Latar Belakang

Investasi global pada Legal Technologies (“LegalTech”) telah mencapai nilai sekitar USD 1 miliar, dengan potensi yang cukup besar bagi pertumbuhan juga bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Penggunaan LegalTech memberikan manfaat kepada firma hukum dan jasa keuangan yang berupaya memanfaatkan inovasi teknologi hukum untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih unggul kepada pelangganya, dengan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi.[1] LegalTech merupakan istilah yang menggabungkan kata “Legal” dan “Teknologi”, yang menyiratkan integrasi alat teknologi dan solusi terkini ke dalam sektor layanan hukum.

Istilah LegalTech semakin banyak digunakan sejak tahun 2008, seiring dengan kemunculan dan konsolidasi proses transformasi digital dalam perusahaan di berbagai sektor.[2] Perlu ditekankan bahwa LegalTech berbeda dari hukum digital atau teknologi. LegalTech mengacu pada perusahaan dan solusi yang memberikan dukungan terhadap sektor hukum dengan memanfaatkan alat teknologi untuk menciptakan kembali, berinovasi, dan mengoptimalkan proses atau layanan hukum tertentu.[3] Pada dasarnya, LegalTech didefinisikan sebagai perusahaan atau solusi yang memanfaatkan, mengintegrasikan, dan menerapkan teknologi canggih untuk memfasilitasi praktik hukum bagi para praktisi hukum atau untuk membantu konsumen mendapatkan akses ke ahli hukum dan sistem peradilan.[4]

Kehadiran perusahaan LegalTech di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, namun juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat umum, khususnya bagi para pelaku usaha kecil yang mengembangkan usahanya dengan stigma bahwa penyelesaian dan penuntasan dokumen hukum sangatlah rumit dan memakan biaya yang tinggi. Beberapa LegalTech di Indonesia, seperti Justika, memiliki model bisnis yang berfokus untuk membantu pelaku usaha kecil. Model bisnis ini meliputi pendampingan bagi pelaku usaha kecil untuk menyelesaikan perizinan berusahanya, serta pemberian konsultasi hukum yang melibatkan 100 advokat dari 40 firma hukum ternama di Indonesia. Selain kontribusinya terhadap industri hukum dan usaha kecil, perusahaan LegalTech juga memiliki potensi pertumbuhan pasar, terutama dengan peralihan ke digitalisasi yang sebelumnya didorong oleh pandemi COVID-19.^[5]

Hal ini juga sejalan dengan perkembangan di beberapa negara, seperti Singapura, di mana pendekatan LegalTech tidak hanya digunakan oleh perusahaan, tetapi juga digunakan oleh organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di tingkat dasar. Hal ini disebut dengan “techcess to justice” dimana digitalisasi membantu masyarakat yang kurang beruntung yang memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan hukum dalam mengakses dokumen dan layanan hukum, misalnya dengan menyederhanakan dan menerjemahkan isu-isu hukum, mencocokkan dengan bantuan hukum atau memfasilitasi konsultasi menggunakan konferensi video atau augmented reality tools.

Memahami pesatnya pertumbuhan LegalTech di industri hukum, serta pertumbuhannya yang signifikan dan potensial di Indonesia, artikel ini akan membantu membangun pemahaman tentang layanan LegalTech serta analisis instrumen hukum yang berkaitan dengan operasional perusahaan LegalTech di Indonesia.

Klasifikasi LegalTech

LegalTech dapat memberikan berbagai solusi dalam membantu praktik hukum, dengan memanfaatkan berbagai bentuk alat teknologi. Untuk memahami klasifikasi jenis bantuan yang diberikan melalui LegalTech, berikut adalah pemetaan umum dan klasifikasi bentuk LegalTech:[6]

A picture containing text, screenshot, font, printing

Description automatically generated

Namun, perlu diperhatikan bahwa fitur LegalTech masih terus berkembang hingga saat ini, sehingga memberikan ruang bagi munculnya bentuk LegalTech lain di luar daftar di atas. Saat ini, LegalTech juga telah hadir dalam bentuk Legal Service Marketplace, Legal Customer Relation Management, Legal ChatBots, Legal Documents E-Filling, serta Litigation Prediction.[7]

LegalTech dan RegTech

Meskipun terdapat perbedaan pokok antara LegalTech dan RegTech yang seringkali membingungkan, LegalTech sangat erat kaitannya dengan Teknologi Regulasi (“RegTech”). Berbeda dengan LegalTech yang dapat berupa berbagai bentuk model usaha yang akan membantu praktik hukum melalui integrasi teknologi, ruang lingkup yang dicakup oleh RegTech lebih spesifik dalam membantu badan usaha untuk berinovasi dan mengetahui peraturan yang ada dan berbagai peraturan di masa depan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan tertentu.[8] Singkatnya, tujuan utama RegTech adalah untuk memfasilitasi kepatuhan Perusahaan, sedangkan LegalTech ditujukan untuk konsumen.

Ethel, sebuah firma konsultan inovasi hukum Eropa, mengkategorikan RegTech sebagai salah satu bentuk LegalTech.[9] RegTech menawarkan proses kepatuhan yang otomatis, cerdas, dan andal. Dalam hal ini, RegTech secara umum melayani kebutuhan transformasi digital yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada dan kebutuhan adaptasi terhadap peraturan dengan memanfaatkan solusi teknologi.[10] Oleh karena itu, untuk didefinisikan dan dibedakan dari LegalTech, RegTech diidentifikasi sebagai perusahaan yang memanfaatkan alat dan solusi teknologi untuk mematuhi peraturan yang berlaku.[11]

Meskipun LegalTech dan Regtech berkaitan dengan kemajuan teknologi di sektor swasta, perlu dicatat bahwa tren serupa juga muncul di sektor publik – biasanya disebut sebagai GovTech atau EnfTech. Dalam mengotomatisasi dan mendigitalkan proses-proses inti, otoritas pemerintah sudah mulai mengadopsi pendekatan serupa seperti yang dilakukan sektor swasta. Contohnya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan untuk menyaring kontrak atau situs web berdasarkan kepatuhannya terhadap ketentuan perlindungan konsumen, terutama mengenai ketentuan kontrak yang tidak adil. Terdapat peningkatan penerimaan di kalangan otoritas pemerintah mengenai pentingnya dan manfaat memperkerjakan ahli teknologi yang dapat membantu merancang dan menerapkan “tech for good”, dengan belajar dari inovasi LegalTech di sektor swasta.

Pada awal berkembangnya LegalTech di Indonesia, para penyedia LegalTech sebelumnya memberikan layanan dengan sistem on-demand. Pada tahap awal pengembangan tersebut, layanan yang ditawarkan oleh penyedia LegalTech di Indonesia berupa penyusunan dokumen legal digital serta konsultasi hukum secara online.[12] Pada tahun 2017, penyedia LegalTech dan RegTech di Indonesia memprakarsai pembentukan Indonesian RegTech and LegalTech Association (“IRLA”). Pada saat berdirinya asosiasi tersebut, hanya ada 10 startup yang menjadi anggota IRLA. Asosiasi ini bertujuan untuk menciptakan ruang kolaborasi dan transfer pengetahuan yang memungkinkan lembaga untuk berinovasi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam bisnis hukumnya. Perkembangan LegalTech di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019, ketika ASEAN LegalTech Association juga secara resmi diperkenalkan di Indonesia. Saat ini IRLA telah memiliki total 15 anggota yang terdiri dari perusahaan LegalTech di Indonesia.[13]

Pendahuluan Terdahap Penyedia Layanan LegalTech di Indonesia

Pada saat masuknya ASEAN LegalTech ke Indonesia pada tahun 2019, tercatat terdapat 88 startup LegalTech di seluruh ASEAN, termasuk 21 dari Indonesia.[14] Dengan pesatnya kemajuan teknologi serta dampak pandemi COVID-19 yang mengharuskan digitalisasi bisnis secara menyeluruh, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak perusahaan dan solusi LegalTech di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran mengenai penyedia layanan LegalTech di Indonesia, bagian ini akan memberikan gambaran sekilas tentang penyedia layanan LegalTech dan RegTech yang terdaftar sebagai anggota resmi IRLA.

A picture containing text, screenshot, font, number

Description automatically generated

Kerangka Peraturan LegalTech di Indonesia

Saat ini, Indonesia belum mempunyai atau mengeluarkan kerangka hukum spesifik yang secara khusus mengatur pemanfaatan LegalTech atau RegTech. Namun, bukan berarti pemanfaatan dan pengembangan LegalTech dan RegTech di Indonesia saat ini tidak diatur. Terdapat sejumlah kerangka hukum di Indonesia yang berlaku terhadap pemanfaatan dan pengembangan LegalTech atau RegTech, tergantung pada model usahanya. Daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rangkumannya tercantum pada tabel di bawah ini:

Kerangka Hukum	Ketentuan
UU No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU 27/2022”)	Penyedia LegalTech memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan data konsumen/penggunanya sebagaimana diatur dalam UU 27/2022. Perlu diperhatikan bahwa kewajiban perusahaan LegalTech berdasarkan UU 27/2022 bergantung pada perannya, sebagaimana dijelaskan di bawah ini: Bertindak sebagai Pengendali data, perusahaan LegalTech terikat pada berbagai kewajiban terkait pelindungan data.[15] Kewajiban tersebut mulai dari kewajiban memiliki dasar untuk melakukan pemrosesan data pribadi[16] sampai dengan kewajiban untuk menghapus data dalam kondisi tertentu.[17] Bertindak sebagai Prosesor data, perusahaan LegalTech hanya diwajibkan untuk memenuhi beberapa kewajiban terkait keamanan data, yang terbatas pada lingkup kewajiban untuk memenuhi perintah dari Pengendali serta kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data.[18]
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (secara bersama-sama disebut “UU 11/2008”)	UU 11/2008 menetapkan berbagai ketentuan yang berlaku bagi perusahaan LegalTech, sebagaimana diuraikan di bawah ini: Tanda Tangan Elektronik Tanda tangan elektronik dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[19] Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terikat pada penandatangan dan berada di bawah kekuasaan penandatangan; Setiap perubahan yang terjadi terhadap tanda tangan atau informasi harus dapat diketahui; Terdapat cara tertentu untuk mengidentifikasi pihak yang menandatangani dan untuk menunjukkan bahwa pihak yang menandatangani telah menyetujui informasi elektronik terkait. Sertifikasi Elektronik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (“PsRE”) harus memastikan keterkaitan antara tanda tangan elektronik dan pemiliknya.[20] PsRE juga harus memastikan tersedianya informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada penggunanya mengenai hal-hal sebagai berikut:[21] Metode identifikasi tanda tangan; Metode identifikasi identitas pribadi pembuat tanda tangan elektronik; dan Metode identifikasi keabsahan dan keamanan tanda tangan elektronik. Sistem Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) wajib menyelenggarakan sistem elektronik yang dapat diandalkan dan aman, serta bertanggung jawab atas operasional sistem elektronik dan penyelenggaraannya.[22] Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik dilakukan dengan itikad baik pada saat melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama proses transaksi.[23] Perlu diperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan di atas bersifat umum karena akan diatur lebih lanjut dan diuraikan dalam peraturan yang berbeda.
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“Peraturan 71/2019”)	Peraturan 71/2019 mengatur berbagai kewajiban yang berlaku bagi penyelenggaraan sistem elektronik, sertifikasi elektronik, tanda tangan elektronik, serta transaksi elektronik. Agar lebih ringkas, di bawah ini adalah ringkasan beberapa kewajiban yang berlaku bagi perusahaan LegalTech, tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan: Kewajiban PSE Perusahaan LegalTech yang menyediakan layanannya melalui sistem elektronik dan termasuk dalam kategori PSE wajib memenuhi kewajiban antara lain: Menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang menjamin keamanan dan kelayakan operasi;[24] Menerapkan prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU 27/2022;[25] Menyediakan mekanisme penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;[26] Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, aksesibilitas, ketersediaan, dan keterlacakan informasi dan/atau dokumen elektronik;[27] Melakukan uji kelaikan terhadap sistem elektronik.[28] Kewajiban PSE dengan Agen Elektronik Serangkaian kewajiban ini berlaku bagi LegalTech yang menggunakan agen elektronik (misalnya Kecerdasan Buatan, pembelajaran mesin, dll): Wajib memberikan atau mengungkapkan informasi kepada penggunanya mengenai agen elektronik yang digunakan;[29] Wajib memiliki dan menerapkan prosedur standar operasional yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data dan transaksi pengguna.[30] Sertifikat Elektronik Perusahaan LegalTech yang menyelenggarakan sertifikasi elektronik wajib memenuhi serangkaian kewajiban berikut:[31] Mendapatkan pengakuan dari Menteri dengan berinduk pada PSrE induk yang diselenggarakan oleh Menteri; Mendapatkan penilaian dari lembaga sertifikasi PSrE yang terakreditasi; PSrE asing harus terdaftar di Indonesia.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menteri”) No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 10 tahun 2021 (secara bersama-sama disebut “Peraturan 5/2020”)	Peraturan 5/2020 mengatur berbagai ketentuan yang berlaku khusus bagi PSE privat, yaitu badan usaha privat yang menyediakan, menyelenggarakan, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.[32] Dalam hal ini, perusahaan LegalTech yang memenuhi syarat berdasarkan definisi PSE di atas terikat oleh kewajiban berikut sebagaimana diatur dalam Peraturan 71/2019: Mendaftarkan diri sebagai PSE kepada Menteri, kewajiban ini berlaku juga bagi PSE privat asing yang beroperasi, menawarkan, dan/atau menyediakan layanannya di Indonesia;[33] Memberikan petunjuk penggunaan sistem dalam Bahasa Indonesia;[34] Memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dan/atau memfasilitasi informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang;[35] PSE dengan user-generated content wajib memiliki sistem pengelolaan dokumen dan/atau informasi elektronik dan harus menyediakan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat umum;[36] PSE yang memiliki layanan komputasi awan wajib memiliki sistem pengelolaan dokumen dan/atau informasi elektronik; dan[37] Melakukan pemutusan akses terhadap segala informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dalam platform.[38] Selain kewajiban di atas, PSE privat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan akses terhadap sistem dan/atau informasi elektroniknya atas permintaan pemerintah.[39] Dalam hal ini, PSE privat wajib memiliki rekam jejak audit atas akses tersebut.[40]
Peraturan Menteri No. 11 tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (“Peraturan 11/2022”)	Peraturan 11/2022 mengatur berbagai ketentuan terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh PSrE, tata cara pengakuan dan pendaftaran PSrE, pemantauan penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi PsRE, serta tata cara pengenaan sanksi administratif. Berikut adalah beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh PSrE yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri:[41] Melakukan verifikasi terhadap kebenaran identitas calon pemilik dan/atau pemilik sertifikat elektronik; Melakukan validasi sertifikat elektronik; Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas pemilik sertifikat elektronik.

Tanggung Jawab Penyedia LegalTech

Selain kewajiban-kewajiban yang telah diuraikan di atas, perlu dipahami bahwa Penyedia LegalTech terikat oleh ketentuan-ketentuan tertentu yang berkaitan dengan tanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam instrumen hukum pada tabel di atas.

Dalam konteks pelindungan data pribadi, penting untuk dipahami bahwa tanggung jawab penyedia LegalTech dibebankan tergantung pada peran yang diemban, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

Sebagai pengendali, penyedia LegalTech bertanggung jawab atas keseluruhan tahapan pemrosesan data dan akan bertanggung jawab jika terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban penerapan prinsip pelindungan data pribadi; atau
Sebagai prosesor, penyedia LegalTech yang melakukan pemrosesan datanya berdasarkan perintah yang diberikan oleh pengontrol tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut, karena tanggung jawab tersebut akan dibebankan kepada pengendali, kecuali jika prosesor bertindak di luar perintah dan tujuan pemrosesan data yang telah diberikan oleh pengendali.

Lebih lanjut, sebagaimana telah disebutkan di atas, penyedia LegalTech yang menjalankan kegiatan usahanya melalui sistem elektronik dan karenanya bertindak sebagai PSE terikat kewajiban untuk memastikan bahwa sistem elektroniknya tidak memuat dan memfasilitasi penyebaran informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.[42] Dalam hal PSE menemukan informasi dan/atau dokumen elektronik terlarang dalam sistemnya, maka PSE wajib melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen tersebut serta melakukan pemutusan akses yang memfasilitasi penyebarannya.[43] Dalam hal penyedia LegalTech tidak memenuhi kewajiban PSE sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran akses terhadap sistem elektroniknya atau denda administratif.[44]

Dalam kondisi di mana penyedia LegalTech dibantu oleh Kecerdasan Buatan (“AI”), perlu diperhatikan bahwa AI yang digunakan akan dianggap sebagai agen elektronik yang melaksanakan transaksi dan/atau kegiatannya. Oleh karena itu, segala akibat hukum atas transaksi dan/atau kegiatan elektronik yang dilakukan oleh AI sebagai agen elektronik merupakan tanggung jawab penyedia LegalTech sebagai penyelenggaranya, dengan catatan AI tersebut hanya dianggap sebagai sistem atau alat pendukung, bukan sebagai subjek hukum. Selain itu, tanggung jawab penyedia LegalTech yang memanfaatkan AI juga mencakup segala kerugian yang disebabkan oleh kegagalan operasional AI yang diakibatkan oleh tindakan pihak ketiga.[45]

Dalam konteks transaksi elektronik pada umumnya, selain tanggung jawab yang ditanggung oleh penyedia agen elektronik jika transaksi dilakukan dengan agen elektronik, berikut adalah skema tanggung jawab hukum lainnya tergantung pada pelaksana transaksi tersebut:[46]

Apabila dilakukan secara mandiri, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; atau
Apabila dilakukan dengan surat kuasa, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.

Konsumen penyedia LegalTech perlu memahami bahwa mereka berhak untuk mengajukan gugatan kepada penyedia LegalTech apabila mengalami kerugian. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk mengajukan gugatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain melalui gugatan, konsumen juga dapat mengupayakan penyelesaian sengketa dalam bentuk lain melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[47]

Secara keseluruhan, dari aspek perlindungan konsumen, meskipun belum ada instrumen hukum yang memayungi LegalTech dan RegTech, kerangka hukum yang ada di Indonesia sudah cukup memadai dalam mengakomodir kepentingan konsumen penyedia LegalTech. Artinya, kerangka hukum yang ada telah memberikan ketentuan yang jelas dan menyeluruh mengenai kewajiban penyedia LegalTech sebagai pihak yang menyediakan layanannya melalui layanan elektronik. Namun, ketentuan yang ada masih tersebar ke dalam beberapa instrumen hukum yang berbeda karena masih belum adanya kerangka tunggal yang mengatur penyelenggaraan LegalTech dan RegTech.

LegalTech Perlindungan Konsumen di Indonesia

Dapat diakui bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat Indonesia secara umum masih bisa dibilang buruk,[48] hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian serta kurangnya sosialisasi mengenai penerbitan undang-undang.[49] Selain itu, banyaknya jumlah undang-undang di Indonesia dan struktur hierarkinya yang rumit tidak banyak membantu masyarakat dalam memudahkan pemahaman hukum di Indonesia.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum Indonesia menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran hukum atau kondisi dimana masyarakat tidak menyadari hak-haknya atau adanya ganti rugi atas kerugian yang seharusnya dijamin oleh hukum. Meskipun hal ini dapat diatasi dengan cara konvensional seperti mencari informasi melalui buku atau berkonsultasi dengan konsultan hukum, banyak masyarakat yang mungkin tidak mempunyai waktu atau dana untuk menggunakan metode tersebut. Oleh karena itu, LegalTech dapat menjadi alternatif bagi konsumen untuk mencari informasi hukum atau metode ganti rugi secara efektif dan tepat waktu.

Misalnya, pada bagian di atas kita telah membahas beberapa jenis LegalTech yang menyediakan database peraturan yang dapat diakses oleh konsumen untuk mengidentifikasi peraturan atau ketentuan khusus yang mungkin sesuai dengan kondisi atau kasus yang dialami, sehingga penyedia LegalTech dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi konsumen mengenai hak-haknya dan juga kewajiban para pemilik usaha. Selain itu, terdapat perusahaan LegalTech yang memberikan informasi berdasarkan pertanyaan yang langsung diajukan oleh masyarakat, seperti Hukumonline dengan layanan klinik Hukumonline dimana masyarakat umum dapat menyampaikan pertanyaan mengenai hukum di Indonesia dan implementasinya yang akan dijawab oleh praktisi hukum yang berkompeten atau akademisi. Selain itu, perusahaan Legaltech juga memberikan update mengenai masalah hukum melalui platform media sosial yang lebih mudah diakses oleh masyarakat generasi milenial dan Gen Z, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.[50]

Kedepannya, bukan tidak mungkin bagi LegalTech dan RegTech di Indonesia untuk memfasilitasi akses terhadap kompensasi atau ganti rugi bagi konsumen (terutama untuk klaim pelanggan yang bernilai rendah) karena fasilitas tersebut saat ini disediakan oleh beberapa RegTech luar negeri seperti FlightRight yang membantu konsumen dalam mendapatkan kompensasi dari penerbangan yang dibatalkan atau LexFox yang mendukung pengguna dalam sengketa kenaikan sewa dengan mengajukan klaim terhadap tuan tanah.

Nantinya, perkembangan LegalTech dan Regtech di Indonesia tentunya dapat membawa pengaruh positif bagi aspek perlindungan konsumen, terutama dalam hal aksesibilitas terhadap informasi hukum serta mekanisme kompensasi/ganti rugi yang tersedia bagi konsumen. Namun, masih terdapat pertanyaan mengenai perlunya memberikan dasar peraturan yang komprehensif dan tunggal untuk penerapan LegalTech dan RegTech di Indonesia, dimana pengawasan yang lebih ketat mungkin akan dianggap oleh beberapa pihak akan membatasi potensi pengembangan model bisnis yang sedang berkembang saat ini.

Tindakan yang Dapat Dilakukan

Mengingat adanya ruang besar untuk pengembangan dan peningkatan LegalTech dan RegTech di masa depan di Indonesia, beberapa tindakan tertentu harus dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam kemajuan tersebut. Berikut adalah rekomendasi kami mengenai hal tersebut:

Pemerintah

Pemerintah tentunya berperan penting dalam memastikan penetapan peraturan dan kebijakan tertentu yang dapat mengakomodasi perkembangan LegalTech dan RegTech di Indonesia sekaligus melindungi kepentingan konsumennya. Ketentuan tersebut harus dapat mengatur penyelengaraan LegalTech dan RegTech secara memadai tanpa menimbulkan hambatan bagi perkembangan dan kemajuannya di masa depan.

Sebagai cara untuk merumuskan kebijakan dan peraturan tersebut, pemerintah dapat menerapkan dan memfasilitasi penyedia LegalTech dan RegTech melalui penyelenggaraan regulatory sandbox. Mekanisme regulatory sandbox sebelumnya telah diterapkan untuk inovasi keuangan dan inovasi layanan kesehatan digital, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan berikut:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 13/2018”); dan
Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1280/2023 tahun 2023 tentang Pengembangan Ekosistem Inovasi Digital Layanan Kesehatan melalui Regulatory Sandbox (“Keputusan 1280/2023”).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan 13/2018, regulatory sandbox adalah mekanisme uji coba yang dilakukan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyedianya.[51] Melalui regulatory sandbox, penyedia layanan tidak hanya diberikan ruang untuk pengembangan dan pemantauan, namun pemerintah juga dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta mempelajari model operasionalnya untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang dapat mengakomodasi inovasi tersebut.

Seperti yang telah diterapkan sebelumnya di sektor keuangan dan layanan kesehatan, model ini juga merupakan model yang berpotensi efektif untuk diterapkan pada inovasi dalam bentuk LegalTech dan RegTech solusi sebagai cara untuk memastikan bahwa solusi baru akan menjamin keandalan dan perlindungan bagi konsumennya, serta merumuskan kebijakan dan peraturan yang mampu menyikapi perkembangannya secara memadai.

Selain hal di atas, pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia LegalTech dan RegTech untuk mengintegrasikan pengembangan Enftech dan juga tindakan hukum berbasis online lainnya yang sedang atau akan diterapkan (yaitu, e-court) untuk membangun sistem peradilan yang lengkap dan terpadu untuk mekanisme kompensasi/ganti rugi konsumen.

Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat Umum

Perusahaan LegalTech dan RegTech sebagai praktisi perlu memfokuskan upayanya pada penelitian dan pengembangan di bidang usahanya, yang juga mencakup upaya memahami sifat layanannya serta memproyeksikan risiko dari layanan yang diberikan. Pertukaran informasi dalam lingkungan bisnis untuk memastikan bahwa pasar bekerja berdasarkan praktik terbaik dalam industri juga akan berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis dan meningkatkan jaminan layanan berkualitas tinggi.

Dalam aspek perlindungan konsumen, perusahaan LegalTech dan RegTech harus mematuhi Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan mereka memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang terjadi kepada konsumen yang menggunakan layanannya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang transparan dan jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa atas potensi kerugian pelanggannya.

Masyarakat umum, baik sebagai pengguna, akademisi, maupun peneliti, juga berperan besar dalam menjamin keberlanjutan dan kualitas LegalTech dan RegTech solusi di Indonesia. Peran mereka dilakukan melalui peningkatan kesadaran, melakukan studi dan penelitian, serta aktif memberikan umpan balik kepada penyedia LegalTech dan RegTech solusi.

Kesimpulan

Kehadiran perusahaan LegalTech di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat bagi para praktisi hukum di liga korporasi. Kehadiran perusahaan LegalTech di Indonesia juga penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum, terutama bagi pelaku usaha kecil yang mengembangkan usahanya dengan stigma bahwa penyelesaian dan penuntasan dokumen hukum sangatlah rumit dan memakan biaya yang tinggi. Namun, perlu diperhatikan bahwa perusahaan LegalTech masih terikat oleh kewajiban untuk melindungi konsumen selama menjalankan bisnisnya.

Meskipun saat ini masih belum ada kerangka peraturan khusus mengenai LegalTech Solusi di Indonesia, sejumlah peraturan yang telah ada masih berlaku terhadap kegiatan usaha perusahaan LegalTech. Untuk memproyeksikan instrumen hukum di masa depan yang mengakomodasi solusi tersebut di Indonesia, pemerintah harus berperan aktif dalam memantau perkembangan perusahaan LegalTech di Indonesia, salah satu caranya adalah melalui regulasi sandbox. Penting juga untuk memastikan bahwa pengembangan dan inovasi di bidang LegalTech di Indonesia nantinya tidak akan terhambat oleh batasan peraturan. _(AR)

[1]Sophia Adams Bhatti, et. al. 2020. The LegalTech Book: The Legal Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Fintech Visionaries, Preface.

[2]Electronic ID, “LegalTech and the Future of Legal Services” diakses melalui https://www.electronicid.eu/en/blog/post/legaltech-future-legal-services/en pada tanggal 20 Juni 2023.

[3]Ibid.

[4]Daan Vansimpsen. 2020. “Mapping and Classifying LegalTechs” in The LegalTech Book: The Legal Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Fintech Visionaries, hlm. 11-12.

[5] Ibid.

[6]Alessandro Galtieri. 2020. “An Introduction to Mapping and Classifying LegalTech” in The LegalTech Book: The Legal Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Fintech Visionaries, hlm. 18-19.

[7]Glair.ai, “Apa itu Legal Tech (Legal Technology) and Reg Tech (Regulatory Technology)? Bagaimana Implementasi untuk Industri Hukum?” diakses melalui https://glair.ai/blog-posts-id/apa-itu-legal-tech-legal-technology-dan-regtech-regulatory-technology-bagaimana-implementasi-untuk-industri-hukum pada tanggal 20 Juni 2023.

[8]Electronic Identification, “What is RegTech and which companies are setting the trend?” diakses melalui https://www.electronicid.eu/en/blog/post/what-is-regtech/en pada tanggal 20 Juni 2023.

[9]Daan Vansimpsen. 2020. “Mapping and Classifying LegalTechs” in The LegalTech Book: The Legal Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Fintech Visionaries, hlm. 13.

[10]Electronic Identification, “What is RegTech and which companies are setting the trend?” diakses melalui https://www.electronicid.eu/en/blog/post/what-is-regtech/en pada tanggal 20 Juni 2023.

[11] UNSGSA Fintech Working Group; CCAF, “Early Lessons on Regulatory Innovations to Enable Inclusive FinTech: Innovation Offices, Regulatory Sandboxes, and RegTech”, Office of the UNSGSA and CCAF: New York, NY and Cambridge, UK, 2019.

[12]Hypeabis, ”Mengenal Lebih Dekat Legal Tech” diakses melalui https://hypeabis.id/read/7359/mengenal-lebih-dekat-legal-tech pada tanggal 20 Juni 2023.

[13] DailySocial.id, “Proyeksi Pertumbuhan Industri LegalTech di Indonesia” diakses melalui https://dailysocial.id/post/proyeksi-pertumbuhan-industri-legaltech-di-indonesia pada tanggal 20 Juni 2023.

[14]DailySocial.id, “ASEAN LegalTech Indonesia: Asosiasi yang Menaungi Startup di Bidang Hukum” diakses melalui https://dailysocial.id/post/asean-legaltech-indonesia pada tanggal 21 Juni 2023.

[15] Pasal 20-49, UU 27/2022.

[16] Pasal 20, UU 27/2022.

[17] Pasal 43, UU 27/2022.

[18] Pasal 51-51, UU 27/2022.

[19] Pasal 11, UU 11/2008.

[20] Pasal 13(2), UU 11/2008.

[21] Pasal 14, UU 11/2008.

[22] Pasal 15, UU 11/2008.

[23] Pasal 17, UU 11/2008.

[24] Pasal 7-8, Peraturan 7/2019.

[25] Pasal 14, Peraturan 7/2019.

[26] Pasal 18, Peraturan 7/2019.

[27] Pasal 26, Peraturan 7/2019.

[28] Pasal 34, Peraturan 7/2019.

[29] Pasal 37(1), Peraturan 7/2019.

[30] Pasal 39(2), Peraturan 7/2019.

[31] Pasal 53, Peraturan 5/2020.

[32] Pasal 1(5-6), Peraturan 5/2020.

[33] Pasal (2-4), Peraturan 5/2020.

[34] Pasal 9(2), Peraturan 5/2020.

[35] Pasal 9(3), Peraturan 5/2020.

[36] Pasal 10(1-3), Peraturan 5/2020.

[37] Pasal 12, Peraturan 5/2020.

[38] Pasal 13, Peraturan 5/2020.

[39] Pasal 21, Peraturan 5/2020.

[40] Pasal 43, Peraturan 5/2020.

[41] Pasal 21, Peraturan 11/2022.

[42] Pasal 9(3-4), Peraturan 5/2020.

[43] Pasal 13, Peraturan 5/2020.

[44] Pasal 15, Peraturan 5/2020.

[45] Pasal 21(3-4), UU 11/2008.

[46] Pasal 21(1-2), UU 11/2008.

[47] Pasal 38-39, UU 11/2008.

[48] Antaranews.com, “Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Masih Kurang”, diakses melalui https://kalteng.antaranews.com/berita/238998/pengetahuan-masyarakat-tentang-hukum-masih-kurang, pada tanggal 15 Juli 2023; and Antaranews.com “Wamenkumham: Kesadaran hukum masyarakat Indonesia Memprihatinkan”, diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/2063798/wamenkumham-kesadaran-hukum-masyarakat-indonesia-memprihatinkan, pada tanggal 15 Juli 2023.

[49] Puji Wulandari Kuncorowati, “Menurunnya Tingkat kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia”, Jurnal Civics, Vol. 6, No. 1 Juni 2009.

[50] Katadata.co.id, “Proporsi Populasi Generasi Z dan Millenial Terbesar di Indonesia”, diakses melalui https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/24/proporsi-populasi-generasi-z-dan-milenial-terbesar-di-indonesia, pada tanggal 15 Juli 2023.

[51] Pasal 1(4), POJK 13/2018.

[HS1]1. Legal Research = Riset Hukum

Bentuk paling dasar dari LegalTech adalah platform online yang menyediakan alat digital untuk membantu riset hukum sehari-hari, seperti melalui penyediaan akses terhadap instrumen hukum, tulisan hukum, yurisprudensi, dan materi hukum lainnya.

2. Compliance Matter = Perihal Kepatuhan

Fitur LegalTech tertentu mampu membantu praktisi hukum atau pengguna dalam memastikan masalah kepatuhan terhadap kontrak atau instrumen hukum yang berlaku.

3. Manajemen

Penggunaan LegalTech untuk pengelolaan mencakup beragam bidang yang meliputi berbagai aktivitas, seperti otomatisasi laporan, standarisasi alur kerja, pemeliharaan instrumen hukum dan preseden, manajemen pengetahuan, otomatisasi keahlian, pengelolaan hak kekayaan intelektual, dan hal serupa lainnya.

4. Penyelesaian Sengketa dan Litigasi Online

Tidak dapat disangkal bahwa Penyelesaian Sengketa Online (“ODR”) adalah salah satu fitur paling terkenal yang ditawarkan oleh LegalTech, karena biayanya yang lebih murah dan penyelesaian kasus dan sengketa hukumnya lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa fisik dan konvensional.

5. Kontrak

Aktivitas terkait kontrak yang dapat dibantu dengan LegalTech tidak terbatas pada penyediaan kontrak dalam format elektronik atau digital kepada para pihak. Kemajuan teknologi terkini memungkinkan fitur penyusunan ide melalui sistem otomasi canggih, tinjauan kontrak (termasuk due diligence review), manajemen kontrak, serta analisis kontrak yang memungkinkan ekstraksi dan pemantauan data kontrak tertentu.

6. Otomasi Proses

Otomatisasi proses dapat bekerja seperti fitur manajemen, yang memungkinkan otomatisasi dan pembuatan dokumen hukum secara otomatis dengan mempertimbangkan mitigasi risiko dan pengendalian kualitas yang terkait dengan dokumen hukum otomatis tersebut.

7. Tanda Tangan Digital

Kemajuan teknologi yang terintegrasi dengan LegalTech tidak hanya memungkinkan konversi tanda tangan ke dalam bentuk digital, tetapi juga memungkinkan penandatangan kontrak bersertifikat pihak ketiga dan diberi stempel waktu melalui aplikasi seluler.