karena hidup butuh uang, untuk teraphy saya sampai jual mobil. Akhirnya ketika dia pulih, saya sudah tidak sanggup bayar kuliah, saat itu sudah semester enam. Makanya benar itu pula yang buat saya berjuang mati-matian untuk memperjuangkan hak saya di KSP Indosurya,” kisahnya.

Fransisca Fistanio, salah satu korban KSP Indosurya Cipta. Ibu tunggal yang sempat alami gangguan mental hingga akhirnya memilih berdamai dengan kenyataan pahit yang dialaminya. Foto: Istimewa

Sebagai single parent, rangkaian peristiwa yang datang dalam rentang waktu singkat memukul kesehatan mentalnya. Beberapa tahun setelah mencoba bertahan, Sisca akhirnya tumbang. Dia stres dan depresi, kerap berteriak-teriak kemudian menangis, hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. “Anak saya pikir, saya sudah gila. Tapi saya tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Saya akhirnya berusaha legowo, meskipun pasti tidak bisa ikhlas.”

Tak ingin terus terjerumus dan kian merusak psikisnya, Sisca bangkit. Dia mulai me-manage hidupnya, belajar untuk tidak mengingat peristiwa menyakitkan. Setelah semua yang terjadi pada hidupnya, saat ini Sisca hanya memiliki semangat dan terus fokus memperjuangkan haknya.

KSP Indosurya dan Indosurya Life

Dalam pengakuannya kepada Hukumonline, Sisca tak pernah tahu bahwa Indosurya adalah sebuah koperasi. Pemahaman yang dia dapatkan di awal bergabung, KSP Indosurya merupakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan imbal modal yang cukup masuk akal. Dia memilih menanamkan hampir seluruh uang simpanan miliknya untuk menyiapkan masa tuanya.

Dia juga mengaku sebagian besar nasabah yang tergabung dalam KSP Indosurya adalah para pensiunan dan lansia jelang akhir karier. Apalagi sebagai orang tua tunggal, Sisca berfikir bahwa imbal modal di KSP Indosurya bisa sedikit membantu kebutuhannya di masa pensiun.

“Kami-kami (nasabah) ini sudah memasuki usia pensiun, hampir pensiun, kita berpikir investasi uang ke sana dengan suku bunga lumayan bisa membantu kehidupan sehari-hari,” aku Sisca.

Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh salah satu korban KSP Indosurya bernama Christian Tunggal. Dia mulai bergabung dengan KSP Indosurya sejak 2017 silam, dan baru mengetahui bahwa Indosurya berbentuk koperasi saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal itu cukup mengejutkan Christian. Tiga tahun bergabung bersama KSP Indosurya, dirinya tidak pernah diberikan kartu anggota koperasi, tidak pernah dilibatkan dalam rapat koperasi.

“Setahu kita, kita menaruh uang di situ bukan karena koperasi, tapi deposito karena bentuknya deposito. Ada bank-nya juga. Dia punya bank karena ada buku Tabungan. Baru belakangan sejak bermasalah, lalu mau bagi-bagikan kartu anggota. Setiap nasabah yang mau terima cicilan harus mau jadi anggota,” jelas Christian.

Para korban KSP Indosurya Cipta menuntut keadilan. Foto: Istimewa

Christian juga mengaku penetapan suku bunga KSP Indosurya juga tidak berlebihan. Pada saat itu, suku bunga yang ditawarkan KSP Indosurya tidak jauh berbeda dengan bunga obligasi yang berada pada angka 8 hingga 9 persen. “Hanya selisih 1-2 persen saja.”

Mengacu laman resmi Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi Indosurya secara legal berdiri berdasarkan nomor badan hukum pendirian 430/BH/XII.1/-1.829.31/XI/2012 pada tanggal 5 November 2012. Pemilik KSP Indosurya Henry Surya, saat ini sudah divonis 18 tahun penjara dan denda senilai Rp15 miliar oleh Mahkamah Agung (MA) atas kasus penggelapan dana nasabah. Pada tingkat banding, majelis memutus bebas Henry Surya dengan pertimbangan sengketa merupakan ranah perdata.

Selain membangun bisnis koperasi, Henry Surya turut melebarkan sayapnya ke bisnis asuransi yakni PT Asuransi Jiwa Prolife. Namun perusahaan ini mulai bermasalah pada saat yang bersamaan dengan kolapsnya KSP Indosurya di Februari 2020. Kerugian yang dialami nasabah KSP Indosurya tak tanggung-tanggung mencapai Rp16 triliun, ini belum terhitung dari total kerugian Indosurya Life yang nilainya berkisar Rp500 miliar.

Salah satu korban asuransi Indosurya Life, yang biasa dipanggil Bu Joger menceritakan awal mula mengenali Indosurya Life. Bermodal rasa percaya kepada salah satu direksi ISL, Bu Joger akhirnya memilih ISL. Dana yang ditanamkan pada ISL cukup besar, bernilai ratusan miliar. Ditambah saat itu ISL disebut-sebut sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelum memilih ISL, Pak Joger selaku suami mengaku menaruh firasat yang kurang baik. Namun berkat rasa percaya yang tinggi kepada seorang direksi ISL yang selama ini menjadi orang kepercayaannya, akhirnya Pak Joger memutuskan menaruh uang di sana. Pak Joger membantah jika imbal balik adalah alasan di balik dirinya bergabung ke ISL. Karena berdasarkan pengakuannya, dia banyak berinvestasi di luar negeri dengan imbal balik yang lebih besar.

“Saat itu saya punya firasat kurang baik. Tapi saya ini percaya sistem karena uang saya yang ada di luar aman-aman saja. Gak ngerti kenapa di sini jadi begini. Di Indonesia kayak apa orang mengurus uang,” ucap pria asal Bali ini.

Saat awal-awal ISL mulai kolaps, Pak Joger mengaku diberikan tawaran berupa sebidang tanah di daerah Bogor oleh ISL untuk menutupi gagal bayar. Namun Pak Joger menolak. Selain tanah tersebut disinyalir bermasalah, dia khawatir nasabah pemegang polis yang lain tidak akan mendapatkan ganti rugi.

Beberapa kali dia bersama beberapa korban ISL lainnya melakukan audiensi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Keuangan (Menkeu) dan beberapa pihak terkait, namun hingga kini belum ada hasil yang memuaskan.

Harapan dan Pasrah

Christian menambahkan pihaknya yang tergabung dalam aliansi korban Indosurya menaruh harapan setelah putusan tingkat kasasi. Salah satu hal penting dari putusan tersebut adalah pengembalian dana nasabah. Namun satu tahun berlalu setelah putusan inkrah, Christian mengaku belum mendapatkan kejelasan kapan aset-aset milik Henry Surya akan dibagikan kepada para korban.

Bahkan jauh sebelum putusan tersebut dibacakan, Christian mengaku pihaknya sudah mengupayakan ke berbagai pihak seperti melakukan audiensi bersama Kementerian Koperasi dan UMKM dan melakukan demo. Tapi baginya hal itu seperti membuang waktu. Karena hingga kini, tak ada kepastian hukum yang didapat nasabah KSP Indosurya.

“Jadi sepertinya membuang-buang waktu, habiskan waktu. Semestinya uang kembali. Belum lagi anggota KSP Indosurya itu banyak yang lansia, bahkan ada yang sudah sakit, meninggal,” keluhnya.

Selain itu demi menjaga psikisnya, Christian mengaku tidak mau terlalu larut memikirkan kerugiannya di KSP Indosurya. Meski ia tak menampik bahwa ketidakjelasan kasus KSP Indosurya ini membuat hidupnya terganggu. Dia juga merasakan dampak yang cukup dahsyat, namun berupaya me-manage mentalnya agar tidak mengalami stres.

Demikian pula dengan Sisca. Wanita yang mengabdikan hidupnya bekerja di NGO ini mengapresiasi putusan MA dan juga respons beberapa Kementerian seperti Kemenkopolhukam dan juga Kemenkop yang sudah memberikan waktu untuk mengadukan keluh kesah. Namun baginya pemenuhan keadilan bagi nasabah tidak hanya cukup pada vonis penjara Henry Surya dan juga audiensi. Yang dibutuhkan korban adalah realisasi pengembalian dana yang sudah mandek selama bertahun-tahun.

“Tujuan kita bukan cuma penjarakan owner, tapi uang kita balik karena kita harus memperjuangkan hidup yang sebagian besar lansia,” tuturnya penuh harap.

Efektivitas Pengawasan

Selaku kuasa hukum dari 60 korban ISL, Bunga Meisa Rouly Siagian, mengaku sedikit kecewa terkait pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Dirinya menilai OJK belum maksimal dalam menangani bahkan mencegah kasus serupa terulang kembali. OJK berupaya ‘memadamkan kebakaran’ yang terjadi, tapi nyatanya api tak kunjung padam.

“Itu yang sebenarnya kita sayangkan, apakah mau kita terus suarakan? Tapi bagaimana peran OJK? Keys terhadap kasus yang serupa itu sudah bermunculan dan tindakan dari pemerintah ini mungkin diwakili oleh OJK kita rasa belum terlalu maksimal,” sesalnya.

Bunga Meisa Rouly Siagian, kuasa hukum nasabah Indosurya Life. Foto: RES

Dalam pertemuan November tahun lalu, OJK resmi mencabut izin ISL dan diwajibkan mengembalikan dana nasabah pemegang polis senilai Rp500 miliar. Bunga meyakini, putusan tersebut tidak dikeluarkan OJK secara asal jika tidak terjadi fraud. Namun disayangkan putusan tersebut terlihat seperti formalitas. Karena setelah memberikan waktu tiga bulan kepada ISL, tidak ada tindak lanjut.

Saat ini, proses pengembalian dana kepada nasabah pemegang polis berada di tim likuidasi yang dibentuk oleh OJK, dan belum membuahkan hasil. Bunga mengaku pihaknya akan mencoba membaca situasi dan jika mungkin mengambil langkah hukum lain dengan mengajukan gugatan pidana atas dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang.

“Untuk saat ini masih belum ada ke OJK. Kita masih mengukur sejauh mana efek OJK, apakah memang tetap audiensi atau menggugat. Tapi sebelum itu kita tetap mengupayakan ke OJK, dan ini semua bisa parallel, baik pidana, OJK dan juga likuidasi,” kata Bunga yang merupakan Founding Partner Kartika & Rouly Law Firm.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengaduan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo mengatakan pihaknya mendorong kasus Indosurya dapat dituntaskan dan hak-hak konsumen bisa kembali. Dia berharap pemerintah bisa mengantisipasi koperasi-koperasi dan asuransi nakal yang merugikan konsumen.

Kepala Bidang Pengaduan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo. Foto: Istimewa

Beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah lewat regulasi, lewat pengetatan izin koperasi dan asuransi. “Agar oknum yang sudah bermain nakal tidak bisa ikut berkompetisi. Dalam artian kalau misalkan sudah ada oknum yang pernah terlibat, bisa di-blacklist pemerintah,” ujar Rio kepada Hukumonline.

Kemudian diperlukan sistem pengawasan yang ketat terhadap pendanaan koperasi. Dalam konteks ini pemerintah bisa mengintervensi dalam hal penggunaan dana koperasi dan proses usaha. Ketika menemukan usaha koperasi yang tidak berjalan sesuai roh koperasi, pemerintah bisa melakukan pencegahan agar tidak ada korban.

Selain itu, Rio menilai Kemenkop UKM harus melakukan pengawasan terhadap dana besar yang beredar di dalam koperasi. Pemerintah juga diminta untuk jeli melihat bisnis proses koperasi dari hulu hingga hilir, terutama pengelolaan dana dengan nilai fantastis.

“Memang harus ada mekanisme pengawasan sangat ketat, beda dengan koperasi desa atau kampung yang dana kurang Rp 1 miliar, bahkan hanya untuk perputaran uang di atas Rp1 m harus ada pengawasan lebih,” paparnya.

Dan tak henti-hentinya Rio mengingatkan konsumen untuk berhati-hati saat ingin menginvestasikan sejumlah dana di lembaga keuangan, koperasi, ataupun asuransi. Konsumen harus proaktif untuk mencari tahu informasi terkait lembaga keuangan yang akan mereka masuki.