Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah berusia lebih dari seperempat abad sejak disahkan pada tanggal 20 April 1999. Selama periode ini, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam upaya melindungi hak-hak konsumen.

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia dimulai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 11 Mei 1973. YLKI bersama Pemerintah dan beberapa elemen lainnya berperan sebagai pelopor dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya serta mendorong praktik bisnis yang adil.

Dorongan untuk memiliki regulasi khusus perlindungan konsumen semakin kuat, hingga akhirnya UUPK disahkan pada 20 April 1999. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia, mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

Baca Juga:
Warisan Masalah Perlindungan Konsumen Era Jokowi Kepada Prabowo
Sejumlah Isu Krusial Dalam Revisi UU Perlindungan Konsumen

Selama lebih dari 25 tahun, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi konsumen melalui berbagai regulasi, pembentukan lembaga terkait, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen. Upaya ini terus berlanjut seiring dengan dinamika pasar dan perkembangan teknologi yang menuntut perlindungan konsumen yang lebih adaptif dan responsif.

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Namun, di sisi lain dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat. Kondisi demikian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen dipandang secara materiil maupun formil semakin terasa penting, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut. Akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, konsumen akan merasakan dampaknya. Adanya UUPK memungkinkan konsumen yang dirugikan oleh produsen melakukan penuntutan melalui jalur hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Dalam Pasal 3 UUPK, merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perlindungan konsumen. Untuk menjaga pelaksanaan perlindungan konsumen agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, pelaksanaannya harus didasarkan pada asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 2 UUPK terdapat asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, yang menyebutkan bahwa, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Sedangkan asas-asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

Kelima asas itu bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi tiga asas yaitu asas kemanfaatan yang didalamya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, asas kepastian hukum. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen masih mengalami banyak tantangan baik pada lingkup nasional maupun internasional.

Beberapa tantangan hukum perlindungan konsumen. Pertama, lemahnya kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha. Hubungan pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya hubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan/atau jasa yang ia produksi, sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha. Konsumen juga membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen idealnya sama-sama memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun yang terjadi praktiknya sering kedudukan posisi tawar pelaku usaha lebih kuat dari konsumen. Hal ini disebabkan konsumen dihadapkan kepada kekuatan kapital/modal maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha yang lebih unggul. Pelaku usaha dengan kekuatan modalnya sering dalam memasarkan produknya senantiasa membebankan hak dan kewajiban yang tidak seimbang kepada konsumen. Salah satunya diwujudkan dengan penggunaan format perjanjian baku (standart contract) dalam kegiatan usahanya.

Pada dasarnya, suatu perjanjian dibuat berdasarkan negosiasi oleh para pihak, tetapi dengan penggunaan perjanjian baku ini, isi perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen tidak memiliki posisi tawar (bergaining position) yang seimbang dengan pelaku usaha. Dalam hal ini konsumen hanya dapat menerima atau menolak syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan pelaku usaha (take it or leave it). Jika konsumen menolak perjanjian tersebut dan mendatangi pelaku usaha lain, ia akan dihadapkan pada kondisi yang sama. Dengan posisinya yang lemah baik secara ekonomi maupun psikologis (membutuhkan barang dan/jasa), konsumen harus menerima persyaratan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam kegiatan perdagangan, penggunaan perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang karena wujud asas kebebasan berkontrak dengan catatan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kedua, industrialisasi dan kemajuan teknologi. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk senantiasa membawa dampak terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Awalnya kebutuhan manusia dipenuhi dengan kegiatan produksi secara sederhana sesuai kebutuhan manusia. Namun dalam perkembangannya seiring meningkatnya kebutuhan akan barang, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan kegiatan produksi secara sederhana atau dalam skala kecil.

Seiring peningkatan jumlah kebutuhan barang-barang dan perkembangan kemajuan teknologi di bidang mesin-mesin produksi, di mana kegiatan produksi barang dilakukan menggunakan mesin-mesin pabrik canggih yang dapat memproduksi barang dalam jumlah yang banyak (massal). Proses kegiatan produksi semacam ini disebut dengan industrialisasi. Industrialisasi di satu sisi dapat memberi keuntungan kepada konsumen, karena konsumen memiliki banyak pilihan terhadap barang yang akan ia beli. Namun di sisi lain juga dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen.

Produksi barang yang dibuat secara massal cenderung lebih mengedepankan kuantitas barang yang diproduksi daripada kualitas. Bagi konsumen yang kurang teredukasi sangat rentan dirugikan akibat beredarnya barang-barang yang memiliki kualitas rendah. Kegiatan industrialisasi juga dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, para pelaku usaha saling berlomba-lomba menguasai pasar. Untuk menarik konsumennya para pelaku usaha senantiasa memberikan penawaran yang murah kepada konsumen. Pada akhirnya menurunkan kualitas barang agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Kondisi demikian pada akhirnya merugikan konsumen karena mendapatkan barang-barang berkualitas rendah.

Globalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas gerak distribusi barang dan/atau jasa. Pada awalnya distribusi barang dan/atau jasa hanya dapat dilaksanakan dalam suatu wilayah negara. Perkembangan saat ini menunjukkan distribusi barang dan/atau jasa tidak bisa dibendung di pasar dalam negeri saja, tetapi juga telah melewati batas-batas negara. Hal ini ditunjang dengan berkembangnya teknologi dan transportasi yang semakin mempermudah berbagai kegiatan ekonomi melewati batas-batas negara. Perdagangan bebas juga membawa konsekuensi bahwa semua barang dan/atau jasa dari negara lain harus dapat masuk ke negara lain. Masuknya barang-barang dari negara lain selain membawa keuntungan kepada konsumen terkait barang-barang impor, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen.

Ketiga, masih lemahnya pengawasan oleh pihak terkait seringkali menyebabkan barang-barang yang tidak layak atau mengandung bahan berbahaya masuk atau beredar ke negara tujuan. Beberapa kasus yang pernah terjadi antara lain kasus sapi gila, kasus kosmetik berbahaya, kasus barang pecah belah yang mengandung melamin, dan lain-lain. Sejak disahkannya UUPK, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan konsumen, antara lain:

Pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN dibentuk untuk membantu pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan konsumen. Pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Lalu, Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM): LPKSM, seperti YLKI, berperan dalam menyebarkan informasi, memberikan nasihat, dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya.

Kondisi perlindungan konsumen di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan diberlakukannya UUPK selama lebih dari 25 tahun. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Perlindungan konsumen di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi secara efektif, terutama dalam era digital yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan ke depannya:

1. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)
Pada Desember 2024, Kementerian Perdagangan merilis survei Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,07 poin. Dengan kenaikan ini, IKK Indonesia naik dari level "mampu" ke level "kritis". Artinya, konsumen Indonesia kini lebih aktif dalam memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya, serta mengutamakan produk dalam negeri.

2. Literasi Konsumen yang Rendah
Meskipun ada peningkatan dalam pemulihan hak konsumen, literasi konsumen di Indonesia masih rendah. Banyak konsumen belum memahami hak dan kewajiban mereka, terutama dalam transaksi digital. Peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen menjadi prioritas untuk memberdayakan masyarakat.

3. Literasi Digital
Meskipun IKK meningkat, literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat "menengah" dengan skor 3,5. Hal ini mencakup etika digital, kecakapan digital, dan budaya digital. Tingginya pengaduan konsumen terkait layanan digital, seperti pinjaman online dan judi online, menunjukkan literasi digital perlu ditingkatkan untuk melindungi konsumen secara efektif.

4. Perubahan Perilaku Konsumen di Era Digital
Perkembangan ekonomi digital mengubah perilaku konsumen yang menginginkan layanan serba cepat dan praktis. Hal ini menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi, namun juga menimbulkan tantangan dalam memastikan layanan yang diberikan tetap memenuhi standar perlindungan konsumen.

5. Perlindungan Konsumen di Era Digital
Akselerasi transaksi digital memerlukan penguatan kesadaran tentang perlindungan konsumen. Kolaborasi antara Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan lembaga terkait lainnya terus dilakukan untuk meningkatkan keamanan transaksi digital dan literasi konsumen.

6. Keamanan Transaksi Digital
Dengan meningkatnya transaksi online, risiko penipuan siber, iklan menyesatkan, dan produk palsu juga meningkat. Konsumen seringkali menjadi korban penipuan atau menerima produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Diperlukan regulasi yang lebih ketat dan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen dalam ekosistem digital.

7. Informasi dan Pemasaran yang Menyesatkan
Dalam belanja online, konsumen seringkali dihadapkan pada informasi produk yang tidak akurat atau menyesatkan. Hal ini dapat menyebabkan keputusan pembelian merugikan konsumen. Pengawasan terhadap praktik pemasaran dan iklan perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi informasi.

8. Regulasi yang Belum Sepenuhnya Adaptif
Perkembangan teknologi dan model bisnis digital seringkali lebih cepat dibandingkan dengan penyesuaian regulasi. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mampu menjawab tantangan era digital, seperti penerapan teknologi blockchain untuk melacak keaslian produk dan memastikan transparansi dalam rantai pasokan.

9. Penegakan Hukum yang Tidak Memadai
Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, penegakan hukum seringkali tidak memadai. Sumber daya yang terbatas dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang lebih baik di Indonesia. Peningkatan literasi konsumen, penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perlindungan konsumen ke depannya.

10. Regulasi Terkini
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya evaluasi kondisi perlindungan konsumen sebagai dasar untuk menata upaya yang masih perlu dilakukan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia.

Tantangan dan Harapan
Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan meningkatnya kasus penipuan online masih menjadi perhatian. Diharapkan, dengan evaluasi seperempat abad UUPK, konsumen Indonesia dapat memperoleh keadilan yang lebih baik, dan regulasi serta edukasi konsumen terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada kemajuan dalam perlindungan konsumen di Indonesia, terutama dengan peningkatan IKK, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi digital dan penegakan regulasi untuk memastikan konsumen terlindungi secara optimal di era digital ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah berusia lebih dari dua dekade. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, revisi terhadap UUPK menjadi semakin mendesak. Berikut beberapa alasan mengapa revisi ini perlu segera dilakukan:

1. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi
Transformasi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan pelaku usaha. Transaksi daring, e-commerce, dan layanan digital lainnya menimbulkan tantangan baru yang belum diakomodasi oleh UUPK saat ini. Regulasi yang ada belum mampu mengatasi permasalahan yang muncul dalam ekosistem digital, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi online.

2. Definisi Konsumen yang Perlu Diperluas
Definisi konsumen dalam UUPK saat ini terbatas pada individu, sementara dalam praktiknya, badan hukum atau organisasi juga berperan sebagai konsumen. Perluasan definisi ini penting untuk memastikan semua pihak yang berperan sebagai konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

3. Penguatan Kewenangan Lembaga Terkait
Lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memerlukan penguatan kewenangan untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Revisi UUPK diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi lembaga-lembaga ini dalam melindungi hak-hak konsumen.

4. Penyelesaian Sengketa Konsumen
Mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap kebutuhan saat ini. Proses yang lebih efisien dan aksesibel akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem perlindungan yang ada.

5. Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha
Revisi UUPK juga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan aturan yang jelas dan sesuai dengan perkembangan zaman, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya tanpa khawatir melanggar ketentuan yang sudah usang.

Dengan berbagai alasan di atas, revisi dan pengesahan segera UUPK sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil di Indonesia. Pada akhirnya dapat mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

*) Ermanto Fahamsyah, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI

Artikel Kolom ini adalah tulisan opini pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline