Siapa bilang pelaku usaha tak boleh menggunakan klausula baku? Secara hukum, praktik klausula baku diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang. Namun bila terbukti melanggar, pelaku usaha harus bersiap-siap menanggung risiko ‘batal demi hukum’ klausula baku yang telah disepakati. Tidak hanya kemungkinan batal demi hukum, pelaku usaha berpotensi terancam pidana penjara.

Tak tanggung-tanggung, pelanggar prasyarat perumusan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dapat dihukum pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak Rp2 miliar. Advokat senior Perlindungan Konsumen sekaligus Partner pada firma hukum Adams & co, David Tobing menggaris bawahi. Bila ingin selamat, pelaku usaha setidaknya harus memastikan tidak adanya iktikad buruk dalam perumusan klausula baku dengan menghindari beberapa larangan yang digariskan dalam Pasal 18 UUPK.

Dalam Pasal 18 UUPK, pelaku usaha dilarang merumuskan klausula baku yang memuat beberapa hal seperti pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; penolakan pengembalian barang/uang yang sudah dibayar; mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha; merumuskan kuasa pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran konsumen; mengurangi manfaat/harta kekayaan konsumen dan mengatur perihal pembuktian konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.

(Baca juga: Potensi Sengketa Berbasis Daring Besar, BPKN Jajaki Mekanisme ODR).

Ayat (2) Pasal 18 UUPK juga mempersyaratkan agar pencantuman klausula baku baik dari segi letak dan bentuknya tidak sulit terlihata dan dapat dibaca secara jelas serta pengungkapannya tidak sulit dimengerti. Bila tidak mematuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) ini, maka klausula baku tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Contoh sederhananya, kata David, ada tulisan yang kerap ditemui di toko-toko berupa ‘barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar kembali’. Kata-kata itu, secara tidak langsung sudah merujuk pada klausula baku. Mengingat ketentuan itu diatur dan dicantumkan secara sepihak oleh pemilik toko. Pengaturan terkait ketentuan ini jelas melanggar poin pada pasal 18 terkait penolakan pengembalian barang yang sudah dibayar. Artinya, klausula itu bisa batal demi hukum. “Lebih baik hal seperti itu tak perlu dicantumkan,” katanya dalam diskusi hukumonline bekerjasama dengan firma hukum Adams & Co yang bertajuk ‘Upaya Perlindungan Konsumen dalam Era Digital dan Penyelesaian Sengketa Konsumen’, di Jakarta, Kamis,(12/02).

Untuk industri jasa keuangan seperti asuransi, David mengingatkan, kendati telah melaporkan polis asuransi yang memuat klausula baku kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetap tidak ada jaminan di kemudian hari klausul tersebut tidak batal demi hukum. Menurutnya, OJK hingga kini bukanlah Lembaga yang memiliki otoritas untuk memfilter kesesuaian polis dengan persyaratan klausula baku. Jadi Pengadilan tetap bisa saja membatalkan klausula baku pada polis asuransi sekalipun telah melewati proses pelaporan di OJK.

“Kalau di Belanda, ada satu Lembaga yang memfilter itu. Jadi kalau klausula bakunya udah masuk proses filter di Lembaga itu dan dinyatakan lolos, ya udah klausul itu enggakbisa diapa-apain lagi (dibatalkan, --red),” jelasnya.

Klasula Baku Era Digital

Seiring berkembangnya teknologi, peralihan jenis kontrak konvensional menuju kontrak digital mulai marak digunakan. Kontrak elektronik sah berlaku asalkan memenuhi prinsip Pasal 1320 KUHperdata. Namun dalam praktiknya, tidak sesederhana itu menafsirkan suatu perjanjian/kontrak elektronik telah memenuhi prinsip 1320 KUHPerdata. Hal itu diutarakan Chairman of Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Teguh Arifiyadi.

Salah satu syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah subjek hukum yang cakap. Dalam kontrak elektronik, misalnya, tidak ada yang dapat menjamin bahwa yang melakukan transaksi adalah subjek hukum yang cakap. Di AS, kasus semacam ini pernah menjadi persoalan yang serius. Seorang ibu di AS yang mendapat tagihan lebih dari 100 juta dolar AS akibat transaksi game online yang dilakukan anaknya.

Awalnya, si ibu menolak membayar karena berpegang pada dalih anaknya lah yang melakukan transaksi tanpa sepengetahuannya. Akhirnya di Pengadilan ibu itu diputus tetap harus membayar tagihan. Alasannya, AS menganut prinsip single sign on, dimana pengguna android atau i-phone dianggap adalah orang dewasa.

“Jadi siapapun yang menggunakan Iphone itu adalah orang yang memiliki perangkat itu. Karena orang tuanya yang pertama kali melakukan persetujuan, orang tuanya yang mengikatkan diri dengan perangkatnya, maka itu tindakan dia,” jelas Teguh.

(Baca juga: Menjaga Rasa Nyaman Konsumen dan Produsen di Bisnis Daring).

Tak kalah penting, jika berbicara soal kontrak atau perjanjian online, kita tentu sering menemukan penggunaan kata disclaimer baik dalam penjualan produk ataupun jasa. Teguh menyebut,sebetulnya kata disclaimer digunakan di negara-negara dengan sistem hukum common law seperti AS, bukan civil law.

Foto: Teguh Afriyadi (foto: RES)

Di Indonesia sendiri, tak diatur secara eksplisit apakah ada larangan dalam penggunaan disclaimer. Hanya saja, disclaimer di Indonesiabisa diartikan sebagai sebuah klausula baku dengan bentuk pelepasan tanggungjawab. Dengan begitu, penggunaan disclaimer diperbolehkan di Indonesia tergantung pada itikad baik penggunaannya.

Teguh Arifiyadi mencontohkan, klausula ‘pecah berarti membeli’ yang biasa ditemukan di toko pecah belah, itu bisa dikatakan disclaimer atau klausula baku. Penting digaris bawahi, disclaimer semacam itu tak bisa serta merta berlaku terhadap konsumen. Harus dilihat apakah sudah ada usaha yang layak dan itikad baik pelaku usaha untuk melindungi barangnya agar tidak mudah jatuh atau pecah.

Contoh lain, bila suatu marketplace mencantumkan disclaimer ‘tidak bertanggung jawab dalam hal pengiriman barang’ misalnya, karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak perusahaan jasa pengiriman. Disini, perlu diketahui terlebih dahulu, apakah betul marketplace sama sekali tak memiliki ‘kuasa’ atas proses pengiriman barang? Bila ternyata memiliki kuasa, maka disclaimer seperti itu bisa batal/tidak berlaku.

Dalam diskusi yang sama, Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Bambang Sumantri mengingatkan agar pelaku usaha tak melimpahkan tanggungjawab kepada pihak lain bila tak ingin klausula baku yang diaturnya batal demi hukum. Hubungan hukum yang berlaku, tetap antar para pihak dalam perjanjian. Klausul-klausul yang memberatkan konsumen juga diharapnya dihindari oleh para pelaku usaha. “Karena Indeks keberdayaan konsumen kita belum kritis, hanya sebatas mampu,” tukasnya.